OPSINTB.com - Rapat Paripurna DPRD Loteng pada Rabu (17/6/2026) mendengarkan jawaban Wabup H Muhammad Nursiah atas sorotan fraksi terkait pertanggungjawaban APBD 2025. Selain MTQ, paripurna tersebut juga membahas masalah harga BBM, stunting hingga aset daerah.
Nursiah memastikan APBD Loteng ke depan akan lebih banyak digunakan untuk pembangunan. Belanja aparatur yang boros akan dipotong untuk perbaikan jalan, gedung sekolah, dan puskesmas.
‘’Soal antrean BBM bersubsidi, kami akan perketat pengawasan di SPBU bersama polisi untuk mencegah penimbunan, dan memastikan petani, nelayan, sopir angkutan tidak kesulitan mendapatkan solar maupun pertalite,’’ tegas Nursiah.
Terkait stunting, lanjut dia, Loteng saat ini mewaspadai 49 ribu keluarga beresiko stunting. Ia memastikan stunting menjadi program prioritas, dengan tambahan anggaran untuk posyandu, air bersih, sanitasi, dan gizi ibu serta anak.
Wabup juga menanggapi pertanyaan Fraksi PPP yang menyebut belanja daerah besar, tapi pembangunan belum merata. Ia mengatakan akan meminta Inspektorat mengawal ketat dan memastikan anggaran dipakai untuk pembangunan jalan, jembatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Oleh sebab itu, ia sepakat RAPBD harus disusun bersama lewat Musrenbang agar program sesuai dengan kebutuhan riil warga.
‘’Soal BUMD, mereka wajib sehat dan untung, tidak boleh hanya mengandalkan modal Pemda,’’ tegas Nursiah.
Tak mau kalah dengan Fraksi PPP, Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah hal. Fraksi NasDem mengeritik banyak gedung DAK dan DBH-CHT di Loteng yang belum dimanfaatkan. Di antaranya Rumah Mutiara, Sentra Walet, RPH Barabali, Sentra Tepung dan Tembakau Pancor Dao, serta Pasar Seni Sengkerang.
Wabup tak membantah persoalan itu. Gedung mangkrak DAK dan DBH-CHT, jelas dia, masih tersandung administrasi, aturan pakai, dan kesiapan pengelola. Oleh sebab itu, pihaknya akan mempercepat serah terima aset dan membuka kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi agar gedung segera beroperasi.
‘’SIHT Pancor Dao baru selesai bangunannya akhir 2025,’’ kata Wabup. ‘’Sekarang pelaku usaha lokal sedang mengurus izin. Kalau izin keluar, produksi bisa langsung jalan.’’
Lanjut dia, kenaikan kelas RSUD Praya dari tipe C ke B harus dibarengi dengan perbaikan layanan. Saat ini, pihak RSUD telah menyiapkan layanan medical check-up, cath lab jantung, layanan kanker, pusat stroke, hingga home care ke rumah warga.
Untuk PPPK paruh waktu yang diangkat Oktober 2025, Wabup menjamin hak gaji mereka aman. Selanjutnya, soal tunggakan PBB-P2, Bapenda terus menagih dan mendata ulang melalui desa. Agar penerimaan pajak tercapai dan yang menunggak ketahuan.
Kursi kepala OPD yang kosong juga segera dilelang. ‘’Pakai sistem merit,’’ tegasnya.
Wabup juga menjawab sentilan Fraksi Demokrat, yang menyebut Pemda jangan hanya menjadi penonton di KEK Mandalika. Nursiah menyatakan, telah menggeber program peningkatan keterampilan masyarakat melalui BLK, pembinaan UMKM, dan anak muda Loteng bisa bekerja dan membuka usaha sendiri.
Untuk para petani, Pemda menjamin pupuk dan bibit lancar. Embung dan irigasi desa terus dibangun agar sawah tak kekeringan. ‘’Asuransi tani didorong agar gagal panen tak membuat petani rugi,’’ tandas Nursiah. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami