OPSINTB.com - Hingga pertengahan bulan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 38 persen. Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah bakal mempercepat penggalian sejumlah potensi pajak yang dinilai belum tergarap maksimal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, H Hasni mengatakan, salah satu fokus utama adalah optimalisasi pajak air bawah tanah melalui pemasangan alat ukur atau meterisasi. Menurutnya, selama ini pembayarannya masih dilakukan seadanya oleh pihak ketiga.
"Insyaallah kami akan melakukan percepatan meterisasi karena satu-satunya alat ukur yang berkeadilan, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah, adalah melalui meterisasi," kata Hasni, ditemui awak media, Rabu (17/06/2026).
Hasni menyebut, potensi pajak air bawah tanah tersebar di sejumlah sektor usaha, seperti rumah sakit swasta, hotel, hingga tambak udang. Dia memaparkan, di dalam perda penghitungan pajak air bawah tanah menggunakan kubikasi.
Lantaran itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan PDAM untuk pemasangan meterisasi karena mereka lebih berpengalaman.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti potensi penerimaan dari sektor hotel dan restoran yang dinilai belum optimal, khususnya di kawasan wisata Sembalun. Dari data ada sekitar 128 penginapan.
"Insyaallah kita akan mendekati para wajib pajak agar bersama-sama berpartisipasi membayar pajak sehingga pembangunan di Lombok Timur memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat," katanya.
Selanjutnya pada usaha restoran yang diakuinya belum tergarap secara maksimal. Hasni meminta kesadaran para wajib pajak, khususnya pelaku usaha restoran, untuk jujur dalam melaporkan dan menyetorkan pajak.
"Kita berharap ada partisipasi wajib pajak dan kejujuran dalam menyampaikan laporan pajaknya. Memang ada peralatan yang kita pasang, tetapi terkadang dipakai dan terkadang tidak. Ini yang perlu terus kita lakukan penyadaran kepada wajib pajak," ujarnya.
Bapenda juga bakal memaksimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama di kawasan perumahan dan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Dirinya melihat disejumlah kawasan strategis, seperti perumahan di Selong, masih banyak yang belum memiliki SPPT. Padahal wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus harus dipercepat agar realisasi PBB bisa meningkat.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi PBB telah mencapai hampir Rp9,5 miliar. Angka itu sebutnya, menjadi salah satu andalan pendapatan daerah.
Dia menyinggung prihal perhitungan pajak. Dia menjelaskan sebagian besar berasal dari tunggakan PBB masa lalu.
"Untuk wacana pemutihan pajak masih dalam tahap kajian karena mekanismenya harus diatur dengan baik," pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami