TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting - OPSINTB.com | News References

15/04/26

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

OPSINTB.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer Kabupaten Lombok Tengah dari Rp 2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026. Ini artinya, ada sekitar Rp 400-an miliar lebih anggaran terpotong.


Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note mengatakan, pemotongan tersebut berimbas terhadap pelayanan publik, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun belanja operasional.


‘’Tahun anggaran ini, beberapa wilayah Loteng terpapar bencana metrologi, yang banyak merusak infrastruktur. Harapan kita kan, segala masalah yang terkait dengan itu bisa kita selesaikan,’’ kata Taufikurrahman FN saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/4/2026).


Tidak hanya itu, Rahman melanjutkan, harapan menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS) juga tertunda. ‘’Terkait isu-isu kemiskinan ekstrem, ekonomi yang sifatnya transisi, di samping masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan pekerjaan secara musiman, sehingga saat mereka terdampak bencana, kita masih bisa berikan santunan,’’ imbuhnya.


Akan tetapi, di tengah pemangkasan anggaran yang jumlahnya signifikan itu, pihaknya tetap berusaha menjaga pos-pos penting. Seperti belanja wajib Universal Health Coverage (UHC) agar hak masyarakat Loteng untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.


‘’Mulai dari jenjang fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan lanjutan,’’ terang dia.


Selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk ditangani. Seperti lokasi longsor yang memang harus ditangani secara cepat.


‘’Seperti Jembatan Aiq Bual yang memutus konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dan yang lain menjadi PR berat kita di masyarakat,’’ ujarnya.


Pihaknya berharap ada kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan jalan daerah diambil alih pemerintahan pusat agar bisa meringankan beban daerah.


‘’Ini bisa mengurangi tingkat kerusakan jalan yang kita miliki, termasuk jembatan dan lainnya,’’ ucapnya. (iwn)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama