Musrenbang RKPD 2027, Bupati Pathul: Angka kemiskinan menurun

Redaksi
Lombok Tengah - 4/13/2026

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Pathul: Angka kemiskinan menurun

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri mengatakan, angka kemiskinan di Loteng turun dari 13,44 persen pada 2021 menjadi 10,68 persen pada 2025.

‘’Terakhir kita berada di posisi 10,68 persen. Dan saya ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat, karena ini bukan saja hasil Bupati dan Wakil Bupati, tapi ini adalah hasil kerja bareng keluarga masyarakat Loteng,’’ kata Bupati dalam Musrenbang RKPD 2027 beberapa pekan lalu.

Pathul tidak menafikan bahwa penyumbang terbesar angka kemiskinan berasal dari sektor pertanian. Kendati berbicara produk beras hasil petani tinggi, tetapi hal itu tidak mampu mengejar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

‘’Posisi terbaru Rp23 triliun. Kalau produk pertanian kita ya kita akuilah, tetapi perlu kerja-kerja yang lain seperti pabrik untuk mengolah hasil pertanian,’’ katanya.

Bupati membeberkan penyebab petani di Loteng masih masuk desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin. Dia berujar, harga gabah yang rendah menjadi salah satu penyebab. Kendati harganya melonjak setahun belakangan, namun tidak secara signifikan mengangkat langsung perekonomian masyarakat petani.

‘’Baru tahun kemarin harga gabah naik di posisi Rp6.000/kg dan sekarang menjadi Rp6.500/kg. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, sehingga bisa memberikan daya dorong pergerakan ekonomi di level bawah,’’ harap Miq Hul.

Kabar baiknya, Pathul melanjutkan, angka di atas adalah angka di bawah rata provinsi. Adapun solusi untuk peningkatan PDRB, menurut dia adalah dengan menggabungkan seluruh sektor peningkatan ekonomi di Loteng.

‘’Misalnya selain hasil pertanian meningkat, harga gabah tinggi, dari sektor pariwisata juga harus ikut ditingkatkan,’’ dia mencontohkan.

Penurunan angka kemiskinan hingga 10 persen diklaim sebagai hasil sinergi lintas sektor. Dia menekankan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dengan DPRD, TNI, Polri dan masyarakat. (iwn)