20/01/26

Home Headline Lombok Timur Selian kendala bahan baku, 57 dapur MBG di Lotim belum mengantongi izin

Selian kendala bahan baku, 57 dapur MBG di Lotim belum mengantongi izin

Selian kendala bahan baku, 57 dapur MBG di Lotim belum mengantongi izin

OPSINTB.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama DPRD Lombok Timur yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD terkait, mitra, hingga perwakilan SPPG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Satgas MBG, H Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak di NTB. Dari sekitar 400 SPPG di NTB, sebanyak 213 unit berada di Gumi Patuh Karya atau hampir setengahnya.

“Dengan jumlah sebesar itu, wajar jika kepadatan tinggi dan persoalan di lapangan juga banyak. Ini realitas yang harus kita kelola bersama,” ujarnya sata diwawancarai usai Rapat Evaluasi Program MBG di kantor DPRD pada Senin (19/1/2026).

Salah satu kendala utama yang dihadapi, kata Kak Ofik sapaan akrabnya, iyalah kesulitan bahan baku lokal. Menurutnya, pihak SPPG sebenarnya berniat menyerap produk UMKM dan hasil pertanian lokal, namun terkendala standar menu dan selera.

Ia menyebutklan, buah lokal seperti pisang sebenarnya bisa, tapi di lapangan muncul tuntutan harus apel atau anggur. Padahal nilai gizinya bisa setara. Selain itu, persoalan harga komoditas juga menjadi keluhan mitra SPPG. Perbedaan harga di pasar membuat pengadaan bahan baku sering tidak stabil.

Padahal, menurut Ofik, pendekatan MBG seharusnya menitikberatkan pada nilai gizi, bukan nilai rupiah.

“Kalau di bulan puasa misalnya, UMKM lokal bisa menyediakan kue kering, asal nilai gizinya setara. Ini yang perlu kita dorong bersama OPD teknis,” katanya.

Selanjutnya, papar dia, ialah kendala lain yang tak kalah serius yakni perizinan dapur MBG. Data menunjukkan adanya selisih jumlah dapur yang beroperasi dengan dapur yang telah mengantongi izin lingkungan dan sanitasi.

Data Dinas Kesehatan menyebut baru 156 dapur yang izinnya terbit, sementara di data korwil ada 213. Artinya masih ada dapur yang berjalan tapi belum mengurus izin.

Ia menegaskan, demi keamanan penerima manfaat, dapur MBG seharusnya hanya beroperasi setelah izin sanitasi dan lingkungan terbit.

Ke depan, Satgas MBG Lombok Timur akan diperkuat dengan melibatkan seluruh OPD terkait agar pengawasan, monitoring, dan koordinasi berjalan lebih efektif.

DPRD juga mendorong agar satgas tidak hanya bersifat administratif, tetapi aktif menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.

“Kunci utamanya adalah komunikasi dan kepatuhan pelaksana, kalau semua bergerak sesuai jenjang komando, persoalan ini bisa kita atasi,” terang Kak Ofik. (zaa)