DP3AKB pandang pentingnya SOP kerja TPK

OPSINTB.com - Data menjadi salah satu sumber persoalan stunting di Lombok Timur. Buntutnya kerangka kerja sebagai upaya menekan kasus penyakit pendek fikir itu jadi amburadul. Ditambah lagi tak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Akhirnya kerja-kerja yang selama ini seperti tak terarah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, dr Hasbi Santoso mengaku, ada kelemahan berupa tak ada SOP kerja yang jelas padahal pihaknya memiliki sumber daya. Buntutnya selalu menunggu data dari luar.

"Yang namanya data sekunder kan sudah berbeda dia," kata dr Hasbi Santoso, ditemui usai gelar FGD tentang peran optimalisasi peran tenaga pendamping keluarga (TPK) dalam program makan bergizi gratis pada sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (MBG-B3), di Sembalun, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, SOP itu sangat penting. Lantaran berkaitan dengan kerja dan bentuk laporan ke UPTD.

Dia mengatakan, pihaknya diberikan kewenangan untuk mengundang langsung Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Guna melakukan pengawasan dan memperjelas tugas serta kewajiban TPK secara lebih rinci karena diakuinya data menjadi kelemahan.

Pada kegiatan FGD itu, disinggung soal ketersediaan dapur MBG di Sembalun. Wilayah ini dijadikan percontohan lantaran masuk dalam kawasan wisata.

Dikatakannya, kebutuhan sarana prasaran serta cakupan sasaran MBG-B3 di Sembalun, masih menjadi tantangan. Dari tiga dapur yang dibutuhkan baru dua yang tersedia dan baru mengcover 6 desa secara utuh.

Oleh karena itu, dirinya meminta camat setempat untuk mengakselerasi ketersediaan dapur.

Untuk sasaran tambahan B3 ini di tahun 2026 pihaknya sudah harus bisa memenuhi kuota. Sebab ini bukan berupa persentase.

"Yang tak kalah penting mendata ulang sasaran agar lebih tepat sasaran serta valid," ujarnya.

Dalam kegiatan itu juga yang menjadi sorotan ialah soal SOP kerja TPK. Sebab hampir di semua UPTD di Lotim nihil koordinasi.

Dia mengatakan peranan TPK yang berjumlah lebih dari 3.100 orang di Lotim, tersebar di setiap desa, dengan tugas melayani 200 KK per tim. "Ini yang coba kita rekatkan," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh KB Ahli Utama Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, Siti Fatonah menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK, pada program makanan bergizi gratis 3B.

Program MBG, kata dia, bukan hanya soal penyaluran makanan, tetapi lebih pada edukasi keluarga agar terjadi perubahan perilaku di dalam keluarga. Seperti pola penyediaan makanan bergizi di rumah masing-masing, karena program ini hanya menyumbang sekitar 30 persen dari kebutuhan kalori dalam satu hari.

Stunting di Sembalun menurutnya sebuah anomali. Sebab daerah ini merupakan wilayah produksi pangan, pentingnya protein hewani.

"Stunting itu bukan hanya ditentukan karena ini daerah produksi sayur mayur, pengaruh terbesar itu sebetulnya dari protein hewani yang kurang," ucapnya. (red)