OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), menargetkan program Desa Berdaya berjalan tahun 2026 mendatang. Agenda ini merupakan sebuah inisiatif besar untuk memperkuat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui dua skema utama, yaitu Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Dua rencana itu bakal digelar tahun 2026.
Dia menjelaskan, untuk skema Desa Berdaya Tematik akan difokuskan pada desa dengan sasaran sebanyak 1.166 desa. Implementasinya akan dilakukan melalui berbagai program.
"Program ini dilaksanakan Dinas maupun pemerintah desa," kata Lalu Hamdi kepada opsintb.com usai menghadiri pembukaan Diklat Pendamping KDKMP pada Selasa (4/11/2025), di Golden Palace Hotel Mataram.
Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 300 sampai Rp 500 juta per desa. Nantinya akan disalurkan secara bertahap dan tidak diberikan dalam bentuk tunai melainkan program yang sudah disesuaikan sesuai kebutuhan spesifik desa.
"Seperti desa pesisir akan difokuskan pada fasilitas penunjang perikanan sedangkan desa lingkar hutan diarahkan pada penguatan ekonomi hijau. Jadi dana ini benar-benar berbasis profil dan potensi lokal desa," pungkasnya.
Sementara Desa Berdaya Transformatif difokuskan untuk desa miskin ekstrem. Dari total 106 desa miskin ekstrem di NTB, pada tahun 2026 akan dilakukan intervensi di 40 desa dengan sasaran sekitar 7.250 kepala keluarga (KK).
"Banyak desa miskin ektrim kita 106 desa, dan tahun 2025 akan intervensi 40 desa dulu dengan 7.250 KK itu yang kita lakukan intervensi pemberdayaan," ucap Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi, kepada opsintb.com, Selasa (4/11/2025).
Program ini kata Hamdi, akan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta bisa membimbing masyarakat untuk mendapatakan mata pencaharian yang tetap sehingga menjadi produktif dan mandiri.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga akan melakukan intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan kesejahteraan dasar masyarakat tetap terjamin selama proses pemberdayaan berlangsung.
"Jadi ada Perlinsosnya dan ada pemberdayaannya sehingga dengan dua pendekatan ini kita fasilitasi perlinsosnya kemudian kita lakukan pemberdayaan jadi akan keluar dari kemiskinan ekstrim," ucapnya.
Sebanyak 7.250 Kepala Keluarga (KK) di 40 desa miskin ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bakal menerima stimulan pemberdayaan sebesar Rp 7 juta per KK.
Bantuan itu merupakan bagian dari Program Desa Berdaya Transformatif, yaitu salah satu program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
“Khusus untuk Desa Berdaya Transformatif, akan ada stimulan sekitar Rp7 juta per KK untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami