OPSINTB.com - Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Kabupaten Lombok Timur, mengultimatum Kapolres Lombok Timur. Hal itu buntut dugaan praktik pemotongan anggaran operasional hingga 30 persen di seluruh Polsek.
Massa aksi menilai tindakan tersebut penyalahgunaan wewenang. Buntutnya menciderai nilai keadilan dan profesional di tubuh kepolisian.
Perwakilan massa, M Ikhwan Nawadi Fajar mengatakan, dugaan pemotongan itu berdampak langsung pada kinerja kepolisian di tingkat bawah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Jika benar ada pemotongan anggaran hingga 30 persen, ini jelas merugikan jajaran Polsek dan mencoreng nama baik kepolisian," kata M Ikhwan Nawadi Fajar dalam orasinya, Senin (3/11/2025).
Atas dugaan itu, sambungnya, Kapolres harus bertanggungjawab dan menghentikan praktik semacam ini. Massa meminta agar Kapolres memberikan klarifikasi secara resmi kepada publik sebelum melakukan aksi lanjutan dengan jumlah yang lebih besar.
GPAK juga menyoroti sikap Kapolres yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, aktivis, dan tokoh daerah. Menurut mereka hal itu memperburuk citra kepolisian di Lombok Timur.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi, kami akan turunkan 301 massa ke Mapolres. Aksi ini akan kami jadikan bentuk perlawanan besar-besaran terhadap ketidakadilan,” ujarnya lantang.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi memilih membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami