OPSINTB.com - Diluncurkan pada awal 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah (Loteng) mengalami berbagai kendala, seperti: MBG tidak higienis, tidak merata di semua sekolah, dan tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Perihal itu, Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan mengamini bahwa banyak hal yang harus dievaluasi dari program ini. Kendati merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap akan memantau program ini ke depan.
''MBG ini belum merata. Kami akan pantau terus kendati merupakan kebijakan pusat,'' kata Lalu Ramdan di gedung DPRD Loteng, Senin (1/9/2025).
Ramdan menegaskan jika pihaknya menemukan pengelola MBG tidak melaksanakan SOP dengan benar, maka pihaknya tak akan segan mencabut izin operasionalnya.
''Izinnya dicabut kalau faktanya tidak ditemukan sesuai standar gizi yang ditetapkan BGN,'' kata politikus Gerindra tersebut.
Gerindra sendiri, Ramdan melanjutkan, akan melakukan koordinasi internal; dari DPC hingga DPP terkait program ini. ''Apa yang kami temukan di bawah kemudian akan kami sampaikan ke atas. Teman-teman DPP kemudian menggodok yang kemudian bersuara agar MBG lebih baik ke depan,'' imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyampaikan, MBG harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun pengelola. Anak sekolah, kata dia, sesuai harapan Presiden Prabowo harus mendapatkan gizi yang baik agar menjadi anak yang cerdas dan pintar.
''Maka pengelola harus memperhatikan hal itu; gizinya harus sesuai aturan yang ada,'' ujarnya. (iwn)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami