OPSINTB.com - Aksi bagi makanan (nasi) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, berbuntut panjang. Massa yang tergabung dalam Cipayung Plus, merasa dikerdilkan.
Tak sedikit orang yang menyebut hal itu merupakan tindakan tak pantas. Ada juga sebagian orang mendukung langkah itu.
Koordinator lapangan koalisi Cipayung Plus, Baehaqi, dalam pengantar orasinya menegaskan apa yang dilakukan itu mencidrai marwah gerakan, terlebih hal itu disampaikan di media.
"Kami minta Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mencopot Sekretaris Dewan, H Ahyan," teriaknya, Rabu (3/9/2025).
Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, saat menemui massa aksi mengatakan memiliki tujuan yang sama menjadikan Lotim sebagai daerah yang maju, berwibawa, dan dihormati oleh orang luar. Jangan sampai, kata dia, diinjak-injak oleh orang.
"Apa yang menjadi tuntutan adik-adik selesai di tangan saya," ucap Iron.
Namun, dirinya meminta waktu jangan sampai dua hari melainkan dua minggu. Pasalnya proses mutasi itu harus melawati pengusulan.
"Diterima atau tidak diterima saya tetap akan melaksanakan tuntutan adik-adik," tegasnya.
Pantauan opsintb.com, usai orasi di depan kantor bupati massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, sekira pukul 13.30 Wita.
Sekira pukul 14.30, massa di depan gedung kantor DPRD Lotim bertambah. Selain aliansi Cipayung Plus, juga massa dari aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil.
Demonstran mengepung dua gerbang kantor DPRD Lotim. Aliansi Cipayung Plus, cepat memanas. Saling dorong dengan aparat pun tak terhindarkan.
Kendati demikian, suasana kembali kondusif. Saat Ketua DPRD Lotim dan pimpinan fraksi menemui massa aksi.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Yusri mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk memberi rekomendasi ke Bupati Lotim. Sebab, yang memiliki kewenangan ialah bupati.
"Itu ada mekanismenya," ucapnya.
Pihaknya menginginkan Lotim kondusif. Dia menerangkan, surat tersebut akan segera dikirim sebab waktu yang diberikan hingga hari Senin depan.
Dia merasa waktu yang diberikan oleh mahasiswa cukup. Sebab, hanya surat rekomendasi.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengirim surat ke DPR RI sesuai dengan tuntutan per 1 September 2025, kemarin.
Setidaknya ada dua poin dalam surat tersebut yakni mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan pencabutan tunjangan DPR RI.
"Kami sudah kirim, kami sudah tunjukan buktinya ke massa aksi," ujarnya. (kin)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami