Pembangunan SR di Loteng masih menunggu peralihan status lahan

Pembangunan SR di Loteng masih menunggu peralihan status lahan

OPSINTB.com - Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah (Loteng), H Masnun, mengatakan pembangunan sekolah rakyat (SR) di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata masih menunggu rekomendasi Dinas Pertanian terkait perubahan status lahan. Saat ini, lahan seluas 9,9 hektar itu masih berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) atau lahan produktif.

''Lahan itu statusnya KP2B atau lahan produktif. Jadi, untuk merubah menjadi lahan pemukiman untuk pembangunan harus rekomendasi Dinas Pertanian,'' kata Masnun pada wartawan, Senin (11/8/2025).

Kendati demikian, lanjut dia, terlambatnya pembangunan tidak akan berdampak terhadap rekrutmen peserta didik SR. ''Gedungnya sudah jadi atau belum, kalau sudah diizinkan untuk buka, bisa kita titip di mana saja dulu,'' imbuh Masnun.

Dijelaskannya, ada dua jenis SR. Pertama, SR rintisan. SR rintisan boleh menggunakan aset-aset pemerintah yang ada untuk menjalankan proses belajar mengajar. Kedua, SR permanen. SR permanen harus menunggu terlebih dahulu pembangunan gedung sebagai tempat proses belajar mengajar berlangsung.

''Ini yang kita konsultasi dengan pemerintah pusat, sedangkan SR harus sudah kita mulai Januari 2026,'' jelas dia.

Lebih lanjut, Masnun menegaskan, jika rekomendasi belum tuntas sampai 2026, sedangkan rekrutmen sudah berlangsung, pihaknya telah menyediakan SMP Yatim dan Dhuafa di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat sebagai lokasi penitipan sementara. ''Opsi kalau kita harus menerima siswa, pakai itu dulu. Tapi, kita konsultasi juga dengan pusat; diizinkan atau tidak,'' ujarnya.

Wabup Loteng, HM Nursiah, menambahkan pembangunan gedung SR merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Loteng menyatakan siap mendukung penuh program tersebut.

''Kita sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk segera disampaikan ke pusat,'' ujar Wabup.

Wabup berharap, keberadaan SR di Loteng dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain itu, SR tidak akan membebani keuangan daerah, karena sepenuhnya dibiayai dari APBN. (wan)