RPJMD Lotim SMART, fokus utama pada peningkatan kualitas hidup

Foto: H Muhammad Juaini Taofik, Sekda Kabupaten Lombok Timur.

OPSINTB.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur, telah masuk menjadi pembahasan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim. RPJMD bakal menjadi kompas pembangunan Gumi Patuh Karya, di bawah pimpinan Bupati H Haerul Warisin dengan wakilnya H Moh Edwin Hadiwijaya.

Penyampaian isi RPJMD diwakili oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik.

Usai kegiatan kepada awak media, H Muhammad Juaini Taofik menyampaikan, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Timur, telah berjalan dan merujuk pada visi-misi pemerintahan SMART.

“Bahan bakunya tentu dari visi-misi SMART," kata Ofik, kepada awak media, Senin (28/7/2025).

Ada delapan fokus prioritas peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Substansi dalam RPJMD bukanlah hal baru karena telah digaungkan sejak masa kampanye. Namun, kini dilakukan penyesuaian berdasarkan beberapa dokumen.

Seperti RPJPD 2025–2045, RPJMN yang memuat Asta Cita Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu, juga harus penyesuaian dengan RPJMD Pemerintah Provinsi NTB dengan tagline Makmur Mendunia.

Penyesuaian lebih kepada konteks mengukur kemampuan fiskal daerah. Karena pada dasarnya, semua perencanaan berbasis anggaran.

“Alhamdulillah, dengan penetapan hari ini secara legalitas, kita tinggal menunggu evaluasi dari provinsi," ujarnya.

Setelah itu, dokumen ini akan menjadi acuan resmi pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS perubahan dan rencana anggaran ke depan

Menurutnya, meskipun RPJMD tidak sedetail APBD, namun semua program dan kegiatan harus tetap berada dalam bingkai tema dan indikator yang sudah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

Dia mengatakan hal ini merupakan input penting. Tidak boleh keluar dari tema. Karena capaian pemerintahan lima tahun ini akan diukur dari indikator-indikator di dalam dokumen ini.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan RPJMD, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“RPJMD ini bukan milik pemerintah saja, perlu keterlibatan sektor swasta, NGO, media, dan semua pihak. Karena ini adalah manifestasi dari otonomi daerah,” tegasnya.

Juaini menyebut, daerah otonom wajib memiliki RPJMD sebagai arah pembangunan jangka menengah.

Lain halnya denga DKI Jakarta, merupakan kota administratif, semisal Jakarta Selatan tidak punya RPJMD karena bukan wilayah otonom.

"Sedangkan kita, sebagai daerah otonom, wajib menyusunnya,” ujarnya.

Fokus pertama tentu pendidikan dan kesejahteraan. Kedua adalah infrastruktur kewilayahan. Lalu, pembangunan desa juga jadi perhatian, karena desa berada di bawah kabupaten sesuai UU 23 Tahun 2014.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran, terutama dalam pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Dia membeberkan, sumber paling besar APBDes dari dua hal, yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang 10 persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Maka harus inline dengan kabupaten.

Dalam semangat transparansi yang diusung oleh SMART, Pemkab Lombok Timur kini juga mulai meninggalkan sistem kerja analog dan mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik.

Sebab, transparansi harus diwujudkan dalam kerja konkret. Seperti pembayaran pajak pakai QRIS, virtual account, aplikasi Periri, dan lainnya.

"Bahkan di rumah sakit, sistem Satu Sehat sudah mulai diterapkan, dari pendaftaran sampai pembayaran, semua digital,” tutupnya. (zaa)