OPSINTB.com - Rencana pembangunan resort mewah di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Loteng menimbulkan persoalan.
Para pedagang yang sudah lama mangkal di lokasi tersebut enggan pindah, padahal ITDC telah memberikan batas sampai 28 Juni kemarin untuk membongkar lapak secara mandiri.
Terkait persoalan itu, Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan memandang perlu kiranya ITDC melibatkan tokoh masyarakat dan desa sebagai penyambung lidah mereka.
Sebab, masyarakat selatan yang dikenal sangat beretika; masih memegang teguh budaya lama, yakni: mematuhi kata tokoh spiritual.
''Mereka para pedagang adalah masyarakat yang beretika dan tau batasan. Jadi, perlu kiranya ITDC memanggil tokoh-tokoh masyarakat dan pihak desa,'' kata Lalu Ramdan dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025).
Secara hukum tanah kawasan Tanjung Aan sudah sah menjadi milik ITDC. Tapi, ihwal pemindahan lapak pedagang, ia meminta ITDC melakukan langkah-langkah yang manusiawi terhadap para pedagang.
''Pembangunan ini kan muaranya masyarakat, pasti untuk masyarakat. Jadi, kalau masyarakat ingin aman, harus ada solusi,'' Ramdan menambahkan.
Di sisi lain, ia tidak membenarkan masyarakat kekeh menduduki lahan tersebut, karena pembangunan resort itu berskala nasional.
''Di sisi lain kami tidak ingin masyarakat tidak menikmati pariwisata ini, sehingga harus dicari solusi yang baik dan manusiawi,'' ujar legislator Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Loteng, Lalu Sungkul menjabarkan, lahan yang diduduki para pedagang dahulu adalah tempat yang sepi.
Sebelum dibeli ITDC, lahan tersebut merupakan milik swasta, dan masyarakat tau soal itu. Jadi, sebelum dipakai, masyarakat memanfaatkannya untuk berjualan.
''Saya jadi guide itu sejak 1995. Di sana itu sepi. Nah, orang-orang yang jualan di sana sekarang ini yang sudah menikmati belasan tahun,'' bebernya.
General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi Nugroho, menyatakan ITDC sudah mendesain alternatif untuk para pelapak. Mereka sudah disiapkan lahan di sebelah timur berdekatan dengan Batu Kotak.
Lahan itu disebut sebagai amenitycore. Lahan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Yang tak kalah penting, kata Wahyu, amenitycore ini diharapkan agar usaha para PKL tidak mati.
''Kami siapkan itu dan prioritaskan masyarakat yang berusaha di Tanjung Aan,'' tegas Wahyu.
Sejauh ini, jelas dia, sudah ada beberapa pelapak yang sudah mulai mengosongkan warungnya secara mandiri. Pihaknya sedang dan terus akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika mereka menolak.
Namun, tindakan-tindakan persuasif dengan mengedepankan hak kemanusiaan akan dilakukan bila para PKL menolak.
''Nanti akan ada pendekatan persuasif berlandaskan hak-hak dasar sebagai manusia,'' ujarnya. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami