Lotim ditetapkan sebagai pilot project TPAKD oleh OJK

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi kembali unjuk gigi. Kini daerah berjuluk Gumi Patuh Karya ini ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) dalam pengelolaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penunjukkan ini didasarkan pada keberhasilan TPAKD Lombok Timur dalam menjalankan program Lotim Berkembang, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akses ke lembaga keuangan.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama OJK Provinsi NTB menggelar kegiatan Piloting Market Research dan sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah.

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati, Kamis (13/02), dengan dihadiri Plh. Sekda Lotim, Asisten II Setdakab Lotim, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala OJK NTB, Direktur Inklusi Keuangan, serta perwakilan lembaga keuangan dan OPD terkait.

Plh Sekda Lombok Timur, H Hasni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penunjukkan Lombok Timur sebagai pilot project. Menurutnya, status ini menjadi bukti bahwa Lombok Timur telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan TPAKD, terutama dalam upaya meningkatkan keuangan masyarakat.

"Ini bukti Lotim bekerja dengan baik dalam upaya meningkatkan keuangan masyarakat," kata H Hasni dalam sambutannya.

Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB yang mencapai 1,42 juta jiwa atau sekitar 25,06 persen dari total penduduk NTB, menurutnya Lombok Timur menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar.

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan di sektor pendidikan berkat banyaknya pondok pesantren di daerah ini, tantangan di bidang ekonomi masih perlu mendapat perhatian serius.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Lombok Timur telah menggulirkan program subsidi bunga melalui APBD sejak tahun 2020.

Program ini kata dia, masih berjalan hingga sekarang dan mencakup jaminan asuransi bagi petani, peternak, serta pelaku UMKM. Selain itu, pemkab juga menggandeng lembaga keuangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kendati demikian diakuinya masih banyak warga yang lebih memilih rentenir sebagai sumber pinjaman, meskipun suku bunga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah berharap sosialisasi yang lebih masif dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat akses ke lembaga keuangan formal.

"Harapan kami agar sosialisasi lebih masif untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang manfaat akses lembaga keuangan,"

Sementara itu, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, menegaskan, Lombok Timur akan fokus pada tiga Kelompok Kerja (Pokja) utama dalam pengembangan TPAKD. Yakni edukasi keuangan, guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kebijakan dan Regulasi Daerah , untuk menciptakan kebijakan yang mendukung akses keuangan inklusif. Serta Teknologi Informasi , sebagai sarana percepatan layanan keuangan digital.

Ia juga menegaskan, sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat dan OJK telah menyiapkan anggaran insentif fiskal bagi daerah yang mendanai pengelolaan TPAKD.

Lombok Timur, kata dia, sebagai salah satu daerah terbaik di tingkat nasional, diharapkan dapat memanfaatkan insentif ini untuk memperkuat program-program inklusi keuangan.

“Kami berharap lembaga keuangan dan OJK bisa lebih gencar melakukan sosialisasi kepada UMKM dan pondok pesantren agar semakin banyak masyarakat yang menabung di perbankan serta menghindari jeratan rentenir,” ujar Erdiriyo.

Dengan berbagai langkah strategi yang telah dirancang, diharapkan Lombok Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran TPAKD. (red)