DPRD Lotim beri 15 rekomendasi ke eksekutif

Foto: HM Juaini Taofik, Sekda Lombok Timur. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita.

Hal ini disampaikan setelah menerima 15 rekomendasi dari DPRD Lombok Timur, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur, pada Kamis (27/22025) kemarin.

"Saya secara pribadi bersyukur, kami mencatat ada 15 rekomendasi dan DPRD hari ini (kemarin-red) menurut saya sangat proporsional. Tidak saja menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi pendekatan kuantitatif, mencermati angka-angka," ujar Juaini Taofik, saat dikonfirmasi di Gedung DPRD setelah rapat paripurna, kemarin.

Ofik menjelaskan, salah satu fokus utama adalah meningkatkan IPM, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah di Lombok Timur, meskipun harapan lama sekolah (HLS) cukup tinggi.

"Jujur untuk kita di Lombok Timur, persoalan kita ini hanya dua. Di pendidikan itu adalah bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan mendorong program penyetaraan pendidikan, seperti Paket A, B, dan C, serta menggerakan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Solusinya adalah contoh penyetaraan. Mungkin yang sudah ada paketnya bisa ke Paket B, yang belum ada paketnya bisa ke Paket A, sudah Paket B bisa Paket C, ya sudah Paket C bisa kuliah," katanya.

Selain pendidikan, pemerintah daerah juga akan fokus pada peningkatan pendapatan per kapita. Juaini Taofik mengakui bahwa pendapatan per kapita Lombok Timur masih jauh di bawah kabupaten lain.

"Harapannya juga yang paling banyak poinnya adalah bagaimana meningkatkan income per kapita kita. Kita masih jauh dibandingkan kabupaten lain," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah dengan menarik investasi, baik dari investor besar maupun UMKM, serta menciptakan lapangan kerja.

"Lapangan kerja itu diciptakan oleh siapa? Oleh investor. Tapi jangan kita berpikir investor itu ya hanya pemodal gitu ya. UMKM juga investor untuk dirinya, untuk anaknya dan lingkungan sekitar kan begitu ya," jelasnya.

Juaini Taofik menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti 15 rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Ia akan melaporkan rekomendasi tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

"Rekomendasi-rekomendasi yang sangat kuantitatif dari kualitatif dari DPRD ini, kewajiban saya sebagai sekretaris melaporkannya dan tentu kembali kepada kerja-kerja OPD," katanya.

Menanggapi pertanyaan terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Juaini Taofik menjelaskan bahwa BUMD memiliki dua fungsi, yaitu memberikan pelayanan dan mencari keuntungan. Ia mengakui bahwa beberapa BUMD masih perlu meningkatkan kinerjanya.

"Namanya badan usaha milik daerah itu yang pertama dia ibarat dua sisi ini. Sisi pertamanya adalah memberikan pelayanan, yang kedua mencari keuntungan," jelasnya.

Terkait isu-isu lain, seperti program gizi gratis dan honor P3K paruh waktu, Juaini Taofik menyatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati dan pemerintah pusat.

"Intinya begini, kita sudah menerima surat dari Pak Mendagri. Sementara menunggu NIP untuk P3K paruh waktu, maka kita akan membayarkannya. Tetapi kami masih menunggu Pak Bupati. Sudah ada arahan dari pusat. Yang penting tidak kita mengurangi sebagaimana insentifnya atau honornya di tahun sebelumnya. Tetapi pasti kita bayar. Target kita sebelum lebaran lah ya. Saya sudah dihubungi juga oleh Pak Bupati. Pak Bupati tegak lurus untuk menyelesaikan masalah tersebut," tegas Juani Taofik.

"Tentu kita masih menunggu ya, mungkin bagian dari materi juga yang disampaikan kepada Pak Bupati di retret berpikir supaya penjelasannya tarik tuna. Kita tunggu saja Pak Bupati balik," imbuhnya.

Dengan adanya rekomendasi dari DPRD dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan Lombok Timur dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan IPM dan pendapatan per kapita. (zaa)