OPSINTB.com - Ratusan Honorer Daerah (Honda) dari Polisi Pamong Praja (Pol PP), geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur. Mereka meminta keadilan terkait dengan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam proses seleksi, justru yang lulus sebagian tenaga honorer yang di luar instansi tersebut. Hal itu menyulut para pegawai honorer di Pol PP menjadi murka.
Padahal mereka sudah puluhan tahun mengabdikan diri puluhan tahun dalam mengawal dan menegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Lombok Timur.
Koordinator Aksi Pol PP Lombok Timur, Aswani, mempertanyakan alasan banyaknya PPPK yang lolos adalah orang luar dari instasi tersebut.
“Kami pertanyakan kenapa bisa orang luar Pol PP bisa masuk, ini betul-betul tidak adil sama sekali," teriak Aswani, Rabu (08/01/2025).
Dia mamaparkan, jumlah honorer di luar dari instansi Pol PP yang ikut seleksi ratusan orang. Sedangkan jumlah K2 sekitar 12 dari luar instansi dan mereka semua lulus.
"Kami pengawalan dan penegak perda, tapi apa balasan kepada kami tidak ada. Hanya janji-janji saja dan omon-omon saja dari pemangku kebijakan," tegasnya.
Ia meminta kepada pemangku kebijakan untuk lebih terbuka. Bahkan, lanjutnya, sudah mewanti-wanti adanya tenaga honorer di luar Pol PP yang ikut dalam seleksi tersebut.
"Kami minta kepada pemangku kebijakan dan panitia seleksi PPPK, agar biarkan khusus untuk para honorer di Pol PP. Itu saja kami minta," ucapnya.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Waes Alqarni, menerima massa aksi tersebut. Tuntutan dari massa, akan menindaklanjuti ke Bupati Lombok Timur dan pemerintah pusat.
"Kami akan membuat rekomendasi atas hasil hearing hari ini. Nanti semua akan menjadi keluhan yang ada di surat ini akan kami cantumkan di rekomendasi yang akan kita akan sampaikan ke bupati," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Lombok Timur, H Hasni mengatakan, formasi PPPK sesuai aturan dan pemerintah pusat bersifat terbuka. Artinya, honorer dari instansi lain diperbolehkan untuk mendaftar di OPD mana saja, termasuk di Pol PP.
"Karena ini bersifat terbuka, maka kami tidak bisa melarang, terlebih lagi pendaftaran melalui online," katanya.
Lebih jauh, dia mengatakan sejatinya pihaknya sudah mencoba untuk membuat kebijakan agar honorer hanya bisa mendaftar di instansi tempatnya bekerja. Tapi, hal itu kata dia, tidak digubris oleh pemerintah pusat. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami