FKKD Lombok Timur tetap jaga netralitas

OPSINTB.com - Tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tinggal menghitung hari. Tensi perpolitikan juga semakin memanas.

Lantaran itu banyak organisasi kemasyarakatan berkomitmen menjaga kondusifitas wilayah. Salah satunya ialah Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur. Organisasi Kades ini menegaskan tetap tegak lurus menjaga netralitas.

Ketua FKKD Lombok Timur, H Khaerul Ihsan, mengatakan, FKKD Lombok Timur pada momen pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tetap menjaga netralitas. Selain itu, kata dia, pihaknya, terus menyerukan ke semua kepala desa yang tergabung dalam organisasi tersebut, untuk menjaga kondusifitas wilayah.

Diakuinya, masalah politik kembali pada personal masing-masing. FKKD tak bisa secara serta merta, harus melakukan penghentian terhadap syahwat politik pribadi anggota.

Namun demikian, ujarnya, dalam koridor kelembagaan dan sesuai regulasi, FKKD Lotim tetap mendorong dan mengingatkan Kades selalu menjaga netralitasnya.

Di lapangan akuinya, sulit menghentikan, lantaran saking banyak anggota serta luasnya wilayah. Bicara netralitas, menurutnya, gampang diucapkan, tapi dalam tataran implementasi dilapangan yang agak susah.

"Tapi dalam bingkai persatuan dan kondusifitas wilayah, tetap saling mengingatkan. Apalagi memasuki waktu yang tinggal menghitung hari. Kami tetap ingatkan bagaimana sukseskan Pilkada yang kondusif,"ucapnya.

Dikatakannya, ia juga tak memungkiri, ketika oknum anggotanya yang terjerat kasus itu, berhadapan secara emosional dengan tim sukses yang pernah memperjuangkan sebelumnya.

Lantaran itu kata dia, sikap organisasi pasca Kepala Desa Sukarara, yanng dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan percobaan tiga bulan atau denda Rp 3 juta.

Dirinya, yakin dan percaya persoalan yang menjerat Kades Sukarara itu, yang bersangkutan faham berada dalam koridor di luar kewajaran.

Namun, ucapnya, terkadang sebab adanya andil sebagai tim sukses pada kontestasi Pilkades sebelumnya dan sebagai bentuk balas jasa. Sehingga dilibatkan atau diundang yang mengakibatkan mau tidak mau harus menghargai dan menghadiri undangan itu.

"Kami sudah rapat koordinasi dengan jajaran FKKD. Kunci utama ialah saling menjaga kondusifitas wilayah masing-masing. Kalau bicara netralitas selalu kami gaungkan. Cuma lagi-lagi implementasi dilapangan agak susah. FKKD juga tak bisa memonitoring anggotanya dengan berbagai cara. Tapi dengan terlibat, mungkin itu cara dan pola mereka, terkait dengan hajatan politik mereka," tandasnya.

Pada prinsipnya, lanjutnya, netralitas menjadi harga mati dan aturan harus ditegakkan. Masalah ada Kades yang mendukung pasangan calon, disebutnya kembali pada individu mereka.

Jika anggota terjerat kasus tindak pidana Pemilu, sepanjang ada pengaduan pada Forum, FKKD ditegaskan tidak akan diam.

"Kami wajib melakukan pendampingan, walau pun sekira itu statusnya salah. Soal putusan benar atau salah, ada di pengadilan,"lugas Ihsan seraya mengatakan, untuk membangun kondusifitas wilayah, kami tetap bersinergi dengan instansi terkait seperti Polri, dan TNI.

Sementara itu, Sekretaris FKKD lombok timur, Moh. Jamaludin, mengungkapkan, pihaknya dari tetap tegak lurus pada regulasi yang ada.

"Sosialisasi tentang netralitas tetap didengungkan. Seperti itulah komitmen, dan terus digelorakan disetiap pertemuan. FKKD dengan kondisinya tetap stabil dan normal," pungkasnya. (zaa)