OPSINTB.com - ''Kan ndak mungkin kita pecat pegawai. Jangankan ASN, yang honorer saja kita harus berfikir dalam.''
Sekda Lombok Tengah, H Lalu Firman Wijaya mengemukakan hal itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya belanja pegawai di Lombok Tengah.
Sebelumnya, dalam acara Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi di Hotel Swiss Belcourt Lombok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Senin (11/11/2024), Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menyoroti tingginya belanja pegawai di Lombok Tengah.
''Belanja pegawai yang tinggi juga masuk pengawasan kami,'' ujar Dian Patria.
Sementara, dikonfirmasi pada Selasa (12/11) di Ruang Rapat Utama Bupati Lombok Tengah, Sekda yang juga pernah menjabat Kepala Dinas PUPR tersebut mengungkapkan, akan berupaya mengurangi belanja pegawai secara bertahap.
''Karena bagaimanapun juga belanja pegawai ini adalah spending pemerintah atau belanja pemerintah,'' ungkap Firman.
Salah satu langkah yang tepat untuk menutup tingginya belanja pegawai saat ini; menurut Firman ialah memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). ''Ini kita sedang berproses. Harapannya nanti belanja pegawai ini bisa berkurang,'' kata dia.
Selain itu, para pegawai diharapkan lebih efektif dalam bekerja dengan meningkatkan kinerja mereka. Rencana tersebut saat ini sedang disusun agar mereka lebih output.
Ke depan, Firman berharap pegawai bisa mendapatkan penghasilan yang berkeadilan. Artinya, kata dia, siapa yang bekerja lebih keras, harus diganjar dengan penghasilan yang sesuai.
''Mendapatkan penghasilan yang lebih baik dengan yang malas. Ini sedang kita susun,'' pungkas lulusan IPDN tersebut. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami