DPC PKB Lotim laporkan Lukman Edy ke Polres Lotim

OPSINTB.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lombok Timur, didampingi kuasa hukum melaporkan Muhammad Lukman Edy, atas dugaan pencemaran nama baik.

Ketua DPC PKB Lombok Timur, Abroni Luthfi, mengtakan, dirinya bersama pengurus melayangkan laporan terhadap saudara Lukman Edy, atas dugaan pencemaran nama baik kepada ketua umum DPP PKB Gus Muhaimin.

"Laporan Kami sudah terima oleh pihak kepolisian dan kita akan menunggu perkembangan selanjutnya," ucapnya Abroni Luthfi, kepada opsintb.com, Rabu (7/08/2024)

DPC PKB Lotim, imbuhnya, memandang apa yang disampaikan oleh Muhammad Lukman Edy, merupakan tindak pidana dengan menyerang kehormatan pengurus partai berlambang bola dunia tersebut. Di lain sisi, pihaknya menilai apa yang disampaikan yang bersangkutan pada tanggal 3 Juli 2024 di kantor pusat PBNU, Jakarta, merupakan berita bohong.

Tujuan pelaporan tersebut, kata dia, agar memberi efek jera kepada oknum-oknum dan siapa saja yang berusaha untuk menjatuhkan nama baik ketua umum DPP PKB Gus Muhaimin.

Ia membeberkan, laporan yang dilayangkan oleh pengurus PKB Lotim, disebutnya cukup banyak. Lukman Edy, kata dia, di media mainstream menuduh Ketua DPP PKB tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan lain-lainnya.

"Itu nanti yang membuat kami perang bersama pengurus sehingga kami laporkan pada hari ini ke Reskrim polres Lombok Timur," jelasnya

Dia memberikan, kronologis laporan yang diajukan ke Polres Lombok Timur, berawal tertanggal 31 Juli 2024, Muhammad Lukman Edy, menghadiri undangan dari PBNU dalam rangka menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU tanggal, 20-21 Muharram 1446 Hijriah bertepatan 27-28 Juli 2024 Masehi, guna memberikan keterangan mengenai masalah hubungan NU dan PKB.

Pada pertemuan tersebut, terangnya, saudara Muhammad Lukman Edy memberikan keterangan-keterangan yang selanjutnya juga disampaikan kepada awak media massa. Diantaranya, pertama hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tak teratur.

Kedua keuangan fraksi, dana Pemilu sampai Pilkada itu tidak transparan dan tak teratur.

Ketiga, tidak pernah diaudit, serta tak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, forum-forum seperti muktamar atau orang partai dan lain sebagainya.

Ketiga, bagi internal PKB, soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit.

Ketiga, disamping pola-pola kepemimpinan, yang dikejar oleh tim kepadanya semisal prihal hubungan dengan DPW DPC, karena sistematis dalam artian Ketum itu punya kewenangan besar untuk mengganti secara tiba-tiba.

Kelima, kadang DPW dipecat, diganti dengan ambil hampir sebagian besar DPW dirangkap oleh DPP, tidak ada merit system

"Saya berharap agar semua pihak dan siapapun itu harus berhati-hati dalam menyampaikan statemen agar tidak menyinggung perasaan sampai menciderai nama baik seseorang," pungkas Abroni. (zaa)