Fasilitas belum rampung, operasional KIHT Loteng masih belum tentu

Fasilitas belum rampung, operasional KIHT Loteng masih belum tentu

Foto: Kadis Perindag Loteng, Irman. (wan/opsintb)

OPSINTB.com - Sekda Lombok Tengah (Loteng), Lalu Firman Wijaya, angkat bicara terkait belum beroperasinya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang. Kata Firman, belum beroperasinya KIHT Loteng disebabkan masih belum rampungnya pembangunan seluruh fasilitas penunjang.

''Masih ada fasilitas-fasilitas yang akan dibangun. Nah, setelah itu baru bisa operasional secara sempurna,'' kata Firman di kantor bupati setempat, Rabu (3/7/2024).

Firman merinci, beberapa fasilitas yang telah rampung dibangun pada 2023 lalu di antaranya gedung pelelangan, gedung produksi, dan kantor pengelola. Dan, untuk tahun ini yang menjadi target pembangunan agar KIHT beroperasi secara sempurna ialah Kantor Bea Cukai.

''Ketentuan dari Bea Cukai; kalau belum selesai tidak boleh dimanfaatkan,'' tutupnya.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, Irman menyebut, masih menunggu ketentuan dari Bea Cukai. Sehingga, pihaknya pun menganggap pembangunan KIHT belum benar-benar usai.

''Jadi kami sudah sering koordinasi dengan Bea Cukai untuk minta izin memanfaatkan, tapi sampai sekarang belum ada izin,'' sebut Irman.

Ia menyampaikan, ada grand design atau rancangan induk yang masih belum dilaksanakan. Rancangan tersebut nantinya akan bersifat diperbaharui setiap tahunnya.

''Karena itu belum selesai secara keseluruhan, kita tidak diizinkan operasional,'' ujar Irman.

Di sisi lain, ia mengakui banyak pelaku usaha tembakau di Loteng mendesak untuk segera mengoperasikan KIHT. Alasannya, pengusaha akan lebih terbantu untuk pemasaran karena tidak harus ke luar daerah.

Adapun jumlah anggaran yang telah disiapkan untuk melanjutkan pembangunan pada tahun ini, lanjut Irman, berjumlah Rp 4,9 miliar. Dana tersebut diperoleh dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sedangkan pada 2023, pembangunan sebagian fasilitas seperti tersebut di atas menghabiskan anggaran Rp 5 miliar.

Ia tidak bisa memastikan pembangunan akan rampung tahun ini atau tidak, karena pembangunan akan dilakukan secara bertahap. ''Pemda masih menunggu hasil evaluasi Bea Cukai untuk memastikan waktu operasional KIHT,'' tutup Irman. (wan)