Yayasan Tifa gelar dialog kebijakan perlindungan sosial di Lombok Timur

OPSINTB.com - Yayasan Tifa bersama YLBHI, Save the Children, dan Funded by the European Union, gelar dialog kebijakan perlindungan sosial tingkat Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Puri Al-Bahrah Sawing, Selasa (13/12/2022).

Perwakilan Yayasan Tifa, Zeko Mulia menyampaikan, pihaknya melakukan dialog kebijakan tentang akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan di 5 desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan itu, kata dia, merupakan tindak lanjut dari riset monitoring desa yang dilaksanakan oleh Yayasan Tifa bersama Forum Desa Inklusif.

Seperti di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading dan Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Lotim. "Loang Maka Lombok Tengah, Loloan Lombok Utara, dan Kelurahan Pejanggik Kota Mataram," sambung Zeko Mulia.

Ia menjelaskan, lima desa tersebut merupakan wilayah intervensi program Promote Human Rights and Equality to Achieve Sustainability (HEAL) yang sudah berjalan sejak 2021 di Provinsi Jawa Timur dan NTB.

Yayasan Tifa, ucap Zeko, telah melaksanakan penelitian terkait dengan efektivitas program bantuan sosial akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial. Yakni 10 desa di Provinsi Jatim dan NTB, pada awal Oktober lalu sampai November 2022.

"Terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari riset tersebut," terangnya tanpa menjelaskan rekomendasi yang dimaksud.

Penelitian itu, menurutnya, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan problem akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Data yang dihasilkan valid untuk digunakan sebagai acuan di level kabupaten, Provinsi, maupun Nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten II yang mewakili Bupati Lotim, Mahsin, mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada Yayasan Tifa dan peserta dialog lainnya. Ia berharap ke depan bisa program serupa dapat tersampaikan kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa ke depannya kita bisa mengatur semua program-program pemerintahan untuk sampai ke masyarakat dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya," harapnya.

Pemerintah pusat, jelasnya, mengharapkan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara kolektif.

Yang berarti, masyarakat bersama secara keseluruhan gara pemerintah hadir baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan sampai bawah.

"Hal ini supaya bisa bersinergi dalam rangka mendukung semua program-program Pemerintah kita," jelasnya.

Ikhtiar Pemda, terangnya, merupakan hakikat tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang saat ini di fokuskan, dan melanjutkan program tersebut.

"Kita di Kabupaten Lombok Timur kedapatan 2 desa yaitu di Jenggik Utara dan Gereneng," sebutnya.

Menurutnya, Pemda Lotim serius memberikan perhatian terhadap penting yang menyangkut masalah sosial kepada masyarakat, khususnya bagi yang rentan.

Ia menjelaskan, yang pihaknya tahu ialah program strategis dalam rangka mendukung kebijakan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar(KIP) ,Kartu Indonesia Sehat(KIS) dan BPNT.

Lantaran itu dirinya mengajak semua pihak berkomitmen secara kolektif untuk menerapkan potensi masyarakat. Dalam rangka mendukung hak asasi manusia serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak agar senantiasa berangkat dari niat yang tulus untuk mendukung program-program pemerintah. Dengan cara memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kepada saudara, maupun yang lainnya yang sebagai pendamping di tengah masyarakat kita terhadap semua program kebijakan perlindungan sosial agar faham melaksanakan tugas masing-masing hendaknya di laksanakan secara baik," tutupnya. (zaa)