BPKAD Lotim jawab isu Pokir "gendut" anggota Dewan - OPSINTB.com | News References -->

Thursday, March 25, 2021

BPKAD Lotim jawab isu Pokir "gendut" anggota Dewan

BPKAD Lotim jawab isu Pokir "gendut" anggota Dewan

 
BPKAD Lotim jawab isu Pokir "gendut" anggota Dewan

OPSINTB.com - Beredar isu salah seorang Anggota Dewan Lombok Timur (Lotim) mendapatkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dengan nominal fantastis, dibantah oleh Pemerintah Daerah Lotim.

Melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H Hasni mengatakan, berdasarkan data memperlihatkan, tidak ada yang melebihi dari nominal ketentuan Pokir yang sudah disepakati.

"Dari data kita itu, tidak benar bahwa apa yang beredar tersebut. Tidak ada satupun Anggota DPRD yang mendapatkan lebih," ungkapanya kepada opsintb.com.

Ia juga menyebutkan, dana Pokir yang diterima oleh masing-masing Anggota Dewan di Lotim, yaitu sebesar 2,5 Milyar per-Anggota di tahun 2021 ini.

Sehingga dari data yang ia pegang, jumlah Pokir di tahun ini mengalami penambahan sebesar 500 Juta, dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 2 milyar.

Untuk itu, ia sendiri heran dengan peredaran data yang dianggapnya tidak falid tersebut. Pasalnya, data yang selama ini beredar mengenai salah satu Anggota Dewan Lotim yang mendapatkan Pokir fantasitis, dirinya mengaku tidak mengetahui sumber data tersebut.

"Kalaupun yang beredar itu datanya kami tidak tahu sumbernya," ujarnya.

Pada tahun 2021 ini, kata Hasni pemerintah sedang merealisasikan anggaran Pokir yang diterima oleh masing-masing Dewan Lotim.

Dasar Pemikiran Pokir itu, katanya, merupakan serapan aspirasi dari anggota DPRD ketika turun melakukan reses, yang dimana biasanya dilaksanakan secara bertahap selama tiga kali dalam satu tahun.

Biasanya, masyarakat pada saat reses akan mengajukan apa yang menjadi keluhannya mengenai fasilitas umum yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian nantinya, menurutnya, pintu masuk dari alokasi anggaran tersebut ketika penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Tentu jumlah nominalnya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah," tandasnya.

Sementara itu, ia berharap program-program pembangunan yang ada di pemerintah bisa direalisasikan dengan maksimal dengan manggandeng Anggota Dewan setempat. (zaa)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama