OPSINTB.com - Masalah kekeringan masih menjadi momok di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terutama di wilayah Lotim bagian selatan, seperti Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru. Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah, sepertinya belum terlalu jitu untuk mengatasi persoalan ini. Buktinya, kekeringan selalu menyambangi setiap tahunnya.
Data BPBD Lombok Timur per tanggal 18/8/2020, sebanyak 14 kecamatan masuk zonah merah kekeringan. Data tersebut terus meningkat sejak Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy mengeluarkan SK Siaga Darurat Kekeringan, 23 Juli lalu. Dari 7 kecamatan menjadi 14.
Mengatasi persoalan itu, BPBD Lotim hanya melakukan penanganan jangka pendek. Menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki. 10 hingga 20 liter per hari.
Menilik persoalan tersebut, BPBD Lombok Timur memiliki rencana besar untuk penanganan jangka panjang. Rencana yang dihajatkan untuk membungkam masalah kekeringan tersebut sudah diusulkan kepada Balai Wikayah Sungai (BWS) pusat.
"Saya sudah mengusulkan ke BWS pusat untuk membangun satu embung besar dan satu embung untuk satu dusun," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Lombok Timur, Lalu Rusnan, Selasa 18/8.
Embung dibangun untuk menampung air limpahan dari Bendungan Pandan Dure maupun limpahan air hujan. Besaran embung khusus untuk setiap dusun, akan disesuaikam dengan jumlah KK setempat.
Lanjut Rusnan, ketika embung sudah dibangun dan terisi banyak air maka bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti air minum. Untuk air minum, tentu harus melalui proses pengolahan. Maka masyarakat diharapkan bisa mengadakan alat pengolahan air sederhana. "Atau pemerintah bisa memberikan alat pengolah air sederhana," imbuhnya.
Sehingga beberapa wilayah yang belum dijangkau PDAM, bisa memanfaatkan air bersih hasil olahan dari embung setempat.
Jika rencana tersebut diamini oleh BWS, dia meyakini persoalan kekeringan bisa teratasi. Ditambah lagi dua usulan yang disampaikan BPBD.
"Saya juga mengusulkan rebosiasi untuk penyelamatan air di wilayah yang saat ini hutannya sudah gundul. Rebosiasi dengan sistim padat karya," ungkapnya.
Sistim padat karya melibatkan masyarakat setempat dalam penanaman pohon kembali. Sistim ini, jelasnya, untuk menanamkan rasa memiliki masyarakat. Agar masyarakat bisa memelihara hutan/pohon dengan baik. Selain itu, sistim ini juga bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat melalui upah menanam pohon dan pemeliharaan.
Kemudian, lanjut Rusnan, "Saya juga mengajukan kepada beberapa dinas terkait untuk melakukan kajian-kajian teknis, untuk memunculkan upaya-upaya bagaimana kita bisa lakukan perbaikan secara permanen. Bukan hanya penanganan jangka pendek, seperi disribusi air."
Jika rencana ini terwujud, masih kata dia, masyarakat sudah tidak lagi membeli air. Masyarakat tidak akan merepotkan pemerintah. Dan Pemkab tidak akan lagi mengeluarkan anggaran besar untuk mengatasi persoalan kekeringan. "Karena rencana ini sifatnya permanen," pungkas Rusnan. (yan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami