Bola panas Kader PDIP di pusaran PKH, Kadisos Lotim : saya belum baca aturannya - OPSINTB.com | News References -->

Kamis, 06 Agustus 2020

Bola panas Kader PDIP di pusaran PKH, Kadisos Lotim : saya belum baca aturannya

Bola panas Kader PDIP di pusaran PKH, Kadisos Lotim : saya belum baca aturannya

Bola panas Kader PDIP di pusaran PKH, Kadisos Lotim : saya belum baca aturannya

OPSINTB.com - Surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyarankan kadernya masuk dalam lingkaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi viral di dunia maya.

Instruksi yang sifatnya rahasia ini menurut redaksi yang tertulis di dalam dokumen tersebut,  para kader yang berada di semua kabupaten kota melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP agar mengikuti rekrutman program PKH 2020 secara off line.

Dokumen rahasia DPP PDI Perjuangan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 yang bernomor 1684/IN/DPP/VII/2020, "bocor" dan menjadi polemik di dunia maya karena dianggap bertentangan dengan aturan yang ada.

Meski demikian, sampai saat ini tidak ada klarifikasi dari pihak PDI Perjuangan NTB dengan beredarnya dokumen yang bersifat rahasia ini.

Karena tidak ada klarifikasi, surat instruksi ini menjadi bola panas di dunia maya, bahakan menjadi bahan bulian dan keritikan yang pedas dari para netizen.

Kondisi ini diduga akan membuat para kader partai yang sudah terlanjur masuk di dalam sistem PKH menjadi tidak nyaman.

Agar tidak menjadi belunder , opsintb.com Selasa 04/08/2020, meminta klarifikasi surat instruksi tersebut dengan menghubungi Sekertaris DPD PDI Perjuangan Nusa tenggara Barat (NTB), Lalu Budi via WhatsApp. Namun tidak ada jawaban sama sekali.

Diwaktu berbeda, Kadis Sosial Lombok Timur, H Ahmad saat dihubungi via telpon mengaku tidak tahu tentang surat instruksi tersebut.

"Setau saya tidak ada rekrutman  pendamping PKH untuk Lombok Timur dan juga surat instruksi itu pun tidak pernah saya lihat, jadi saya tidak tahu mau ngomong apa," ujarnya.

Terkait pendamping PKH yang menjadi pengurus partai politik atau kader partai politik, dia mengaku tidak tau aturannya dengan alasan belum sempat membaca aturan yang memperbolehkan dan aturan yang tidak memperbolehkan. "Saya belum baca aturannya," imbuhnya.

"Jadi yunggu saya baca aturannya dulu ya, baru nanti saya jawab, apakah boleh atau tidaknya," kata dia sembari menutup pembicaraan. (Kim)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama