Sosialisasi Bupati KSB Dihujani Penolakan Masyarakat Desa Kertasari

Sosialisasi Bupati KSB Dihujani Penolakan Masyarakat Desa Kertasari

OPSINTB.com - Rombongan bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin, turun ke desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, KSB, Jumat 19/7/2019.

Maksud kedatangan Bupati KSB yaitu untuk mensosialisasikan rencana penggunaan sementara pelabuhan husus milik PT. Bumi Pasir Mandiri atau PT. BPM untuk bongkar muat batubara milik PT. PLN UPP Sumbawa.

Dalam kunjungan kali ini, bupati didampingi Kapolres KSB, Dandim, Pejabat Kecamatan, Kadis Kelautan dan Perikanan dan Salah satu anggota DPRD KSB.

Kegiatan sosialisasi dibuka dan dimodertori oleh bapak Andi Laweng, selaku Anggota DPRD KSB dari partai PKPI dan merupakan putra asli Kertasari.

Bupati KSB dan jajarannya saat melakukan sosialisasi pada puluhan masyarakat Desa Kertasri.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan bahwa Kertasari adalah salah satu pintu gerbang masuknya investasi ke KSB. "Jadi perlu ada koordinasi pembinaan wilayah, sehingga kenyamanan dan kepercayaan investor meningkat," pungkas Musyafirin.

Ia mengharapkan masyarakat memberikan izin penggunaan pelabuhan khusus PT. BPM untuk bongkar muat batubara. Pernyataan bupati langsung ditolak mentah-mentah oleh masyarakat setempat. Pasalnya, masyarkat menghawatirkan aktivitas bongkar muat batubara akan mengakibatkan rumput laut rusak.

“Kalau ada kerusakan akibat bongkar muat batubara, itu jadi tanggung jawab pemda. Kami sudah menganggarkan 1,5 M untuk menanggulangi kalau-kalau ada kerusakan,” ujar Musyafirin.

Sementara itu, masyarakat yang diwakili oleh Darwis, mengungkapkan, kalau masyarakat sudah trauma dengan kejadian waktu PT. BPM beroperasi. Proses bongkar muat batubara dan batu kapur mengakibatkan kerusakan rumput laut dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pemulihan.

“Kalau ada kerusakan, saya akan berdiri paling depan untuk menolak aktivitas bongkar muat batubara,” ungkap Andi Laweng selaku DPRD KSB.

Sampai akhir pertemuan teriakan “tolak, tolak” terus digaungkan oleh semua masyarakat dan tidak ada kompromi.

“Saya adalah kepala daerah yang memimpin masyarkat KSB, saya juga perwakilan pemerintah pusat. Jadi PLTU adalah sector vital milik pemerintah pusat. Kalau ada kekuatan yang lebih kuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seandainya aktivitas bongkar muat tetap berjalan, saya mohon maaf ini di luar kendali saya,” sambung bupati saat menutup sambutannya. (imi)