Sebanyak 59 Panwaslucam ikuti existing untuk Pilkada tahun 2024

 

OPSINTB.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, gelar tes bagi 59 dari 63 jumlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Penwaslucam) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Jumlah tersebut yang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti existing di SMKN 1 Selong, Lotim.

Untuk diketahui proses existing merupakan metode evaluasi terhadap Panwaslucam tahun 2023-2024. Dengan sistem ini apakah mereka bisa berlanjut atau tidak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.

Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur, yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja Rekrutmen Panwaslucam, Kasmayadi, menjelaskan, dari 63 jumlah anggota hanya 59 yang berhak mengikuti kegiatan tes tersebut.

"Karena empat orang diantaranya tidak mendaftarkan diri, sesuai persyaratan atau Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis (Juknis) existing yang telah ditetapkan Bawaslu RI," ucap Ketua Pokja, Kasmayadi, Sabtu (37/04/2024).

Empat orang itu, jelasnya, satu diantaranya anggota Panwaslucam Sambelia, dua orang di Kecamatan Sikur dan satu Sakra Barat. 

Keempatnya tidak ikut mendaftar diketahui setelah batas pendaftaran ditutup Jumat pukul 00.00 (26/4/2024).

"Sampai penutupan, terkonfirmasi empat orang yang tidak ikut mendaftar existing. Kita tidak tahu apa alasan mereka tidak ikut mendaftar, untuk mengikuti eksisting," jelasnya

Seleksi Panwaslucam untuk Pilkada 2024 ini, kata dia, menggunakan dua tahapan. Yakni melalui existing dimana seluruh anggota Panwaslucam yang aktif menjadi peserta langsung. Kedua, terbuka untuk umum.

Peserta existing, bebernya, ditahap pertama dilakukan dua metode. Tahap satu pengisian portofolio melalui google form berisi pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sebagai pengawas. Kedua sistem CAT dengan 60 pertanyaan yang memiliki bobot penilaian yang sudah ditetapkan. 

Dari laporan yang diterima dan setelah diperiksa tidak semua mengisi portofolio. Pun ada yang isi, hanya menjawab 15 soal.

"Untuk penilaian Portofolio 40 persen dan penilaian atasan langsung dalam hal ini pimpinan Bawaslu Lombok Timur sebanyak 60 persen," ujarnya

"Hasil CAT dan pengisian portopolio, sebagai bahan penilaian dan evaluasi langsung pimpinan Bawaslu Lombok Timur, untuk ditetapkan lulus atau tidaknya sebagai Panwaslucam pada Pilkada 2024," sambung Kasmayadi.

Ia menegaskan, untuk seleksi terbuka Panwaslucam tahap dua, sangat bergantung pada hasil seleksi tahap pertama (existing,red). Sedangkan terhadap peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam eksisting ini, maka pintu untuk mengikuti seleksi terbuka langsung tertutup.

"Pengumuman hasil existing Panwaslucam, tanggal 1 dan 2 Mei mendatang. Mengacu hasil existing itu, dilakukan seleksi secara terbuka, sesuai jumlah formasi yang dibuka masing-masing Kecamatan,"lugasnya.

Pada kesempatan itu, ia berharap seluruh tahapan Pemilu lalu, memberikan dan menyisakan kesan mendalam terhadap Bawaslu. Sebab dedikasi, loyalitas terhadap lembaga, kinerja, dan seluruh spirit, serta motivasi bekerja atas nama lembaga. 

Sehingga disebutnya memudahkan terutama Kelompok Kerja (Pokja) yang menjadi panitia khusus tahapan seleksi, mendapat kemudahan melakukan penilaian. Pada akhirnya nanti, imbuhnya, bisa kembali bekerjasama menyongsong tahapan Pilkada 2024.

Pihaknya meminta, peserta existing mengikuti proses ini dengan sebaik baiknya, sesuai tata tertib yang telah ditetapkan Pokja. Ia tak ingin mendengar tahapan tersebut terkesan formalitas.

"Jika sifatnya formalitas, tidak mungkin Bawaslu RI mengeluarkan Petunjuk dan Teknis (Juknis) existing dan seleksi terbuka untuk umum," tegasnya

"Saya pikir Bawaslu RI sudah memikirkan secara matang dan serius untuk mengadakan proses ini. Dan mudahan hasil tes ini, berbanding lurus dengan kinerja," imbuh Kasmayadi. (kin)

BPBD Loteng perluas titik pencarian dr Wisnu ke perairan Sekotong Lobar

 

OPSINTB.com - Terhitung Selasa (23/4), Tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian terhadap dr Lalu Wisnu Aditya Wardana. Sebagaimana diketahui, dr Wisnu hilang di perairan Pantai Lancing, Dusun Tampah, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Loteng pada Rabu (17/4) setelah perahu yang ditumpanginya untuk memancing diterjang ombak besar sebanyak dua kali. 

''Tepatnya Selasa (23/4) kemarin, Basarnas sudah menghentikan pencarian, karena SOP-nya Basarnas maksimal tujuh hari,'' terang Kalak BPBD Loteng, Ridwan Ma'ruf pada wartawan di Dusun Teluk Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Jumat (26/4/2024). 

Ridwan menjelaskan, perihal penghentian proses pencarian tersebut sudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak keluarga dr Wisnu. Kendati demikian, kata Ridwan, BPBD Loteng terus melanjutkan proses pencarian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari pemerintah untuk terus memberikan motivasi dan dukungan kepada pihak keluarga. 

''Hasil komunikasi kami nanti seperti apa dengan pihak korban. Tapi sampai dengan hari ke-10 ini kami masih melakukan pencarian,'' imbuhnya. 

Terkait titik pencarian, Ridwan menjelaskan telah memperluas pencarian hingga ke perairan Pantai Sekotong, Lobar. Selain itu, pihaknya juga telah menerjunkan dua penyelam profesional dari luar negeri. 

''Ada banyak relawan yang terlibat. Termasuk Mapala dari Unram, PMI, bahkan ada juga dari Jogja, dan berbagai komunitas lain,'' katanya. 

BPBD sendiri tidak memiliki SOP terkait batas waktu pencarian. Dijelaskan, pihaknya masih akan melihat kondisi di lapangan. Artinya jika memungkinkan, pencarian akan diteruskan hingga dokter RSUD Praya tersebut ditemukan. 

''Kita tidak punya SOP. Tergantung nanti kita lihat kondisi di lapangan seperti apa,'' tambahnya. 

Pihaknya juga tidak berani berspekulasi terkait kondisi sang dokter. Karena ditakutkan akan berdampak tidak baik bagi kondisi keluarga korban. ''Kita bayangkan saja, bilamana terjadi musibah tenggelam ini maksimal 3-4 hari ngambang, tapi kenapa sampai hari ini belum keliatan,'' tutupnya. (wan)

Peringati HKBN, BPBD ingatkan masyarakat Loteng selalu siaga bencana

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan Apel Siaga dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh setiap tanggal 26 April. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Teluk Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Jumat (26/4/2024).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Ridwan Ma'ruf, menyatakan acara ini sebagai peringatan HKBN yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun acara HKBN ini mengangkat motto 'Kenali Bencana Siap Selamat'. 

''Sebab kita tidak pernah tau kapan bencana itu datang,'' kata Ridwan Ma'ruf. 

Lanjut Ridwan, pemilihan Teluk Awang sebagai lokasi peringatan HKBN kali ini adalah untuk mengingat kembali bahwa pada 1977 silam Teluk Awang pernah dihantam bencana Tsunami dahsyat. 

''Di sini pernah terjadi bencana Tsunami pada tahun 1977. Untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat Awang dengan kejadian Tsunami tersebut,'' imbuhnya. 

Selain apel peringatan, sebelumnya BPBD juga telah melakukan simulasi bencana dengan melibatkan 100 orang. ''Simulasinya bencana gempa dan Tsunami,'' ucap Ridwan. 

Adapun untuk mengantisipasi bencana Tsunami di daerah pesisir pantai, BPBD telah memasang alat peringatan (sirine) yang tiap bulan pada tanggal 26 selalu dibunyikan. 

''Untuk memenuhi itu, kami akan memasang lagi di tiga lokasi. Ini adalah kerjasama dengan BNPB Pusat. Lokasinya di Awang, Gerupuk, dan Selong Belanak,'' kata Ridwan. 

Ia menyebut, alasan pemasangan pada tiga lokasi tersebut disebabkan ketiganya merupakan daerah lokasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. ''Sehingga kita wajib hukumnya dari awal memberikan tanda-tanda keselamatan kepada mereka,'' ujarnya. 

Pihaknya mengajak kepada masyarakat baik di daerah pesisir maupun bagian utara yang rawan dengan bencana tanah longsor untuk selalu siaga setiap saat. 

Peringatan HKBN diikuti oleh Pemdes Mertak, masyarakat Dusun Teluk Awang, IPDN, pelajar dan guru daerah setempat, serta anggota Forkopimda Loteng. (wan)

Bawaslu Lotim ingatkan KPU bekerja sesuai aturan dalam rekrutmen badan Adhoc

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, telah resmi membuka rekrutmen badan Adhoc untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sejak tanggal 23 April kemarin. Terhadap tahapan yang tengah berlangsung itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim mengingatkan KPU agar tetap bekerja dan berpedoman pada aturan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan, kepada awak media mengatakan, pihaknya bakal terus mengingatkan KPU dalam melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar, senantiasa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024, serta ketentuan lain yang mengatur tentang rekrutmen.

“Kami sudah menyampaikan imbauan kepada KPU," kata Johari Marjan, Kamis (25/04/2024).

Dalam proses itu, pihaknya fokus pengawasan pada regulasi tahapan tersebut. Bawaslu, ucapnya, memastikan KPU melakukan rekrutmen PPK sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. 

Selain hal itu pihaknya juga akan tetap mengawasi pendaftar PPK, terutama yang ada irisan maupun yang masih terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

"Kita berharap KPU lebih teliti terkait afiliasi parpol, jangan sampai PPK dan PPS masih terdaftar dalam struktural Parpol,“ ujarnya, 

Hal-hal seperti itu, bebernya, perlu diawasi bersama untuk menjaga integritas serta stabilitas pemilihan kepala daerah ke depan.

Pria yang karib disapa Marjan ini, meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan pendaftar PPK yang masuk dalam struktural partai. Di samping pihaknya terus mengawasi melalui Sipol.

"Kami minta peran masyarakat untuk melaporkan bila masih ditemukan pendaftar yang masih sebagai kader parpol," pintanya. (kin)

Tutup kegiatan pelatihan, EF Kids & Teens Indonesia berikan dampak positif terhadap puluhan ribu pelajar Indonesia

 

OPSINTB.com - EF Kids & Teens Indonesia sukses memberikan pelatihan kepada 365 guru tingkat SD dan SMP serta memberikan dampak positif terhadap 29.851 siswa/i di 6 area wisata Indonesia. EF Kids & Teens Indonesia melaksanakan Penutupan Pelatihan Bahasa Inggris untuk Guru Tingkat SD dan SMP di Area Wisata Mandalika, Lombok Tengah, Rabu (24 April 2024).

Director of Corporate Affairs EF Kids & Teens Indonesia Juli Simatupang, menjelaskan sejak Juni 2023 hingga Februari 2024 EF Kids & Teens Indonesia telah melaksanakan 6 kali pelatihan secara offline dan 8 kali pelatihan secara online dengan melibatkan 365 guru dari 6 kabupaten berbeda, yaitu Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Danau Toba di Kabupaten Samosir, Pulau Tidung di Kabupaten Adm Kepulauan Seribu, Bromo di Kabupaten Probolinggo, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dan Borobudur di Kabupaten Magelang. 

Setelah sukses melaksanakan pelatihan tersebut, EF Kids & Teens Indonesia melaksanakan penutupan Pelatihan Bahasa Inggris untuk Guru Tingkat SD dan SMP di Gedung PGRI Kabupaten Lombok Tengah. 

Penutupan pelatihan ini dihadiri oleh 100 orang guru tingkat SD dan SMP yang telah mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline sebelumnya. Acara penutupan ini juga dihadiri oleh, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Wiraningsun, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hilim, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Syafruddin Sabar.

''Melalui program, ini, EF Kids & Teens Indonesia telah membantu meningkatkan kemampuan pengajaran berbahasa Inggris kepada para peserta dan telah meneruskan pengajaran tersebut ke 29.851 siswa/i tingkat SD dan SMP. EF Kids & Teens Indonesia melibatkan 10 trainer terbaik dari tim akademik EF Kids & Teens Indonesia untuk menyampaikan metode pengajaran Bahasa Inggris yang tepat kepada siswa/i tingkat SD dan SMP,'' jelas Juli. 

Juli menambahkan, EF Kids & Teens Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengembangan tenaga pendidik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah program Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan cakupan destinati wisata lainnya di Indonesia. 

Pihaknya menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM di daerah pariwisata, khususnya dalam berbahasa Inggris. Sebagai lembaga kursus bahasa Inggris terdepan, pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas generasi bangsa khususnya dalam berbahasa Inggris sehingga Indonesia semakin siap menjadi target wisata global.

''Sebanyak 91 persen dari total guru yang kita targetkan telah mengikuti pelatihan secara online maupun offline. Kami mengapresiasi dukungan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dari 6 kabupaten yang menyambut dengan baik serta sangat kooperatif dalam kerjasama kali ini. Semoga metode pembelajaran dengan sistem fun learning dan kreatif yang telah didapatkan oleh guru baik di Lombok Tengah dan daerah lainnya dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anak Indonesia dalam berbahasa Inggris,'' imbuh Juli. 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Wiraningsun, mengatakan, Mandalika merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan menjadi tujuan wisata global. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlu bersama-sama memperkuat Lombok Tengah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Lombok Tengah sebagai kabupaten yang kuat adalah dengan meningkatkan kualitas para guru. 

Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik dukungan EF Kids & Teens Indonesia untuk guru tingkat SD dan SMP. ''Kami juga senantiasa akan berupaya untuk mendorong para guru yang telah mengikuti pelatihan supaya terus menerapkan metode dan ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan kepada anak didik sehingga manfaat dari pelatihan ini akan terus tersalurkan kepada generasi penerus bangsa. Melihat antusias para guru di Lombok Tengah dan Kabupaten lainnya, harapan kami EF Kids & Teens Indonesia juga dapat terus bersinergi dengan kami melalui program-program yang membangun dan menginspirasi ke depannya,'' ujar Wiraningsun. (wan)

KPU Lombok Timur buka rekrutmen PPK Pilkada 2024, ini tahapan dan syaratnya

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Lombok Timur, kembali membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati 2024. 

Keputusan Perekrutan PPK tersebut mengacu pada Keputusan KPU RI No: 476 tahun 2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2024.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Lombok Timur, Zainul Muttaqin menegaskan, nilai Computer Assisted Test (CAT) dengan wawancara bukan akumulasi dengan nilai wawancara, CAT adalah syarat mutlak untuk tiket terusan ke tahapan selanjutnya. 

Pada pelaksanaan CAT, soal tersebut  dikirimkan dari pusat satu jam sebelum pelaksanaan tes berlangsung, artinya tidak ada ruang untuk melakukan cawe-cawe dalam perekrutannya.

"Ini sekaligus menjawab pertanyaan pendaftar, CAT merupakan tahapan awal untuk ke tahapan selanjutnya, dan dipastikan tidak ada cawe-cawe dalam perekrutan ini, mengingat soal tes dikirim satu jam sebelum tes," tegasnya.

Ada pun persyaratan perekrutan PPK di       antaranya:

• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berusia paling rendah 17 tahun.
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
• Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

    Kelengkapan dokumen persyaratan:

• Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
• Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah satu lembar.
• Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
• Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik.- Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
4. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
5. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam lima tahun terakhir.
6. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
7. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
8. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
9. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
10. Sehat rohani

• Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
• Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak satu lembar.

• Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun.
• Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, berikut ini tahapan pembentukan dan jadwal seleksi terbuka untuk PPK.

• Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK: 23 sampai 27 April 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK: 23-29 April 2024
• Perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK: 30 April-2 Mei 2024
• Penelitian administrasi calon anggota PPK: 24 April-3 Mei 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK: 4-5 Mei 2024
• Seleksi tertulis calon anggota PPK: 6-8 Mei 2024 yang dipusatkan di SMKN 1 Selong.
• Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK: 9-10 Mei 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK: 4-10 Mei 2024
• Wawancara calon anggota PPK: 11-13 Mei 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK: 14-15 Mei 2024
• Penetapan calon anggota PPK: 15 Mei 2024
• Pelantikan anggota PPK: 16 Mei 2024. (red)

28 tahun Otonomi Daerah menuju ekonomi hijau

 

OPSINTB.com - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Hasni, memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28. Kegiatan yang mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat, digelar halaman kantor Bupati Lotim, Kamis (25/04/2024)

Pj Sekda Lotim, H Hasni, saat membacakan amanat Mendagri, M Tito Karnavian, menyampaikan, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari sistem tersebut.

Otonomi daerah, lanjutnya, dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya kesejahteraan dan demokrasi.

Dari segi kesejahteraan, bebernya, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi. 

"Sedang tujuan demokrasi merapatkan kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society," ucap H Hasni membacakan amanat Mendagri saat apel berlangsung.

Melalui kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, guna mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Disamping itu, mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau.

Pemda, kata Tito dalam amanatnya, secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Untuk itu koordinasi serta sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah strategis, sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah masing- masing. 

Diantaranya dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak.

Di lain sisi, ujarnya, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah. 

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya," terangnya

Daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien. (red)