Penangan jalan Praya-Keruak terus dikebut, kini masuk tahap penghamparan LPA

 

OPSINTB.com - Ruas jalan Praya - Keruak, tengah menjadi sorotan. Dinas terkait dituding tak serius dalam memperbaiki jalan provinsi itu. Pasalnya jalan yang ada di ruas Desa Sengkerang, Mujur, bekas galian badan jalan tersebut masih belum diaspal. Hanya ditutup menggunakan tanah.

Kepada opsintb.com, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Kusnadi mengatakan, pihaknya sudah memasang rambu peringatan pada lokasi tersebut. 

"Sudah dipasang sebanyak 12 buah (rambu pengingat) agar pengguna jalan berhati-hati dan mengurangi kecepatan," ucapnya, Selasa malam (5/8/2025).

Dia membantah, penutupan lubang galian itu bukan dengan tanah tapi penghamparan lapis pondasi agregat (LPA). Untuk mengontrol itu, tetap ada petugas yang berada di lokasi setiap harinya.

Pemeliharaan jalan di Ruas Praya - Keruak yang bersumber dari dana DBHCHT Rp 1,95 miliar itu, saat ini sudah tahap penghamparan LPA pada titik-titik yang direkonstruksi, akibat penurunan badan jalan dan permukaan yang bergelombang.

Saat ini dalam tahap open traffic dan penyiraman, dan penyiapan aspal. Kusnadi membeberkan, alat bisa diturunkan untuk penanganan hotmix pada tgl 14 Agustus 2025 mendatang.

Penanganan jalan Praya - Keruak, kata dia, melalui dana DBHCHT saat ini belum bisa tertangani sepanjang ruas. Fokus wilayah Lotim yang sangat parah dan sebagian di Lombok Tengah yang bisa ditangani.

"Penyiraman tetap dilakukan tiap hari," terang Kusnadi.

Panjang Ruas Praya - Keruak 24,11 kilo meter yang terbagi pada dua wilayah Kabupaten yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur. Dengan rincian wilayah Loteng 16,40 kilo meter, dan Lotim 7,71 kilo meter.

Penanganan saat ini dimulai dari kilo meter 40 plus 400 SD dan kilo meter 28 plus 000 (STA 12 plus 400 SD 24 plus 110).

"Penanganan pada titik-titik kerusakan jalan pada tempat yang terjadi penurunan badan jalan dan badan jalan yang bergelombang dengan penanganan rekonstruksi badan jalan," pungkasnya. (kin)

Laba PT Selaparang Finansial menurun

 

Foto: Kabag Ekonomi Setda Lotim, Lalu Mustiarep.

OPSINTB.com - Pendapatan pada tahun buku 2024 PT Selaparang Finansial tahun ini mengalami penurunan. Hal itu disinyalir dari masih adanya kredit yang tak bisa tertagih.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Timur, Lalu Mustiarep menyebutkan, penurunan laba tersebut disebabkan oleh tingginya angka kredit macet NPL yang belum terselesaikan hingga akhir tahun. Seharusnya diselesaikan pada bulan Desember 2024 tapi masih belum tertangani, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya NPL dan berimbas pada menurunnya keuntungan perusahaan.

“Memang masih ada kredit macet yang belum terselesaikan hingga Desember kemarin, padahal seharusnya sudah diselesaikan. Ini yang menyebabkan NPL naik dan laba perusahaan menurun dibandingkan tahun sebelumnya," ucap Lalu Mustiarep, Selasa (5/8/2025).

Menghadapi situasi tersebut, dia menyatakan, pada tahun 2025 ini PT Selaparang Finansial sedang melakukan berbagai upaya pembenahan, termasuk di jajaran manajemen.

“Dalam tahun ini, kita sedang melakukan pembenahan, termasuk pembenahan di jajaran Direksi dan Komisaris," terangnya. (zaa)

Bantuan Pokir Dewan untuk KUBe hampir Rp5 miliar, tahap kedua sudah bergulir

 

OPSINTB.com - Program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur terus bergulir. Tahun ini, jumlah kelompok penerima mencapai sekitar 490 kelompok dengan total anggaran hampir mencapai Rp5 miliar.

Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada kelompok usaha masyarakat yang disalurkan dalam bentuk hibah, berbeda dengan bantuan modal usaha perorangan. 

“Kalau pokir dewan sudah jelas, bentuknya KUBe atau kelompok usaha bersama,” ucap M Hirsan, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koprasi Lombok Timur, Senin (4/8/2025).

Proses pelaksanaan bantuan ini berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi, namun ranahnya hanya dalam hal administratif. Seperti melakukan proses verifikasi di lapangan. Karena nama-nama kelompok penerima sudah dibahas sebelumnya di APBD induk.

Pencairan bantuan mengikuti mekanisme bantuan modal usaha, namun karena bersifat kelompok, nominal bantuannya lebih besar. Saat ini, program bantuan KUBe dari Pokir Dewan sudah memasuki tahap kedua.

“Untuk tahap pertama ada 126 kelompok, dan tahap kedua ini sebanyak 179 kelompok yang berasal dari usulan sekitar 47 anggota dewan. Dan sudah bergulir,” pungkasnya. (zaa)

Job Fair sepesial HUT RI ke-80, Disnakertrans NTB gandeng UMMAT sediakan ribuan lowongan kerja

 

Foto: Plt Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti.

OPSINTB.com - Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Job Fair bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 9 hingga 10 Agustus 2025 mendatang.

Plt Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan, Job Fair ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang nyata bagi para pencari kerja, khususnya generasi muda, untuk mendapatkan peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri.

“Tujuan dari penyelenggaraan Job Fair ini adalah untuk memberikan informasi dan akses langsung kepada para pencari kerja,” ucapnya, Senin (4/8/2025).

Menurut Baiq Nelly, kolaborasi dengan dunia pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi langkah strategis agar kegiatan ini bisa menyasar pencari kerja dari kalangan muda yang jumlahnya terus meningkat.

Job Fair kali ini akan menghadirkan lebih dari 2 ribu lowongan pekerjaan, mencakup peluang kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun perusahaan yang turut serta dalam kegiatan ini mencapai sekitar 40 perusahaan dari berbagai sektor industri.

"Jumlah lowongan yang tersedia 2 ribuan, termasuk di dalam dan maupun di luar negeri," ungkapnya.

Baiq Nelly berharap Job Fair ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja serta mendorong penurunan angka pengangguran di Provinsi NTB, khususnya di kalangan pemuda. 

Ada pun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pera pencari kerja di Job Fair nanti, yakni curiculum vitae, FC ijazah terakhir, FC transkrip nilai pendidikan terakhir, KTP, dan FC sertifikat kompetensi (jika ada). Informasi lebih jelas hubungin 087750502721 atas nama Pradiptha Himawan Putra atau kunjungi laman web Disnakertrans NTB. (zaa)

Terancam gugur, ribuan calon penerima bantuan modal UMKM Bupati Lotim belum lengkapi persyaratan

 

OPSINTB.com - Hingga batas waktu kepengurusan, ribuan calon penerima bantuan modal UMKM dari Bupati Lombok Timur, belum melengkapi berkas. Mereka terancam tidak bisa mengakses bantuan itu.

Kepala Bidang Pemberdayaan Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Koprasi Lombok Timur, M Hirsan menyebut, masih banyak UMKM yang belum melengkapi persyaratan dalam pemberian bantuan modal usaha yang dihajatkan oleh Bupati. Tercatat, hampir 5 ribu lebih belum melengkapi persyatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, seperti nomor rekening, surat usaha.

"Namun ketika pada hari H belum dilengkapi makan dinyatakan gugur," tegas Hirsan, Senin (04/07/2025).

Bahkan pihaknya sudah turun ke lapangan untuk mengingatkan mereka, yang tidak serius akan dinyatakan gugur pada proses input data.

Pihaknya saat ini masih tahap verifikasi. Dia menargetkan minggu ketiga bulan Agustus pekerjaan tersebut sudah bisa diselesaikan. Data yang diverifikasi ialah benar-benar valid.

Sedangkan rencana pencairan bantuan itu di akhir September atau awal Oktober, namun itu masih rencana.

"Tapi ini rencana, belum pasti dan mudah-mudah bisa cepet, sehingga untuk pencairan langsung masuk rekening," terannya.

Sementara itu, tim sudah melakukan verifikasi lapangan pada 7 kecamatan dan semuanya sudah ditemukan benar-benar mempunyai usaha.

Tim yang melakukan verifikasi di lapangan telah bekerja dengan baik dan laporan yang diterimanya bahwa tidak ada yg tidak punya usaha. Semuanya dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pada 7 kecamatan tersebut. 

"Tidak ada ditemukan UMKM yang memiliki usaha fiktif karena telah dilakukan verifikasi dan telah mengisi formulir yang telah disiapkan dan foto tempat usaha," ucapnya.

Ia berharap dari 32 ribu lebih pengajuan yang terima dari UMKM semoga semua dapat. Tentu hal ini berdasarkan pertimbangan dari Bupati.

"Yang jelas kami memberikan rekomendasi dari hasil verifikasi lapangan,” paparnya.

Dijelaskan, suntikan bantuan modal yang diperuntukkan bagi para UMKM sebagai bentuk perhatian dan tambahan modal usaha. 

Bantuan diperuntukkan kepada para pedagang kecil tersebut untuk memperbesar usahanya sebagai rumah produktif. Sebab selama ini tidak ada program pemerintah yang memberikan bantuan kepada para UMKM secara mandiri.

Dia tidak berani memastikan program tersebut berjalan setiap tahunnya. Sebab, masih ada tahap proses evaluasi juga dari pemerintah.

"Jadi belum kita dapat pastikan akan berjalan setiap tahun. Konsep kami akan memberikan pelatihan kepada mereka, agar bisa membantu para UMKM,” ungkapnya.

Adapun bagi para UMKM yang akan mendapatkan bantuan tambahan modal tersebut harus melalui tahapan seleksi yang ditentukan. 

Banyak tahapan yang dilalui mulai dari verifikasi lapangan apakah benar mempunyai usaha atau tidak.

"Selanjutnya akan ada pembuatan SK penetapan penerima bantuan dan besarannya yang akan ditetapkan oleh bupati," pungkas Hirsan. (zaa)

Awas! Satpol PP Loteng bakal gencarkan operasi rokok ilegal, tak ada ampun lagi

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bakal menggencarkan operasi rokok ilegal di wilayah ini. Kali ini, Pol PP Loteng tidak sebatas mengimbau, melainkan akan langsung menindak atau menyita rokok tanpa pita cukai itu.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Loteng, Lalu Rusdi, menyampaikan pihaknya akan terus menggencarkan operasi "gempur rokok ilegal". 

Sebab, menurut dia, rokok ilegal adalah "musuh bersama", karena telah merugikan keuangan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat.

"Tidak ada ampun lagi untuk rokok ilegal. Selama ini setelah barangnya disita, banyak yang kapok jualan rokok ilegal," kata Lalu Rusdi, Jumat (1/8/2025). 

Ia menjelaskan, penindakan ini akan terus dilakukan hingga Loteng benar-benar bersih dari peredaran rokok ilegal.

''Pendekatan yang menggabungkan penindakan keras dengan penyitaan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pedagang dan distributor rokok ilegal di Loteng,'' imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Loteng, Zainal Mustakim, menjelaskan operasi rutin yang dilakukan adalah upaya untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal. 

Di samping penindakan, Satpol PP juga terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka tidak lagi menjual rokok ilegal.

Dia menyoroti dampak finansial yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal, yaitu berkurangnya penerimaan negara dari cukai rokok. 

Menurutnya, hal ini perlu ditertibkan mengingat dana hasil cukai, yang dikenal sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita gempur rokok ilegal agar dana alokasi DBHCHT kita semakin besar dan manfaatnya dirasakan masyarakat,'' pungkasnya. (iwn)

NTB rancang museum sebagai ruang edukasi, riset, dan identitas budaya dalam satu atap

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah merancang pembangunan museum tematik sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan kebudayaan daerah. Gagasan ini dipersiapkan untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Program ini digagas dengan harapan dapat mewujudkan pusat kebudayaan yang hidup, fungsional, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Tim Percepatan Pemprov NTB, Chairul Mahsul menjelaskan, museum tematik menjadi salah satu program strategis yang dirancang untuk lima tahun mendatang. Ia menyebut, konsep ini sudah dituangkan dalam kegiatan strategis pemerintah dan telah disertifikasi sebagai bagian dari arah pembangunan konkret.

“Konsep di kegiatan strategi itu disertifikasi museum, itu kan bahasa konkrit untuk pembangunan museum tematik dalam RPJMD. Ini amat penting untuk RPJMD lima tahun ke depan, 2025–2029,” ujarnya dalam kegiatan focus grup discussion pembentukan museum tematik NTB di Museum NTB, Senin (4/8/205).

Gagasan pembangunan museum ini lahir dari pengalaman Gubernur NTB saat melakukan kunjungan ke luar negeri, di mana museum selalu menjadi destinasi utama yang tidak hanya menyajikan koleksi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat riset dan edukasi. 

Visi ini kemudian dibawa ke NTB agar museum tidak sekadar menjadi ruang pajang, melainkan ruang hidup yang mendekatkan publik pada pengetahuan dan identitas budaya lokal.

“Pak Gubernur memang jelas bahwa beliau menginginkan kehadiran museum dalam waktu lima tahun ini. Karena kan pengalaman beliau di luar negeri, museum selalu menjadi destinasi utama wisatawan untuk pusat riset, mengenal budaya setempat, mengenal produk kebudayaannya,” kata Chairul.

Museum tematik yang akan dibangun, lanjut Chairul, tak hanya menampilkan benda-benda peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan riset yang dapat diakses semua kalangan, mulai dari pelajar hingga peneliti. Museum akan menjadi ruang pembelajaran terbuka yang memperkuat literasi budaya dan sejarah masyarakat NTB.

“Dia menjadi pusat edukasi juga selain jadi pusat riset. Nah, ini bagi orang tidak lagi kesulitan untuk mencari kemana dia harus menjadikan bahan-bahan riset dan pembelajaran, baik bagi anak-anak sekolah maupun periset nasional dan lokal,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan, Pemprov NTB tidak akan membangun gedung baru dari nol. Sebaliknya, gedung-gedung kantor milik pemerintah yang sudah tidak difungsikan karena penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) akan dimanfaatkan. Langkah ini dinilai lebih efisien dan sesuai dengan konsep tematik yang fleksibel dalam penataan ruang.

“Namanya tematik, pasti sesuai dengan temanya. Misalnya tadi kan beberapa bangunan harus disiapkan, tidak harus membangun baru. Ada beberapa bekas kantor yang di-merger, itu bisa dimanfaatkan dengan cepat,” tegasnya.

Pemerintah juga akan melibatkan berbagai unsur dalam penyusunan konten dan bentuk museum. Mulai dari akademisi, seniman, budayawan, hingga komunitas lokal akan dilibatkan agar museum benar-benar merepresentasikan identitas budaya daerah secara otentik. Keterlibatan ini disesuaikan dengan tema museum yang akan dikembangkan.

“Pertama itu Dewan Kebudayaan Daerah, terus perguruan tinggi, seniman, budayawan, semua dilibatkan sesuai tema. Misal kalau kita mau mendirikan museum gunung api, ya tentunya dengan orang-orang geologi,” jelas Chairul.

Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan sedikitnya dua hingga tiga museum tematik sudah dapat direalisasikan. Beberapa tema awal yang sedang digodok antara lain museum lontar, manuskrip kuno, dan tenun khas NTB. Tema-tema tersebut dipilih karena memiliki akar kuat di tengah masyarakat dan merepresentasikan sejarah serta kekayaan budaya lokal.

“Kita berharap paling tidak dua sampai tiga museum bisa mulai dalam tahun ini. Misalnya museum lontar, manuskrip kuno, kemudian tenun. Yang penting, tema-tema ini punya akar budaya yang kuat,” tambahnya.

Adapun tanggung jawab pembangunan dan pengelolaan museum berada di bawah Dinas Kebudayaan NTB, OPD baru yang mulai aktif tahun ini. Dinas ini telah masuk dalam struktur APBD dan menjadi ujung tombak dalam pengembangan kebudayaan daerah secara lebih sistematis.

“Dinas Kebudayaan yang punya tanggung jawab. Dinas Kebudayaan sudah lahir kan, dalam APBD sudah keluar menjadi dinas baru,” pungkasnya. (red)

HAN 41, cegah perkawinan anak jadi fokus utama

 

OPSINTB.com - Peringatan ke 41 Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025 di Kabupaten Lombok Timur, berlangsung khidmat. Momentum itu bukan sekedar acara seremonial, tapi juga ajang refleksi bagi pemerintah.

Kegiatan yang berlangsung di Taman Rinjani, Selong, Minggu (3/8/2025) itu juga diwarnai dengan sejumlah aspirasi dari anak-anak Lombok Timur. Di antaranya, meminta Dinas PMD Lombok Timur mengawal Peraturan Desa (Perdes) mencegah perkawinan usia anak.

Menginginkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), meningkatkan penegakan hukum terhadap Undang-undang ketenagakerjaan yang mengeksploitasi anak. Mereka ingin Dikbud dan DP3AKB, memenuhi hak dasar anak di sekolah, memberikan edukasi kesehatan reproduksi anak.

Khusus untuk Dikbud, memberikan siswa kurang mampu bantuan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam gratis. Selain itu, mereka ingin Dinas Sosial memberikan rehabilitasi anak yang melakukan kenakalan remaja, mempertimbangkan anak memperoleh beasiswa miskin. Dan beberapa suara atau aspirasi lainnya. 

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk melindungi hak-hak anak. Dia mengingatkan, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, penuh kasih sayang, dan pendidikan yang layak bagi mereka berada di pundak pemerintah daerah berserta orang tua.

"Ini kewajiban kita bersama-sama," ucap Wabup Edwin.

Dia menyoroti pentingnya penanganan isu-isu krusial seperti stunting dan perkawinan anak. Ia mendorong agar gerakan orang tua asuh cegah stunting (Genting) semakin masif. 

Selain itu, pencegahan perkawinan anak juga menjadi fokus utama karena menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Untuk itu, ia berjanji akan merangkul semua pihak untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan anak melalui berbagai media.

"Peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kepedulian dan aksi nyata demi masa depan anak-anak di Lombok Timur," ucapnya.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang sambutan dan diskusi, tetapi juga panggung apresiasi dan inovasi. Selain menampilkan beragam pertunjukan seni, tari, dan drama dari anak-anak, diserahkan pula penghargaan kepada Sepuluh desa/kelurahan ramah anak, termasuk Desa Dames Damai, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Kelayu Utara, Lima Puskesmas ramah anak, seperti Puskesmas Selong dan Puskesmas Aikmel.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran akta kelahiran untuk anak usia 0-4 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak-anak di Lombok Timur.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendugbangga, BKKBN NTB, Lalu Makripuddin, mengatakan pencegahan pernikahan usia anak bagaikan gunung es. 

Semua desa di Lotim, sudah memiliki Lombok Timur Smart, pencegahan pernikahan usia anak ini bagaikan gunung es. Dia membeberkan, di Kementrian agama NTB, pernikahan usia anak 723 orang yang menikah.

"Tapi jumlah anak yang memeriksa kehamilan di fasilitas kesehatan datanya mencapai 5.023 orang," ucap Lalu Makripuddin.

Dalam kesempatan itu dirinya menerangkan dampak pernikahan usia anak. Selain melahirkan anak stunting juga terjadi dampak buruk lainnya.

Diantaranya, titik cikal bakal kasus kanker serviks yang kasusnya di NTB, khususnya Lotim sangat tinggi. Penyakit ini, menempati rengking ketiga penyebab kematian di Indonesia.

Selanjutnya, kata dia, jika melahirkan usia normal jarak tulang panggul minimal 10 sentimeter. Sedangkan ukuran kepala bayi sebesar 9 hingga 9,8 senti. 

Namun melahirkan saat usia anak, jarak tulang panggul kurang dari 10 sentimeter. Buntutnya bayi bakal sulit untuk keluar, bisa menyebabkan kematian.

Selanjutnya, jika kehamilan terjadi saat masa pertumbuhan tulang yang masih muda secara otomatis terhenti. Pada usia 20 hingga 30 tahun akan mengalami osteoporosis atau tulang keropos. 

"Inilah kenapa menikah, hamil, melahirkan di usia anak terus kita cegah," paparnya.

Selain itu, bakal melahirkan anak yang stunting. Jumlahnya sampai 29 persen di NTB, artinya seratus bayi yang lahir 30 nya stunting. 

"Dampak bagi daerah adalah melahirkan di usai muda akan stunting atau pendek otak," terangnya. (kin)