DP3AKB tekankan pentingnya update dan akuras data

 

OPSINTB.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur menegaskan, data yang akurat dan terupdate merupakan hal penting dalam upaya optimalisasi berbagai program kerja, khususnya dalam penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas keluarga.

“Data itu adalah bahan baku pokok yang harus tervalidasi dan terupdate, sehingga apa yang kita rencanakan bisa optimal,” kata Kepala DP3AKB Lombok Timur, dr. Muhammad Hasbi Santoso, saat Rapat Koordinasi Diseminasi Data SIGA dan Pemutakhiran Data PK25 serta Penyusunan Data Basis Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025.

Ia menjelaskan, DP3AKB secara rutin melakukan pemutakhiran data setiap tahunnya. Dengan melibatkan para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masing-masing kecamatan. 

Hasil tersebut menjadi dasar dalam merancang berbagai program strategis. Termasuk dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.

Salah satu fokus utama DP3AKB tegas Hasbi ialah menurunkan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar tiga kelompok prioritas atau 3B yaitu ibu hamil, balita non-PAUD, dan ibu menyusui.

Kedepan bebernya, program itu bakal diperluas seiring bertambahnya jumlah sasaran terutama di 3B. Nantinya akan ada penambahan jumlah dapur serta peningkatan kualitas menu MBG.

Kendati demikian diakuinya, pelaksanaan program MBG di Lotim masih belum berjalan optimal. Sebab, belum menjangkau seluruh sasaran.

Pihaknya menargetkan pada tahun 2026, seluruh sasaran 3B sudah dapat terlayani secara menyeluruh. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) tidak lagi memberikan batas persentase.

"Artinya, berapapun jumlah sasaran disetiap dapur MBG akan dilayani,” pungkasnya. (zaa)

Dapur SPPG Praya Aik Mual dipastikan beroperasi lagi mulai besok pagi

 

OPSINTB.com - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Praya Aik Mual di Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Loteng dipastikan ngepul lagi mulai besok pagi. Dapur tersebut sebelumnya berhenti beroperasi selama dua pekan atau sejak Kamis, 30 September 2025, karena alasan upgrade sistem.

Pihak pengelola mengatakan, sangat kecewa dengan alasan yang dianggap tak masuk akal tersebut, sebab jika ada upgrade, transfer dana atau segala hal yang menghalangi proses berjalannya program ini bisa dilakukan secara manual.

‘’Selain menjadi sorotan masyarakat,’’ kata mereka, ‘’kami juga uga mendapat tudingan yang tak sedap didengar.’’

‘’Selama tidak beroperasi kemarin, isu di masyarakat itu membias. Mengira pihak yayasan membawa lari dana MBG,’’ terang Kepala Yayasan Al Royan, Fahrurrozi, selaku pengelola dapur SPPG tersebut, Rabu (12/11/2025).

Adapun dampak dari pemberhentian kemarin, Fahrurrozi melanjutkan, wali murid dan para siswa banyak yang mengeluh karena perubahan keadaan (tidak beroperasi) secara tiba-tiba. ‘’Biasanya mereka tidak sarapan di rumah, karena dapat MBG di sekolah. Jadi, ada yang ngeluh lapar, dan sebagainya,’’ imbuhnya.

Yang lebih berat lagi, tuturnya, para karyawan sempat merasakan dilema karena tidak ada kepastian. ‘’Mereka (karyawan) bingung juga, karena ada tanggungan. Mau keluar, takut beroperasi lagi. Tapi, alhamdullilah dengan informasi ini mereka sudah akan mulai bekerja lagi besok,’’ tuturnya.

Adapun upaya yang dilakukan pengelola SPPG Aik Mual selama tidak beroperasi kemarin ialah menggunakan dana talangan dari sisa kas, namun hanya mampu beroperasi dua hari.

SPPG Praya Aik Mual menerima transfer pusat per tahap sejumlah Rp 420 juta. Menyuplai MBG ke 12 sekolah, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.175 orang.

Terpisah, Kepala SDN 2 Aik Mual, H Medar, merasa bersyukur atas informasi akan kembali beroperasinya SPPG Aik Mual tersebut. Bahkan dia berharap seluruh SPPG yang ada di Loteng tidak berhenti beroperasi untuk kemaslahatan masyarakat.

‘’Alhamdulillah, kami sudah diinformasikan oleh pihak SPPG, dan kami akan segera umumkan ke para siswa. Kami berharap semua SPPG tidak ada yang berhenti beroperasi, karena ini program yang baik,’’ ucap H Medar. (iwn)

Hotel Merumatta serahkan bukti pelanggaran janji Bank NTB Syariah di Kejati NTB

 

OPSINTB.com - Manajemen Hotel Merumatta mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Hal itu berkaitan juga dengan pemeriksaannya terkait dugaan korupsi sponsorship Bank NTB Syariah di ajang Motocross Grand Prix (MXGP). 

Di antara yang diserahkan adalah guarantee letter atau surat jaminan pembayaran yang diterbitkan bank pelat merah itu.

“Iya sudah saya serahkan semua yang dibutuhkan. Termasuk itu (guarantee letter),” kata A’ang Sadikin, Sales Manager Hotel Merumata, Rabu (12/11/2025).

Terkait materi yang disampaikan kepada penyidik korps Adhiyaksa, A’ang enggan menceritakan detil. Hanya ia menyebut tak datang sendiri.

“Ada yang lain juga dari pihak hotel, tidak sendiri,” ujarnya.

A’ang pun tak mengerti lagi harus bagaimana supaya urusan hutang kamar MXGP segera lunas. Dan meminta pihak dari Bank NTB Syariah tak seolah-olah lepas tangan. Ia mengklaim memiliki bukti percakapan WhatsApp-nya bersama wakil dari Bank NTB Syariah atas nama Ridwan.

“Pihak bank seharusnya mengakui adanya komunikasi dengan pihak hotel, bukan justru mengelak,” pintanya.

“Selain itu saya tetap komunikasi dengan Pak Arif dan Pak Ramzi,” sambungnya.

Sebelumnya, Corporate Communication Bank NTB Syariah, Muhammad Ridwan Kurnia, yang sebelumnya mengklaim bahwa tidak pernah ada pihak mana pun l baik vendor maupun hotel yang datang menagih ke kantor Bank NTB Syariah.

Ridwan berdalih baru menjabat di posisi corporate communication pada awal 2025 dan masih melakukan konsolidasi internal untuk memahami lebih jauh kebijakan serta dokumen lama terkait sponsorship MXGP.

"Terkait MXGP itu kan sebelum kami menjabat. Jadi kami harus berkomunikasi dan konsolidasi dulu di internal," tukasnya. 

Mengenai keluhan sejumlah vendor yang mengaku belum menerima pembayaran, Ridwan mengatakan secara resmi belum ada pihak vendor yang datang langsung ke kantor Bank NTB Syariah untuk menagih. Ia juga menegaskan bahwa dalam urusan sponsorship, pihak bank berhubungan langsung dengan pihak promotor, yakni PT Samota Enduro Gemilang (SEG).

“Ya, kami ikut saja nanti dari sana (kejaksaan),” ucapnya tegas.

Sebelumnya, Hotel Merumata menagih pelunasan biaya akomodasi kepada Bank NTB Syariah berkali-kali. Hal ini karena bank ini bertindak sebagai penjamin pembayaran dalam ajang MXGP, namun tak ada kejelasan pembayaran.

Dalam guarantee letter berstempel Bank NTB Syariah tertulis jaminan kamar untuk kebutuhan MXGP di Hotel Merumata dengan total Rp669.702.500. 

Ada 14 kamar Superior Garden Room (Rp977.500/malam) dan 4 kamar Bungalow(Rp1.150.000/malam), total Rp73.140.000.

Kemudian 29 kamar Superior Garden Room dan 16 kamar Bungalow, total Rp514.222.500. Berikutnya 10 kamar Bungalow senilai Rp11.500.000. 

Ada juga 14 kamar Superior Garden Room dan 2 kamar Bungalow, total Rp63.940.000. Tambahan 2 kamar Bungalow dengan total biaya Rp6.900.000.

Terkait dugaan korupsi sponsorship Bank NTB Syariah di ajang MXGP Kepala Kejati NTB menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor PRIN-14/N.2/Fd.1/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025. 

Tercatat sejumlah vendor, hotel, maupun pendukung MXGP sudah dimintai keterangan. Selain hotel di wilayah Pulau Lombok, hotel tempat transit riders MXGP yang ada di ibukota pun telah dimintai keterangan. (red)

Guarantee Letter Bank NTB Syariah untuk MXGP, asli atau palsu?

 

OPSINTB.com - Gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) pada Juli tahun 2024 lalu, masih menyisakan sengkarut. Bukan hanya vendor yang tak terbayar namun juga hotel.

Terbaru beredar Guarantee Letter atau surat jaminan garansi pembayaran NTB Syariah saat gelaran MXGP. Surat jaminan per tanggal 26 Juni 2024 itu ditujukan kepada General Manager Hotel Merumatta Senggigi Lombok.

Dokumen itu sebagai jaminan dari Bank NTB Syari'ah ke pihak Hotel Merumatta Senggigi agar diberikan fasilitas kamar sesuai permintaan yang jumlahnya mencapai Rp669.702.500.

Sejumlah permintaan ialah berupa 14 kamar Superior Garden Room dengan total Rp977.500 per malam dan 4 kamar Bungalow dengan nominal Rp1.150.000 malam, jumlahnya mencapai Rp73.140.000.

Selanjutnya 29 kamar Superior Garden Room dan 16 kamar Bungalow, total Rp 514.222.500. Berikutnya 10 kamar Bungalow senilai Rp11.500.000.

Ada juga 14 kamar Superior Garden Room dan 2 kamar Bungalow, total Rp63.940.000. Tambahan 2 kamar Bungalow dengan total biaya Rp6.900.000. 

Setahun sudah berlalu, hingga saat ini surat jaminan berstempel basah itu diduga tak bisa dicairkan.

Untuk menanyakan kebenaran surat jaminan itu, opsintb.com menghubungi Direktur Utama Bank NTB Syari'ah, Nazarudin, melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa malam (11/11/2025). 

Nazaruddin selaku Direktur Bank NTB Syari'ah tak berani bicara lebih jauh lantaran dirinya baru memimpin lembaga perbankan tersebut.

"Hub Sekper saja ya mas, biar lebih komprehensif infonya. Saya baru menjabat disini mas," jawab Nazaruddin melalui pesan WhastApp kepada wartawan opsintb.com.

Opsintb.com, menghubungi Sekper Bank NTB Syari'ah namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban.

Kasus penerbitan surat jaminan ini bisa berpotensi masuk ranah pidana. Lantaran adanya guarantee letter tersebut pihak Hotel Merumatta Senggigi dirugikan secara materi.

Dikutif dari wartaone.online, akademisi Universitas Mataram Prof Zainal Asikin mengatakan, penerbitan guarante letter ini berpotensi masuk ke ranah pidana. “Kalau merugikan korporasi atau keuangan negara,” tegasnya. (red/opsintb)

Lakpesdam PBNU dan GIZ luncurkan program perlindungan Pekerja Migran berbasis komunitas di Lotim

 

OPSINTB.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bekerja sama dengan lembaga pembangunan asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), menggelar Kickoff Meeting Multi Stakeholder Program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas di Green Orry, Tetebatu, Lombok Timur, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pekerja migran. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto, yang hadir mewakili Bupati Lombok Timur. 

Dalam kesempatan tersebut, H. Suroto juga menjadi salah satu narasumber talk show bersama Muhammad Nurkhoiron, pengurus Lakpesdam PBNU.

Dalam sambutannya, Muhammad Nurkhoiron menjelaskan, perlindungan pekerja migran masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari minimnya akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, hingga kurangnya sinergi antar pihak terkait.

“Upaya memperkuat perlindungan pekerja migran tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, ini memerlukan kerja kolaboratif lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan komunitas pekerja itu sendiri,” ucap Nurkhoiron.

Ia menegaskan, kegiatan kickoff ini menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan membangun koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, agar kebijakan dan program perlindungan pekerja migran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan perlindungan pekerja migran tidak berhenti pada tataran regulasi, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat komunitas,” tambahnya.

Program kolaboratif ini bertujuan membentuk forum koordinasi awal guna memperkuat kolaborasi lintas sektor serta merumuskan arah strategis bersama dalam penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Selain memperkenalkan rencana kerja dan membangun komitmen lintas pihak, kegiatan ini juga menyepakati mekanisme tindak lanjut pasca kickoff.

Dengan kegiatan ini diharapkan tersosialisasinya strategi dan rencana program perlindungan pekerja migran, terbentuknya nota kesepahaman antar stakeholder dan penyusunan peta kolaborasi dan rencana tindak lanjut bersama.

Kickoff meeting ini juga menjadi pintu pembuka menuju pelatihan lanjutan yang akan digelar pada Rabu 12 November 2025, untuk memperkuat kapasitas peserta dalam merancang program berbasis komunitas bagi pekerja migran di tingkat lokal.

"Dengan kolaborasi antara Lakpesdam PBNU, GIZ, dan lembaga mitra lainnya, diharapkan terbentuk model perlindungan pekerja migran yang lebih adil, aman, dan bermartabat, sekaligus menjadi percontohan nasional," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Soeroto, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menilai, perlindungan terhadap pekerja migran merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Daerah kita memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar, namun lapangan kerja masih terbatas. Karena itu, bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Soeroto.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah siap bekerja sama dengan Lakpesdam PBNU dan pihak-pihak terkait dalam membentuk ‘Desa Migran Emas’ sebagai desa percontohan.

“Harapannya, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri bisa dipersiapkan dengan baik, dari tahap awal hingga kembali ke tanah air. Semua harus terdata dan mendapatkan perlindungan, termasuk jaminan ketenagakerjaan dan BPJS,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 15 ribu pekerja migran asal Lombok Timur yang berangkat setiap tahun melalui Dinas Tenaga Kerja, belum termasuk yang berangkat melalui jalur lain.

Pemerintah daerah berkomitmen menertibkan pendataan dan memastikan seluruh calon pekerja migran terdaftar secara resmi melalui pemerintah desa.

“Ke depan, kami ingin setiap desa memiliki data lengkap siapa yang bekerja di luar negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan perlindungan dari segala aspeknya dan memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap tenang,” pungkasnya. (zaa)

Sambut Harkodia, Pemkab Loteng gelar sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi

OPSINTB.com - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang jatuh setiap 9 Desember, Pemkab Loteng menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi bertajuk ‘’Satukan Aksi Berantas Korupsi ‘’ di Hotel Swiss Bellcourt Lombok. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin-Rabu, 10-12 November 2025.

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala OPD, anggota dewan, kades/lurah, dan kepala sekolah. Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aknal Afandi saat memberi kata sambutan, menyatakan giat ini merupakan tindak lanjut dari himbauan KPK RI kepada seluruh Pemda agar turut berpartisipasi dalam rangkaian Harkodia yang akan dipusatkan di Yogyakarta pada 6-9 Desember mendatang.

‘’Sosialisasi ini menjadi komitmen kita bersama untuk memperkuat integritas dan mencegah praktek korupsi di semua lini pemerintahan daerah,’’ kata Aknal, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu, Wabup Loteng, HM Nursiah menegaskan, pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Dia menyebut, struktur APBD Loteng pada 2025 mencapai Rp2,8 triliun, yang menjadi amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

‘’APBD itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat kadang lebih besar dari kemampuan anggaran, namun itu bukan tantangan, melainkan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan penuh integritas,’’ ucapnya.

Wabup juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, yang dimana masyarakat semakin aktif dan kritis terhadap program pemerintah. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat.

‘’Masyarakat kita luar biasa, ada yang pasif menerima, ada yang aktif mencari tau, dan bahkan proaktif melapor dan mengawasi,’’ ujar Wabup.

Nursiah mengingatkan, banyak yang mengawasi secara kelembagaan maupun dari masyarakat sendiri, namun pengawasan tertinggi adalah dari Allah SWT. ‘’Maka dari itu mari kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang lurus,’’ tutupnya.

Adapun melalui giat ini, Pemkab berharap pemahaman dan komitmen seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. (wan)

Kejari Lotim tetapkan dua tersangka baru kasus Chromebook, modus gunakan 10 rekening

 

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur kembali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lotim Tahun Anggaran 2022.

Dua orang tersebut berinisial LH, seorang wiraswasta sekaligus Direktur PT Templina Media Grafika dan LA, perempuan merupakan Direktur PT Dinamika Indomedia. 

Sebelumnya, Jumat 7 November 2025, Kejari menetapkan empat tersangka yakni AS, A, S, dan MJ. Jadi total tersangka dalam kasus tersebut sebanyak 6 orang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Hendro Wasisto, menjelaskan, para tersangka diduga sejak awal telah bersepakat mengatur pemenang penyedia barang pada pengadaan peralatan TIK yang dilakukan melalui katalog elektronik (e-katalog).

"AS bersama S, MJ, LH, dan LA diduga berkomunikasi dan menentukan perusahaan mana yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang," katanya.

Dari hasil penyidikan, pengadaan peralatan TIK ini mencakup 4.320 unit Chromebook untuk 282 sekolah dasar di 21 kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur, dengan tiga merek utama yakni Axioo, Advan, dan Acer.

Dikatakannya, tersangka AS sejak awal sudah berkomunikasi dengan para tersangka lain untuk menentukan perusahaan dan merek tertentu yang akan ditunjuk sebagai penyedia.

Dugaan pengaturan ini dilakukan dengan maksud mendapatkan sejumlah uang dari pihak penyedia, khususnya dari tersangka LH. Fee tersebut kemudian diterima oleh MJ dan S sebagai imbalan atas pengkondisian proyek itu.

Selanjutnya, dalam proses penyidikan, tim Pidana Khusus Kejari Lotim telah memeriksa 60 orang saksi, termasuk dua orang ahli, dan akan menambah satu ahli lagi dalam waktu dekat.

Selain itu, jaksa juga telah mengantongi dua alat bukti surat, yakni laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari kantor akuntan publik, serta laporan hasil pengujian terhadap perangkat TIK yang digunakan.

“Kami sudah menemukan lebih dari 10 transaksi aliran dana yang nilainya mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Bahkan ada modus penggunaan rekening milik saudara atau teman untuk menutupi jejak transaksi,” ungkap Hendro.

Para tersangka kata Hendro, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Ancaman pidana yang dikenakan adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," bebernya.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutnya, kedua tersangka kini resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka LH ditahan di Rutan Selong pada Lapas Kelas IIB Selong, sedangkan LA ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

Sementara, menjawab pertanyaan media, Hendro tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

“Penyidikan masih terus berjalan. Sepanjang penyidik menemukan bukti yang kuat, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka tambahan,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya isu keterlibatan pihak-pihak tertentu di luar fakta penyidikan.

“Jika ada bukti yang kuat, pasti akan kami sampaikan secara terbuka. Saat ini semua pihak yang terkait, termasuk distributor dari tiga merek laptop tersebut, sudah kami periksa,” pungkasnya. (zaa)