Pembangunan gedung KDKMP terkendala lahan, Bupati Iron beberkan solusi

 

OPSINTB.com - Pembangunan gerai Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini terkendala lahan. Banyak yang memilikinya namun dinilai tak strategis.

Buktinya dari 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur, yang baru bisa membangun hanya 52 desa saja. Keadaan ini tentu membuat pengurus KDMP serta pimpinan daerah memutar otak.

Pasalnya agenda prestisius Presiden Prabowo Subianto ini, masuk dalam salah satu program strategis nasional untuk ketahanan pangan dan membangun ekonomi desa.

Sementara itu Komandan Kodim 1516/Lombok Timur, Letkol Inf Eky Anderson mengakui juga kendala lahan yang tidak sesuai kriteria. Seperti luas 1000 meter persegi, lokasi strategis, minimal bisa melayani 500 kepala keluarga, dan pembangunan tidak memerlukan penimbunan.

Dia menerangkan, saat ini sedang proses bangun di 52 titik di Lotim yang progresnya sudah di angka 48 persen. Dengan limit kerja per satu lokasi ialah 90 hari.

Titik pertama, lanjutnya, harus sudah selesai akhir Januari 2026. 

Lantaran kendala itu, pihaknya berharap ada solusi dari Bupati Lombok Timur, semisal adanya pemberian tanah hibah dari aset daerah. 

"Tidak semua desa memiliki kriteria tersebut," ujarnya. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, ditemui usai menghadiri kegiatan mengakui kendala tersebut. Menurutnya, ada empat kategori persoalan yang dihadapi yakni desa yang memilki lahan pecatu termasuk yang aman.

Kedua, desa memiliki pecatu tapi lokasinya tidak di tempat yang strategis. Masalah ini, kata dia, jalan keluarnya ialah pemerintah desa bisa melakukan tukar guling melibatkan appraisal. 

Begitu juga dengan kasus tanah pecatu desa hasil pemekaran. Maka kedua belah pihak harus bertemu, tergantung hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, ada lahan milik Pemda, mengenai hal ini pihaknya akan membuka diri agar aset tersebut bisa digunakan, tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan.

"Nanti kalau koperasinya berkembang, jika minta tambahan lagi tidak masalah," kata Bupati Lotim, H Haerul Warisin, usai menghadiri Sosialisasi Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se Kabupaten Lombok Timur, Selasa (30/12/2025).

Keempat, kata dia, lahan milik pemerintah provinsi. Terkait hal itu, pihaknya telah meminta agar Pemprov tidak dipersulit karena program ini menurutnya program strategis nasional (PSN), terlebih ini merupakan Inpres Nomor 9 tahun 2025.

"Kita harus bergerak cepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang bagus," ucapnya.

Selanjutnya, sejumlah 26 desa tak memiliki lahan sama sekali. Untuk kasus semacam itu, dirinya meminta agar Sekda Lotim bersurat ke Kemendagri untuk menerbitkan regulasi, yang memungkin menggunakan dana desa untuk membeli lahan.

Dia menerangkan, begitu juga dengan aset yang sudah memiliki bangunan, maka bisa di rusak, dengan catatan gedung tersebut tidak dimanfaatkan. Sebab, terangnya, pembangunan gedung koperasi harus di mulai dari nol.

Menurut Iron, persyaratan 10 are jika dilihat dari sket bangunan sangat cukup. Kurang dari itu dirinya memandang bakal kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan fisik KDMP, sudah barang tentu berpengaruh pada perkembangan ekonomi Gumi Patuh Karya. Sebab, selain membutuhkan material kegiatan ini juga membutuhkan pekerja. 

Anggaran Rp 254 miliar, imbuhnya, cukup untuk memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di Lotim.

"Dananya sudah di Dandim, Rp 1 miliar per satu KDMP," paparnya. (kin)

Angka stunting naik, Wabup Lotim tekankan kolaborasi dan akurasi data

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Lombok Timur Smart dalam Rangka Menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045, berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Selasa (30/12/2025).

Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, BUMN, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam percepatan penurunan angka stunting di Lombok Timur.m

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya menegaskan, pentingnya kerja bersama yang berbasis data akurat. Rapat koordinasi ini, kata dia, menjadi ruang untuk mendengarkan masukan dari seluruh stakeholder agar dapat bergerak bersama pada tahun 2026 dengan arah dan sasaran yang jelas.

"Data ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan aksi di lapangan,” ucap Edwin.

Menurutnya, terdapat dua sumber utama yang menjadi rujukan. Yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data riil yang dihimpun oleh tenaga kesehatan serta DP3KB melalui aplikasi e-PPGM.

Data SSGI, lanjutnya, lebih banyak digunakan untuk kepentingan kebijakan, sementara data lapangan diperlukan untuk aksi nyata oleh seluruh stakeholder.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data SSGI Agustus 2025, angka stunting di Lombok Timur mencapai sekitar 33 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi, terjadi anomali peningkatan dibandingkan tahun 2024. 

Pada periode yang sama, angka stunting di tingkat provinsi juga mengalami kenaikan hingga sekitar 29,8 persen.

“Ini menjadi perhatian serius kita semua. Karena itu, tahun 2026 kita akan fokus menata kembali stakeholder agar bergerak ke arah yang sama, dengan sasaran yang tepat dan berbasis data yang akurat,” tegasnya.

Wabup Edwin menekankan, penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara instan. Anak yang sudah mengalami stunting membutuhkan pendampingan, pemantauan, dan intervensi berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pembenahan data sebutnya menjadi langkah awal yang sangat krusial.

“Kita perlu data by name by address, sehingga intervensi bisa tepat sasaran. Angka 33 persen ini bukan sekadar persentase, tetapi mencerminkan jumlah balita yang terdampak, dan itu jumlahnya cukup besar,” pungkasnya. (zaa)

Kasus kejahatan di Lombok Tengah meningkat 12 persen

 

OPSINTB.com - Kepala Polisi Resort Lombok Tengah (Loteng), AKBP Eko Yusmiarto mengatakan angka kejahatan atau kejahatan total di wilayah hukum Polres Loteng selama tahun 2025 meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya.

‘’Kejahatan yang terjadi di Polres Loteng pada 2025 naik 12 persen dari tahun sebelumnya, dengan angka 286 kasus,’’ kata Eko dalam konferensi pers rilis akhir tahun kinerja jajaran Polres Loteng, Selasa (30/12/2025).

Namun, dengan meningkatnya tren kejahatan tersebut, tren penyelesaian perkara meningkat 80 persen, yang tadinya 278 perkara pada 2024 meningkat menjadi 375 perkara yang tuntas pada tahun ini.

‘’Tetapi, tidak hanya tren kejahatan yang meningkat, dengan kerja keras rekan-rekan di Reskrim dan Resnarkoba, meningkat penyelesaian perkara menjadi 80 persen,’’ tambahnya 

Umumnya kasus kejahatan yang terjadi selama 2025 adalah kasus-kasus konvensional, dengan rincian: kasus penganiayaan dengan 110 kasus, curat dengan 95 kasus, dan penipuan dengan 63 kasus.

Kata Kapolres, peningkatan kasus kejahatan di wilayahnya selama 2025 banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya tekanan ekonomi, yang menjadi latar belakang pelaku melakukan kejahatan.

‘’Hal tersebut berdasarkan hasil analisa, banyak karena faktor ekonomi ataupun tekanan ekonomi yang membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut,’’ ucap Eko.

Adapun kasus paling menonjol tahun ini ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak di sebuah ponpes di Kecamatan Pringgarata serta kasus pembunuhan dengan menggunakan potasium di Kecamatan Praya Barat. ‘’Dua kasus tersebut sekarang sudah masuk tahap dua, seperti yang rekan-rekan pers kawal kemarin,’’ ujar Eko.

Penyalahgunaan narkotika masih mendominasi kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Loteng. Narkotika golongan 1 atau bukan tanaman (sabu dan ganja) adalah yang paling banyak disalahgunakan. Kasus ini juga meningkat 17 persen atau 83 perkara dari tahun sebelumnya, namun juga mengalami peningkatan penyelesaian.

‘’Penyelesaiannya mengalami peningkatan juga, yaitu 68 penyelesaian perkara di 2024, 97 perkara di 2025. Dari beberapa kasus tadi, kami berhasil menangkap 138 tersangka, dengan barang bukti sabu 1,6 kilogram, ganja 464,43 gram,’’ terang Eko. (wan)

Sineas deklarasi APF NTB, Ming Muslim dipercaya jadi nahkoda pertama

 

OPSINTB.com - Pelaku dan komunitas perfilman Nusa Tenggara Barat, deklarasi pembentukan Asosiasi Profesi Film (APF) NTB. Organisasi ini sebagai wadah profesional untuk memperkuat serta mengkonsolidasikan ekosistem perfilman daerah agar lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Deklarasi pembentukan APF NTB digelar pada Jumat, (27/12/2025) lalu, bertempat di TPQ Baitul Qur’an Nurussalamah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. 

Dalam forum tersebut, para pelaku film NTB secara mufakat menetapkan Ming Muslimin sebagai Ketua APF NTB periode pertama.

Ketua APF NTB terpilih, Ming Muslimin, yang juga merupakan tenaga pengajar sinematografi pada Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Hamzanwadi ini menegaskan, pembentukan asosiasi ini merupakan langkah konkret untuk membangun sistem perfilman yang berkelanjutan. Dalam dunia film, kata dia, tidak bakal tumbuh hanya dari bakat dan semangat komunitas melainkan membutuhkan sistem, lembaga, dan kesinambungan.

"APF NTB hadir untuk menyatukan energi itu agar perfilman NTB bergerak dari aktivitas sporadis menuju industri yang terukur dan berdampak,” ujarnya.

Dia menceritakan, pembentukan APF NTB dilatarbelakangi oleh besarnya potensi landscape alam, kekayaan budaya, serta tumbuhnya komunitas kreatif di NTB yang selama ini belum terintegrasi dalam satu sistem perfilman yang solid. 

Menurutnya, selama ini aktivitas perfilman di NTB masih berjalan secara sporadis, belum ditopang oleh desain kelembagaan yang mampu menghubungkan aspek pendidikan, produksi, distribusi, pembiayaan, riset, hingga akses pasar.

Organisasi yang diisi oleh para sineas ini, hadir sebagai lembaga penggerak ekosistem perfilman daerah dengan pendekatan berjenjang. 

Fokus pengembangannya meliputi penguatan edukasi dan literasi film, produksi berbasis komunitas dan lokal, pengembangan film artistik dan festival, hingga mendorong tumbuhnya film industri dan komersial.

Selain itu, asosiasi ini juga menyiapkan peta jalan kerja lima tahun serta strategi pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah.

"Dalam menjalankan perannya, APF NTB diperkuat oleh Dewan Penasihat yang terdiri dari sejumlah tokoh perfilman Lombok, yakni Muhammad Nursandi, Fahrudin Ali Khairi, Tafa’ul Jahidin, Ari Garmono, dan Musfar Yasin," paparnya.

Dewan penasihat, diharapkan menjadi penopang arah kebijakan, penguatan jejaring, serta penjaga visi strategis pengembangan perfilman NTB agar tetap berakar pada nilai budaya lokal dan relevan dengan dinamika industri nasional maupun global.

Deklarasi ini menjadi langkah awal konsolidasi perfilman daerah NTB menuju industri kreatif yang profesional, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan daerah. (zaa)

Inspektorat Loteng berhasil selamatkan keuangan daerah Rp 7 miliar

 

Foto: Inspektur Inspektorat Loteng, H Lalu Aknal Afandi dampingi Bupati dalam penyerahan piagam penghargaan kepada salah seorang kepala desa.

OPSINTB.com - Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 7 miliar selama kurun waktu 2025. Jumlah tersebut adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang kemudian diteruskan oleh Inspektorat Loteng.

Inspektur Inspektorat Loteng, H Lalu Aknal Afandi, mengatakan jumlah tersebut diselamatkan dari hasil audit Inspektorat ke berbagai pihak, seperti pihak ketiga, desa, sekolah, dsb.

‘’Kaitannya dengan pihak ketiga tadi ada denda keterlambatan, ada pajak, dll. Jadi, semua unsur itu,’’ kata Aknal dalam Gelar Pengawasan Desa dan Kelurahan oleh Inspektorat Loteng di ballroom kantor bupati setempat pada Senin (29/12/2029).

Dijelaskan, adapun pengawasan ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik, bersih, melayani, transparan, dan akuntabel.

‘’Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun integritas, pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi bersama,’’ ujarnya.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, menambahkan pengawasan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

‘’Gelar Pengawasan ini bukan sekadar forum penyampaian hasil pengawasan, tetapi menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta media pembelajaran bersama untuk memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan,’’ ucap Miq Hul.

Dia menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai upaya pembinaan, pengawalan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan di Loteng. Berdasarkan data BPK RI Perwakilan NTB, jelasnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Loteng telah mencapai 91,77 persen.

‘’Hasil ini menempatkan Loteng di peringkat pertama se-NTB,’’ tukasnya.

Dalam Gelar Pengawasan ini, diserahkan piagam penghargaan kepada 71 desa dan kelurahan yang telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil laporan pemeriksaan Inspektorat Loteng. (iwn)

Pemkab Lombok Tengah perhatikan keluhan penerima MBG untuk perbaikan

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Firman Wijaya mengomentari menu makan bergizi gratis (MBG) yang menuai banyak keluhan dari penerima manfaat. Keluhan para penerima manfaat tersebut beragam, seperti MBG yang belum memenuhi nilai gizi, tanpa variasi atau monoton, dan membosankan.

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas MBG Lombok Tengah tersebut, keluhan-keluhan tersebut merupakan suatu masukan untuk dikaji. Temuan-temuan para penerima manfaat tersebut juga bersifat kasuistik atau terjadi secara situasional.

‘’Apa yang menjadi keluhan-keluhan itu tetap kami perhatikan dalam rangka perbaikan,’’ kata Firman pada wartawan di kantor bupati setempat, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan ‘’MBG adalah program baru yang butuh penyesuaian.’’ Selanjutnya, temuan-temuan tersebut akan dilaporkan kepada Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN). (wan)

Banjir rendam ratusan rumah di Desa Persiapan Awang Loteng

 

OPSINTB.com - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah (Loteng) melaporkan banjir melanda Desa Persiapan Awang, Kecamatan Pujut, Loteng pada Sabtu (27/12/2025).

Kepala BPBD Loteng, Ridwan Ma'ruf mengatakan banjir disebabkan hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur wilayah Loteng sejak pagi hingga siang. ''Secara keseluruhan, sebanyak 386 kepala keluarga terdampak banjir ini,'' kata Ridwan.

Hingga Sabtu sore genangan air di sejumlah titik terpantau belum surut, yang menyebabkan aktivitas warga terganggu. Adapun beberapa dusun yang tergenang adalah Dusun Balak 1, Balak 2, Balak 3, Awang Kebon, dan Awang Asam.

''BPBD Loteng bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, serta aparatur desa telah melakukan langkah penanganan,'' Ridwan menambahkan.

Selain itu, pihak berwenang juga telah melakukan langkah antisipatif, dengan mengimbau warga untuk tetap waspada. ''Kami juga lakukan asesmen langsung ke lokasi terdampak untuk pendataan dan penentuan kebutuhan.'' 

Dijelaskan, potensi hujan dengan intensitas signifikan diperkirakan masih akan terjadi dalam 10 hari ke depan. Pihaknya berharap warga menjaga kebersihan lingkungan, mewaspadai aliran air, serta kemungkinan hujan ekstrem dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

''Dalam situasi darurat ini, kebutuhan mendesak yang diperlukan warga terdampak adalah pemenuhan logistik, terutama bagi keluarga yang rumahnya terendam dan belum dapat beraktivitas normal,'' tutup Ridwan Ma'ruf. (wan)