Tunisia jajaki investasi, Gubernur Iqbal: Pemprov siapkan NTB Capital

 

OPSINTB.com - Peluang kerja sama Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tunisia mulai diarahkan pada agenda yang lebih konkret, dari investasi dan pariwisata hingga pendidikan dan riset kesehatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Mataram, Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mohamed Trabelsi, secara khusus menjajaki kesiapan NTB menerima investor Tunisia, sementara Pemerintah Provinsi NTB menawarkan NTB Capital sebagai instrumen untuk mendampingi investasi yang masuk ke daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Dubes Mohamed Trabelsi di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (23/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penjajakan penguatan kerja sama kedua pihak di sejumlah sektor strategis. Pertemuan itu juga dikonfirmasi dalam pemberitaan RRI yang mencatat pembahasan investasi, pendidikan, dan peluang kerja sama lainnya antara Tunisia dan NTB. 

Menurut Miq Iqbal, salah satu hal yang secara khusus ditanyakan Dubes Tunisia adalah kesiapan NTB menyambut investor dari Tunisia yang berminat menanamkan modalnya di daerah.

Menjawab peluang tersebut, Gubernur menjelaskan kesiapan pemerintah daerah melalui NTB Capital, holding company daerah yang dirancang untuk membantu dan memudahkan investor dalam proses masuk serta mengembangkan usahanya di NTB.

“Ini memang diniatkan untuk membantu para investor yang masuk.”

Bagi NTB, peluang investasi tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah ingin memastikan investasi yang masuk dapat terhubung dengan potensi daerah sekaligus memperoleh dukungan yang diperlukan agar proses investasi berjalan lebih mudah.

Selain investasi, pembicaraan berkembang ke sektor pendidikan. Dubes Tunisia menyampaikan peluang pemberian 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan keinginan untuk meningkatkan kerja sama pertukaran mahasiswa. Hal ini membuka ruang bagi NTB untuk memperluas akses pendidikan internasional sekaligus membangun jejaring akademik dengan Tunisia. 

“Beliau juga mengajak berbicara mengenai beasiswa dan keinginan beliau memfasilitasi beasiswa ke Tunisia,” kata Miq Iqbal.

NTB juga menawarkan peluang kerja sama di bidang riset kesehatan. Gubernur menyampaikan bahwa NTB memiliki kapasitas di bidang kedokteran, khususnya isu penyakit tropis dan kemaritiman, yang dapat menjadi ruang kolaborasi penelitian dengan Tunisia.

Dari sisi Tunisia, Mohamed Trabelsi melihat NTB memiliki sejumlah bidang yang potensial dikembangkan bersama, antara lain pertambangan, pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerja sama pendidikan, terutama melalui pertukaran mahasiswa.

Sebelum bertemu Gubernur, Dubes Tunisia menyempatkan diri melihat sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok, antara lain Senggigi, Gili Trawangan, Gili Kendis, Gili Kondo dan kawasan Sembalun. Kunjungan lapangan tersebut memberi kesempatan bagi pihak Tunisia melihat langsung potensi pariwisata NTB sekaligus membuka perspektif kerja sama yang lebih luas.

Untuk menindaklanjuti pembicaraan, Dubes Mohamed Trabelsi mengundang Gubernur NTB berkunjung ke Jakarta untuk membahas potensi kerja sama secara lebih teknis bersama tim Kedutaan Besar Tunisia.

Rangkaian pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa hubungan NTB dan Tunisia mulai diarahkan dari perkenalan potensi menuju penjajakan kerja sama yang lebih konkret dengan investasi, pendidikan, pariwisata dan riset sebagai ruang yang dapat dikembangkan bersama.

Bagi NTB, peluang ini bukan semata tentang menarik modal dari luar negeri. Investasi harus bertemu dengan potensi daerah, pendidikan harus melahirkan jejaring dan sumber daya manusia, sementara kerja sama riset harus menjawab kebutuhan nyata. Di titik itulah hubungan NTB–Tunisia dapat berkembang dari kunjungan diplomatik menjadi kerja sama yang menghasilkan manfaat bagi kedua pihak. (red)

Bank NTB Syariah dan Kementerian PKP perkuat sinergi pembiayaan perumahan di NTB

 

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah terus memperkuat peran dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan perumahan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arif Aladin, S.E., M.M., serta jajaran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas optimalisasi penyaluran pembiayaan perumahan di NTB, termasuk evaluasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta peluang keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan (KPP).

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat potensi pengembangan pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat sinergi Bank NTB Syariah dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor perumahan.

“Kami melihat sektor pembiayaan perumahan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di NTB. Karena itu, koordinasi bersama Kementerian PKP dan BP Tapera ini menjadi momentum bagi Bank NTB Syariah untuk mengoptimalkan peluang tersebut. Setelah dipercaya menyalurkan KUR UMKM dan KUR PMI yang saat ini sudah berjalan, kami juga sedang mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR Perumahan,” ujar Agus.

Menurut Agus, peluang tersebut semakin terbuka dengan adanya alokasi 11.061 unit rumah untuk Provinsi NTB yang menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi ruang bagi Bank NTB Syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para pengembang di daerah.

“Dengan adanya potensi sekitar 11.061 unit rumah di NTB, kami melihat ruang yang besar untuk meningkatkan portofolio pembiayaan perumahan sekaligus memperluas kontribusi Bank NTB Syariah dalam mendukung program pemerintah, khususnya target pembangunan 3 juta rumah. Tentunya, kami akan menindaklanjuti peluang ini bersama Kementerian PKP, BP Tapera, dan para pengembang di NTB,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bank NTB Syariah juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP yang telah dilakukan sejak 2018. Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh target penyaluran sebanyak 300 unit, dengan realisasi yang masih perlu terus ditingkatkan. Untuk mengejar target tersebut, Bank NTB Syariah akan memperkuat kerja sama dengan para pengembang serta memperluas pipeline pembiayaan perumahan. 

Selain FLPP, Bank NTB Syariah melihat KUR Perumahan sebagai peluang baru dalam memperluas pembiayaan di sektor perumahan. Skema tersebut dapat mendukung pembiayaan pada sisi penyedia maupun permintaan, termasuk pengembang, kontraktor perumahan, pedagang bahan bangunan, serta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berbasis rumah. 

Agus menambahkan, keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan saat ini sedang diproses. Bank akan menindaklanjuti pengajuan tersebut sekaligus mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar dapat mengambil peran dalam penyaluran program tersebut di NTB.

“KUR Perumahan ini menjadi salah satu peluang yang sedang kami proses. Kami berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat ikut mengambil bagian dalam skema ini, sehingga pembiayaan tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ungkap Agus.

Dalam koordinasi tersebut, Kementerian PKP dan BP Tapera juga menyampaikan sejumlah kemudahan dalam skema FLPP, termasuk opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Bank NTB Syariah didorong untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat NTB terhadap skema pembiayaan dengan tenor tersebut. Selain itu, terdapat alokasi kuota 11.061 unit rumah untuk NTB yang dapat disalurkan melalui bank penyalur. 

Bagi Bank NTB Syariah, penguatan pembiayaan perumahan merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan pemerintah.

“Kami ingin agar pengembangan pembiayaan perumahan ini memberikan manfaat yang lebih luas. Di satu sisi, ini merupakan peluang untuk memperkuat portofolio bisnis Bank NTB Syariah, dan di sisi lain menjadi bentuk dukungan kami terhadap upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat melalui target pembangunan 3 juta rumah,” tutup Agus. (red)

Lapak remang-remang di Pantai Labuhan Haji dibongkar, diduga jadi sarang miras dan mesum

 

OPSINTB.com - Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja Kecamatan Labuhan Haji melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak remang-remang di kawasan Pantai Labuhan Haji, Selasa (22/9/2026).

Penertiban dilakukan menyusul adanya keresahan masyarakat terkait keberadaan sejumlah lapak yang dinilai kerap disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan.

Dalam penertiban tersebut, petugas membongkar sejumlah bilik tersembunyi, dinding penutup atau tameng lapak, serta lapak liar yang dinilai melanggar aturan.

Kasi Trantibum Kecamatan Labuhan Haji, Akmal Moestofa, mengatakan penertiban dilakukan karena keberadaan lapak dan bilik tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Lapak remang-remang dan bilik liar ini kita tertibkan karena meresahkan," tegas Akmal saat dikonfirmasi.

Menurutnya, sejumlah tempat tersebut diduga disalahgunakan sebagai lokasi aktivitas asusila dan konsumsi minuman keras (miras). Kondisi itu dinilai telah menyalahi ketentuan serta mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengunjung kawasan wisata.

"Penertiban ini juga dilakukan karena adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aktivitas negatif di lapak-lapak tersebut," ucapnya

Akmal mengungkapkan, petugas juga menemukan adanya praktik yang mengarah pada perbuatan asusila di sejumlah lokasi. Keberadaan bilik yang tertutup rapat maupun dinding penutup yang dipasang oleh pemilik lapak dinilai membuka celah terjadinya penyalahgunaan.

"Di lokasi ditemukan praktik asusila atau mesum," katanya.

Ia menjelaskan, sebagian pedagang membangun bilik atau memasang dinding penutup dengan alasan memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Namun, tempat yang tertutup tersebut justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan.

Bahkan, kata Akmal, sejumlah pasangan muda-mudi yang diduga melakukan tindakan asusila di kawasan tersebut sebelumnya telah beberapa kali terjaring razia petugas.

Selain persoalan kesusilaan, petugas juga menyoroti dugaan peredaran minuman keras di sejumlah lapak.

"Peredaran miras dan persoalan kesusilaan menjadi perhatian. Beberapa lapak liar diindikasikan menjadi lokasi pesta miras dan prostitusi terselubung yang dapat merusak citra destinasi wisata lokal," tegasnya. (zaa)

Pemkot Jambi nilai Pemkab Lotim berhasil majukan pariwisata

 

OPSINTB.com - Bupati  Lombok Timur, H Haerul Warisin menerima kunjungan Wali kota Jambi, H Maulana beserta rombongan. Kedatangan mereka dalam rangka audiensi sekaligus studi tiru terkait inovasi dan pengembangan pariwisata unggulan di Gumi Patuh Karya.

Bupati pada kesempatan itu didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten II, sejumlah pimpinan OPD serta Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Timur. 

Sementara itu, Wali Kota Jambi hadir bersama Ketua TP-PKK Kota Jambi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Jambi.

Dalam kata-kata penerimaannya, Bupati H Harul Warisin, mengaku kedatangan mereka merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Lombok Timur.

"Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kerja antardaerah, melainkan momentum berharga untuk mempererat silaturahmi," kata H Iron. 

Di lain sisi, imbuh orang nomor satu di Lotim ini, kedatangan mereka juga sebagai langkah membangun jejaring, dan saling belajar menghadirkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Lombok Timur  kata bupati, belum dapat menandingi pencapaian Kota Jambi yang memiliki potensi wilayah perkotaan yang jauh lebih besar. Karena itu Bupati menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Lombok Timur sebagai lokasi kunjungan kerja.

​Terkait pariwisata, politisi partai Gerindra ini menegaskan, dibutuhkan kepemimpinan yang berani dan bersikap tegas dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan. 

Tanpa hal itu sebutnya tak akan ada  langkah nyata, momentum pengembangan pariwisata berisiko terlewatkan. 

Langkah tegas dan penataan berkelanjutan itu disebutnya mulai membuahkan hasil nyata pada peningkatan PAD sektor pariwisata baik di penginapan serta makanan dan minuman. Hal itu dapat dilihat pendapatan dari sektor ini. 

Jika pada tahun 2021 pendapatan dari sektor ini hanya mencatatkan angka Rp5,185 miliar, maka pada tahun 2024 melonjak signifikan hingga mencapai Rp13 miliar. Adapun pada tahun berjalan saat ini, realisasi pendapatan telah menembus angka Rp10 miliar dan optimistis akan terus meningkat hingga akhir tahun.

Bupati menilai, dalam konteks modernisasi tata kelola pemerintahan, termasuk pariwisata, tidak semua hal dapat serta-merta didigitalisasi. Menurutnya interaksi langsung dan sentuhan pelayanan fisik tetap memegang peranan kunci.

"Oleh karenanya, konsolidasi dan pengumpulan seluruh pelaku usaha pariwisata terus dilakukan untuk menyamakan persepsi," teranya. 

Sementara itu Wali Kota Jambi H Maulana, menyampaikan apresiasi keindahan alam Kabupaten Lombok Timur yang dinilainya sangat lengkap, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. 

Menurutnya, hal inilah yang menjadi alasan utama jajaran Pemerintah Kota Jambi hadir untuk belajar dan berdiskusi secara langsung terkait strategi pengembangan pariwisata, terlebih setelah melihat tren pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur dari sektor pariwisata yang melonjak sangat signifikan.

Mengingat posisi strategis Kota Jambi di tengah Pulau Sumatra yang kelak terhubung dengan Jalan Tol Trans-Sumatra, pihaknya menilai Lombok Timur merupakan contoh terbaik dalam hal pemberdayaan masyarakat. 

Lombok Timur, imbunya, dinilai berhasil memajukan destinasi wisata berbasis komunitas, baik potensi budaya, alam, maupun agrowisata, seperti kawasan pertanian bawang putih dan peternakan di lereng Rinjani yang dikemas menjadi daya tarik wisata unggulan.

"Selama berada di Lombok Timur, rombongannya juga dijadwalkan meninjau langsung kawasan agrowisata perkebunan bawang putih di Sembalun untuk mempelajari pola pengembangannya," ucapnya. (kin)

Sempat mengendap, kasus dugaan pelecehan ponpes di Loteng terhalang bukti di Mesir

 

OPSINTB.com - Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah (Loteng), AKP Punguan Hutahaean mengungkap alasan kasus dugaan pelecehan seksual di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NW, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat baru mencuat saat ini karena korban dan barang bukti berada di Mesir.

''Dan yang kami monitor terakhir adalah korban dan barang bukti yang dikuasai berada di Mesir,'' ungkap AKP Punguan dalam jumpa pers di gedung Reskrim Polresta Loteng, Selasa (22/9/2026).

Ia menuturkan, kasus ini sebelumnya pernah dilaporkan pada awal Februari 2025, dan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. 

Namun, karena korban memiliki pertimbangan lain, maka korban tidak pernah mendatangi kepolisian lagi.

''Ternyata korban melakukan investigasi itu. Sehingga setelah itu ya; hilang kabar,'' tambahnya.

Ia menegaskan, penanganan dugaan pelecehan oleh pimpinan Ponpes ini akan menjadi prioritas utama. Tentu juga mengawal hak-hak korban lain yang takut melapor.

''Kami mengundang secara terbuka kepada saksi maupun korban untuk melapor. Penanganan akan kami komunikasikan dengan LPA; apakah korban butuh privasi, dan lain sebagainya,'' tegasnya.

Punguan mengaku, dari kunjungan ke Ponpes bersangkutan beberapa waktu lalu, baik santri maupun orang tua santri enggan diajak bicara.

''Lebih cenderung tertutup. Kami juga mendorong rekan-rekan media jika ada keluarga yang ingin speak up soal perkara ini, karena masih bersifat awal kami siapkan secara privasi,'' ujarnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi menyebut, kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes berinisial TGH AIS telah dipantau sejak 2024. Namun, karena minimnya alat bukti kasus tersebut mengendap.

''Jadi, bukan teman-teman Polres lama memproses, tapi kami mengakui alat bukti yang kami sampaikan sangat minim,'' kata Joko.

Joko menerangkan, sejauh ini jumlah korban yang sudah berhasil diidentifikasi lembaganya berjumlah lima orang. Tapi, sebagian berada di Mesir untuk melanjutkan pendidikan.

Sebagian korban, Joko melanjutkan, mengalami percobaan pelecehan hingga pelecehan seksual.

''Memang ada dugaan korban lain ada yang sampai disetubuhi, tapi korban itu mungkin tidak akan mau bicara,'' tutup Joko. (wan)

Dari data ke keputusan, NTB bawa Satu Data ke forum nasional

 

OPSINTB.com - Ketika pemerintah memiliki ribuan data, persoalan berikutnya bukan lagi bagaimana menambah jumlah data, tetapi bagaimana data tersebut membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan apa yang harus dilakukan. Gagasan inilah yang dibawa Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H Ahsanul Halik memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.

Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur Kementerian/Lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Pria yang akrab disapa Aka ini,  tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo, membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah, 

Di hadapan forum tersebut, Aka membawa satu pertanyaan sederhana: setelah data tersedia, digunakan untuk apa?

Menurutnya, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.

Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset, dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”.

Namun, Aka menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir.

“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan.”

Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program hingga mengevaluasi hasil.

Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus pengembangan tersebut. Menurut Aka, pimpinan tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas pertanyaan: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil.

Atas kebutuhan itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan untuk membawa data lebih dekat kepada kebutuhan analisis dan informasi pimpinan.

Paparan tersebut mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah pemerintah daerah peserta forum. Beberapa daerah menyatakan keinginan untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama untuk mempelajari tata kelola NTB Satu Data dan bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.

Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Yang perlu direplikasi, menurutnya, bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.

Forum nasional tersebut akhirnya memperlihatkan satu pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.

Bagi NTB, perjalanan itu belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya. (red)