Kepastian hukum jadi fondasi kepercayaan investor

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” dengan tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak semata-mata berbicara tentang masuknya modal. Kehadiran investor juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka untuk memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum yang dibuat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wagub berharap Ikatan Notaris Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris, kata dia, memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah terus mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Pesan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah melakukan penyesuaian implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.

Ketua Pengurus INI NTB, Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian dari upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan ruang bagi investasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Wagub.

Dengan demikian, penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor harus dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme para pendukung dunia usaha, serta kehadiran pemerintah yang memberikan layanan secara jelas dan terukur. Di atas fondasi itulah investasi diharapkan tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian serta masyarakat NTB. (red)

Pencegahan dini terorisme di NTB, Pemprov kolaborasi dengan Densus 88 dan Wahana Visi gelar Workshop Pengembangan RAD PE

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Workshop Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Kegiatan ini berlangsung 14-15 September 2026 di Hotel Aston Mataram.

Workshop bertujuan mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang berpotensi menjadi radikalisme dan terorisme. Acara ini juga membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah pencegahan ekstremisme di NTB.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, H Taqiudin menyatakan, NTB saat ini dalam kondisi zero attack (nihil serangan terorisme). Namun, potensi ancaman dari ekstremisme menuju radikalisme masih tinggi dengan pola dan sasaran yang semakin kompleks.

Menurutnya, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah merupakan langkah strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2026–2029. Regulasi daerah ini tertunda sejak 2024.

NTB termasuk daerah rentan terpapar terorisme, tetapi memiliki kearifan lokal kuat di komunitas agama dan budaya. Kearifan lokal ini dapat menjadi wadah pembangunan karakter untuk mencegah radikalisme, terutama di era digitalisasi yang menyasar generasi muda. Data BNPT menunjukkan kasus terorisme di NTB melibatkan tokoh dan jaringan lokal.

Kepala Satgas Densus 88 NTB, Kombes Pol Lili Warli menjelaskan, radikalisme dalam dakwah, politik, dan jihadi sering muncul sebagai ekstremisme agama, politik, maupun nihilisme. Penyebarannya memanfaatkan media sosial dengan konten kekerasan yang menyasar generasi muda.

“Faktanya, sejak 2011 hingga 2025 banyak kasus radikalisme yang berpotensi terorisme,” ujarnya. 

Ia mendorong penguatan pencegahan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pembatasan gawai di sekolah serta literasi digital dan radikalisme di komunitas masyarakat. Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan SOP pencegahan, penanganan khusus eks napiter, dan pembentukan Satgas.

Lia Anggiasih dari Wahana Visi menawarkan strategi Social Norm Exploration Tools (SNET). Metode ini memetakan informasi, motivasi, kemampuan masyarakat, serta norma sosial terkait paparan kekerasan. SNET diharapkan membantu penyusunan RAD PE yang lebih komprehensif.

Workshop yang diikuti unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kesepakatan:

1. Penyusunan RAD PE mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan, penghormatan HAM, penguatan ketahanan masyarakat, serta pendekatan inklusif dan humanis.
2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen berperan sesuai tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing, serta membangun sinergi dalam pelaksanaan program.
3. RAD PE disusun berdasarkan kondisi, karakteristik, potensi, dan kebutuhan NTB dengan memperhatikan identifikasi masalah, pemetaan risiko, serta masukan berbagai pihak.
4. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar program RAD PE berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. RAD PE dijadikan instrumen bersama untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di NTB.
6. Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti RAD PE melalui integrasi program dalam dokumen perencanaan masing-masing, serta melakukan koordinasi, sinergi, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari Adelaide, tiga srikandi NTB bawa kekayaan budaya mendunia

 

OPSINTB.com - Tiga perempuan yang mewakili kekuatan eksekutif, kebudayaan dan legislatif Nusa Tenggara Barat membawa kekayaan budaya NTB ke panggung internasional. Di Art Gallery of South Australia (AGSA), Adelaide, mereka tidak hanya melihat wastra Lombok yang menjadi bagian dari koleksi museum Australia, tetapi juga menemukan jejak budaya Bima dan manuskrip Lombok yang membuka kembali cerita panjang perjalanan kebudayaan NTB ke dunia.

Mereka adalah Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia, dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ketiganya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dan Kepala Museum Negeri NTB, bersama tim, dalam rangkaian kegiatan di AGSA pada 11–12 September 2026.

Bagi Wagub, perjalanan tersebut harus menghasilkan pengetahuan dan jejaring yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat kebudayaan NTB.

“Yang kita bawa ke panggung dunia bukan hanya benda budaya. Yang harus kita bawa adalah cerita, pengetahuan, nilai dan sejarah yang ada di balik setiap benda itu. Karena itu perjalanan ini harus menjadi bagian dari upaya kita menjadikan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan NTB untuk mendunia,” pesannya.

Di AGSA, delegasi menelusuri koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali dan Bima. Di antaranya kekombong, kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, tekstil songket dan teknik supplementary weft. Koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra bukan sekadar motif dan warna, tetapi menyimpan pengetahuan tentang kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual, struktur sosial dan hubungan antardaerah.

Perhatian kemudian tertuju pada keris kerajaan asal Bima, yang dalam katalog AGSA tercatat berasal dari Bima, NTB, dan diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18.

Keberadaan pusaka itu membuka pertanyaan lebih besar tentang berapa banyak lagi warisan budaya NTB yang tersimpan di luar negeri.

“Kita harus mulai mengetahui, mendata dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya. Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujar Wagub.

Jejak lain ditemukan melalui Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar, memperlihatkan bahwa kekayaan budaya NTB mencakup manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, ritus dan pengetahuan tentang alam.

Pengalaman AGSA sekaligus memberi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan, penelitian, pendidikan, konservasi dan diplomasi budaya. Kerja sama ke depan dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran dan penguatan kapasitas kurator.

Cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections. Forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator dan pemerhati tekstil, serta dihadiri sejumlah tokoh Australia, termasuk Senator The Hon Don Farrell, Minister for Trade and Tourism Australia, pimpinan AGSA dan Michael Abbott AO KC.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia menilai buku tersebut tidak membandingkan mana tekstil yang lebih baik antara Lombok dan Bali, tetapi memperlihatkan hubungan, persahabatan dan pertukaran budaya kedua pulau. Motif rangrang menjadi salah satu contoh bagaimana budaya berkembang melalui interaksi tanpa kehilangan identitasnya.

Sinta juga mengapresiasi Michael Abbott yang mengumpulkan dan mendokumentasikan ratusan tekstil Indonesia, termasuk Lombok dan Sumbawa. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun sekaligus menginspirasi generasi muda.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menilai diplomasi budaya membutuhkan dukungan berkelanjutan. Selain membangun reputasi dan kepercayaan internasional, diplomasi tersebut harus bermuara pada pelindungan dan manfaat bagi penenun, perajin, seniman, budayawan dan generasi muda.

Bagi Wagub, pariwisata dan kebudayaan harus berjalan beriringan. “Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan.”

Pesan itu juga dibawa kepada diaspora NTB di Adelaide. Para mahasiswa dan generasi muda didorong memanfaatkan pengalaman internasional untuk membangun ilmu dan jaringan, kemudian mengembalikannya bagi daerah.

“Belajarlah setinggi mungkin. Kuasai ilmu yang sedang dipelajari. Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Tetapi pada waktunya, ilmu dan pengalaman itu harus ikut memberi manfaat kepada NTB,” pesan Wagub.

Diaspora juga dipandang sebagai jembatan bagi pendidikan, investasi, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Aspirasi mengenai konektivitas langsung Adelaide–Lombok pun dibuka untuk dikaji lebih lanjut.

Pada akhirnya, perjalanan Adelaide diarahkan menjadi kerja lanjutan: memetakan koleksi NTB di luar negeri, memperkuat museum, mendokumentasikan pengetahuan penenun, memperluas penelitian dan publikasi internasional.

Mendunia tidak berarti meninggalkan akar. Dari kain Lombok, lontar hingga keris Bima yang kini berada di Adelaide, jejak itu menunjukkan bahwa kebudayaan NTB telah lama melintasi batas geografis.

Kini tugasnya adalah menyambungkan kembali jejak tersebut menjadi pengetahuan, jejaring, kerja sama dan manfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari perjalanan menuju NTB Makmur Mendunia. (red)

Gubernur NTB lepas kafilah MTQ Nasional 2026, tekankan syiar Al-Qur’an dan jaga kehormatan daerah

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhamad Iqbal melepas Kafilah Provinsi NTB yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pelepasan Kafilah NTB tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (9/9/2026). Kafilah NTB dijadwalkan berangkat menuju Semarang pada 11 September 2026 untuk mengikuti MTQ Nasional yang berlangsung pada 11–20 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB berpesan kepada seluruh peserta agar meluruskan niat dalam mengikuti MTQ Nasional. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang tersebut bukan semata-mata untuk mengejar juara, bonus, maupun penghargaan, tetapi yang paling utama adalah menjalankan misi syiar dan mengangkat kalimat Allah SWT.

“InsyaAllah, saya minta kepada ananda sekalian untuk meluruskan niat. Niat kita bukan untuk mencari bonus, penghargaan, atau juara. Niat kita adalah syiar, untuk mengangkat kalimat Allah,” pesan Gubernur.

Gubernur mengatakan, apabila nantinya terdapat peserta NTB yang meraih juara, hal tersebut hendaknya dipandang sebagai bonus sekaligus bentuk apresiasi atas perjuangan dan latihan yang telah dijalani.

“Kalau nanti ada yang juara, itu bonus, bentuk apresiasi dari perjuangan dan latihan. Niatkan untuk syiar dan belajar. Kalian akan bertemu dengan qari, qariah, hafiz dan hafizah dalam Festival Al-Qur’an terbesar. Ini niatnya syiar dan belajar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah. Karena itu, MTQ Nasional harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, dan belajar dari para peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepada seluruh kafilah, terutama qari dan qariah senior, Gubernur berpesan agar memberikan penampilan terbaik sekaligus menjaga kehormatan Provinsi NTB.

“Lakukan yang terbaik. Jaga kehormatan NTB. Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB,” tegasnya.

Menurut Gubernur, keikutsertaan NTB dalam seluruh cabang dan golongan MTQ Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan generasi Qur’ani.

“Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB. Kita angkat kembali kenangan lama tahun 70-an, ketika orang melihat NTB dan merasa gentar kalau datang,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi proses pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB bersama tim pelatih. Pemusatan latihan telah dilaksanakan selama lebih dari satu bulan, baik secara tatap muka maupun daring, dan diikuti seluruh peserta.

Menurutnya, proses pembinaan tersebut perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov NTB tetap berkomitmen memberikan ruang bagi generasi Qur’ani NTB untuk berkompetisi di tingkat nasional.

“Anak-anak kita sudah bisa mengalami pemusatan pelatihan dalam waktu yang cukup panjang. Harapan kita tentu lebih panjang dan lebih intens dari ini. Tetapi karena fiskal kita sangat kecil, alhamdulillah kita masih bisa hadir,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan, perjuangan para peserta tidak boleh berhenti setelah MTQ Nasional selesai. Hasil dari keikutsertaan di Semarang harus menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk mempersiapkan MTQ berikutnya.

“Sepulang dari MTQ, latihan tidak selesai. Pulangnya kita langsung siapkan MTQ yang akan datang. Kaderisasi harus berjalan dengan baik,” pesannya.

Ia juga meminta seluruh kafilah menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, hafalan maupun penampilan.

“Jaga betul kesehatan. Maksimal secara fisik, maksimal hafalannya, dan maksimal penampilannya. InsyaAllah,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Panitia/Training Center Kafilah NTB untuk MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, Abdul Aziz Fahmi menjelaskan, Provinsi NTB akan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dalam MTQ Nasional 2026, yakni 8 cabang dan 24 golongan.

Kafilah NTB terdiri dari 56 peserta, dua pendamping peserta disabilitas netra, 10 pelatih, dan 12 official, sehingga total rombongan NTB mencapai 80 orang.

Selain mengirimkan peserta, NTB juga mendapat kepercayaan dengan ditetapkannya tiga orang asal NTB sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional oleh Kementerian Agama.

Pembinaan peserta telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama lebih dari satu bulan secara offline dan online. Seluruh peserta mengikuti proses tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Kafilah NTB akan berangkat menuju Kota Semarang pada 11 September 2026.

Pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 dan diharapkan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Melalui keikutsertaan tersebut, Pemprov NTB berharap Kafilah NTB tidak hanya mampu menorehkan prestasi, tetapi juga membawa semangat syiar Al-Qur’an, menjaga nama baik daerah, serta menjadi bagian dari proses pembinaan dan kaderisasi generasi Qur’ani di Nusa Tenggara Barat. (red)

Pemprov NTB terjemahkan hasil rapat KPK ke APBD-P 2026

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB mulai menerjemahkan hasil Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama KPK, Kemendagri, dan BPKP (2–3 September 2026) ke dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan setiap perubahan dan pergeseran anggaran memperhatikan hasil pembinaan tersebut serta sesuai ketentuan.

Arahan itu disampaikan Kepala Diskominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB H. Ahsanul Halik (Aka) saat ditemui media di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/9/2026).

Menurut Aka, arahan gubernur tidak hanya soal administratif. TAPD harus memastikan setiap pergeseran dan perubahan anggaran punya dasar jelas, sesuai mekanisme, dan tetap dalam koridor kebijakan pembangunan daerah.

“Bapak Gubernur meminta TAPD bekerja sesuai perhatian dan arahan KPK serta BPKP dalam perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Aka.

Ia menambahkan, arah kebijakan APBD Perubahan harus tetap memperhatikan program prioritas daerah. Perubahan anggaran wajib memiliki urgensi jelas dan mendukung pencapaian target pembangunan.

“Bukan hanya mengubah atau menggeser anggaran. Arah kebijakan harus tetap mendukung program prioritas agar benar-benar mencapai target pembangunan,” jelasnya.

Setiap usulan perubahan perlu dikaji utuh: dasar perencanaan, urgensi, kesesuaian kebijakan, hingga risiko pelaksanaan. Dengan begitu, perubahan anggaran tidak hanya tertib administratif, tetapi juga punya dasar kebijakan dan manfaat jelas.

Hibah dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga mendapat perhatian. Perbaikan dilakukan dengan memastikan dasar penganggaran, proses pengusulan, pembahasan, hingga penetapan sesuai ketentuan.

Khusus Pokir, Aka menyatakan Gubernur dan DPRD sudah sepakat menjadikan hasil pembinaan KPK sebagai momentum perbaikan bersama.

“Pak Gubernur dan DPRD sudah satu arah. Sama-sama menjadikan arahan KPK sebagai momentum perbaikan,” katanya.

Kesamaan arah ini penting agar pembenahan tata kelola penganggaran tidak dianggap tanggung jawab satu pihak saja. Eksekutif dan legislatif punya peran masing-masing untuk menjaga proses perencanaan dan penganggaran tetap tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Perhatian juga diberikan pada pengadaan barang dan jasa. Proses harus berbasis kebutuhan, mengikuti mekanisme yang berlaku, dan risiko diidentifikasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

“Bapak Gubernur mendorong setiap proses dipastikan sejak awal. Kalau risiko sudah diketahui, mitigasinya bisa dilakukan lebih dini,” ujar Aka.

Tindak lanjut ini bagian dari upaya Pemprov NTB memperkuat sistem pencegahan korupsi. Hasil pembinaan tidak berhenti di forum, tetapi langsung diterjemahkan ke proses kerja pemerintah.

Bagi Pemprov NTB, penyusunan APBD-P 2026 menjadi momentum penting memastikan pembenahan tata kelola berjalan nyata. Setiap perubahan dan pergeseran anggaran harus punya dasar jelas, mengikuti mekanisme yang benar, mendukung program prioritas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semangat itu, NTB terus berbenah. Bukan hanya memperbaiki hasil akhir, tetapi memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan dibangun di atas tata kelola yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan mampu mengantisipasi risiko sejak awal. (red)