10 calon pimpinan Bank NTB Syariah lolos uji kelayakan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 10 nama calon Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah, telah dinyatakan lolos pada tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi sebelum mereka resmi ditetapkan dan mulai menjalankan tugasnya.

‎

‎Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengungkapkan bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, 10 orang dinyatakan lolos, sedangkan tiga calon lainnya gagal memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. Ketiganya merupakan calon untuk posisi direksi.

‎

‎"Tiga orang dinyatakan tidak lolos. Ketiganya adalah calon direksi yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sementara 10 orang lainnya dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk menjabat," kata Rudi saat dikonfirmasi, pada Senin (27/10/2025).

‎

‎Rudi menjelaskan, hasil tersebut telah resmi disampaikan oleh OJK kepada pihak Bank NTB Syariah untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi sebelum para calon pengurus resmi ditetapkan dan mulai menjalankan tugasnya.

‎

‎"Nama-nama yang lolos ini sudah kami serahkan kepada pihak bank untuk proses pengangkatan melalui RUPS. Ini untuk calon pengurus yang belum ditetapkan dalam RUPS sebelumnya," ujarnya. 

‎

‎Bagi calon yang telah diangkat lebih dulu melalui RUPS, hasil kelulusan dari OJK otomatis membuat mereka langsung aktif menjabat tanpa perlu menunggu keputusan lanjutan. Rudi mencontohkan, salah satunya adalah Nazaruddin, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank NTB Syariah.

‎

‎"Contohnya seperti Pak Nazaruddin, karena sudah diangkat melalui RUPS sebelumnya, maka setelah dinyatakan lolos oleh OJK, bisa langsung aktif bekerja dan menjalankan fungsi kepemimpinannya," pungkasnya. 

‎Diketahui, jajaran Direksi Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test oleh OJK adalah Nazaruddin sebagai Direktur Utama, kemudian Adhi Susantio, Agus Suhendro, Ajar Susanto Broto, dan Ferry Ardiansyah. 

‎

‎Sementara jajaran Komisaris Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test OJK adalah Putu Rahwidhiyasa, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, M. Taufiq Gozi, dan Agus Priyanto. (red)

Desa Berdaya, terobosan Gubernur Iqbal bereskan miskin ekstrem di NTB

 

Foto: Gubernur Lalu Muhamad Iqbal turun ke desa-desa miskin untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat. Pemprov NTB meluncurkan program Desa Berdaya untuk mengatasi kemiskinan.

‎OPSINTB.com - Kemiskinan ekstrem di NTB masih ada 2,04 persen, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mematok target jumlah ini hilang pada 2029 mendatang. Tahun ini 40 desa akan menjadi sasaran Program Desa Berdaya Tranformatif dan Tematik. 

"Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkatnya, Jumat (24/10/2025). 

Iqbal menjelaskan, akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan. Itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan ‎program Desa Berdaya.

"Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026," bebernya. 

‎

Lebih lanjut, dua skema tersebut terdiri atas Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Skema tematik, sasarannya seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB. 

"Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa," ucapnya. 

‎

‎Untuk skema kedua, Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menerangkan, yakni Desa Berdaya Transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem. Desa Berdaya Transformatif ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1. 

"Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa," jelasnya.

‎

Ayah dua putri ini menambahkan, verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.

‎

‎"Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem," urainya. 

‎

‎Untuk pelaksanaannya, Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.

"Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik," katanya.

‎

‎Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.

‎

‎"Untuk Desa Berdaya Transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan," ungkapnya.

‎

‎Ia menegaskan, pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.

‎

Apa tidak tumpang tindih dengan dana desa? Iqbal memastikan program Desa Berdaya justru akan dikolaborasikan dengan program yang sudah ada di desa, bukan menggantikannya.

‎

‎"Termasuk dana desa juga nanti akan dikolaborasikan dengan Desa Berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak," pungkasnya.

Untuk diketahui, Desa Berdaya menjadi program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. 

Desa Berdaya Transformatif berupaya mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk lebih berdaya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.  Program ini menyasar 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa. 

Sementara untuk Desa Berdaya Tematik menjangkau 336 Desa Miskin Absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya. Fokusnya adalah pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama: 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan 5 potensi keunggulan kompetitif. (red)

Pasca MotoGP Mandalika 2025, ITDC, Pemprov NTB, dan Pemkab Loteng akselerasi investasi di The Mandalika

 

OPSINTB.com - Event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 seri ke-18 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Sirkuit  Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah sukses diselenggarakan dengan antusias 140.324 penonton berlangsung sukses.

Kemudian adanya gelaran event International tersebut berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat NTB khususnya pulau Lombok serta meningkatkan citra pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di mata dunia.

Pasca gelaran event MotoGP 2025, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Loteng mendorong percepatan realisasi investasi di KEK Mandalika untuk melanjutkan program kawasan ekonomi khusus secara bertahap. 

Maka dengan adanya investor dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di KEK Mandalika maka akan mempercepat pembangunan destinasi wisata unggulan di  Indonesia.

PGS General Manager The Mandalika, Agus Setiawan menerangkan bahwa dengan adanya kerjasama, kolaborasi bersama Forkopimda, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah Kabupaten Loteng dan aparat keamanan, maka percepatan realisasi investasi di KEK Mandalika akan terselesaikan yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTB.

“Pelaksanaan event sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama dengan tentunya kerjasama semua pihak," terangnya.

Menurutnya dalam pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang telah diselenggarakan pada 3 sampai dengan 5 Oktober 2025, menjadi evaluasi untuk gelaran selanjutnya di tahun 2026 mendatang serta beberapa event International lainya yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit menjadi lebih baik.

Tapi secara keseluruhan event berjalan dengan sukses dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTB, namun tentunya kami terus menerus belajar dan berbenah agar penyelenggaraan event berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Apa yang menjadi kekurangan dalam event tahun ini menjadi evaluasi kami untuk kedepannya," tandasnya. (red)

Gubernur Iqbal kebut pemerataan kualitas pendidikan di NTB

 

Foto: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menemani Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat melihat salah satu sekolah.

OPSINTB.com - Pendidikan menjadi tulang punggung perkembangan daerah di masa mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggegas untuk pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

“Apa yang menjadi kebijakan pendidikan pusat, ini akan dikuatkan oleh daerah,” katanya, Rabu (22/10).

Dari pemaparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti 

arah kebijakan pendidikan nasional, meliputi revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.

“Arah pendidikan nasional ini jelas pemerataan kualitas pendidikan. Tak ada perbedaan yang jauh antara daerah pinggir dan tengah kota,” bebernya.

Terkait hal ini, kata Iqbal, sebagaimana yang diminta oleh Kemendikdasmen pentingnya pemutakhiran data sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang saat ini menjadi salah satu persoalan nasional.

Banyak data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak akurat akibat dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.

“Perbaikan dapodik ini yang akan kami targetkan selesai dalam dua bulan ke depan,” ucap Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini.

Lebih lanjut, kondisi faktual pendidikan ini penting untuk disampaikan, agar program pusat yang turun sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang ada.

“Dan ini jadi dasar kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam pemaparan di depan Gubernur NTB dan kepala daerah kabupaten/kota menyebutkan, masalah kerusakan sarana dan prasarana menjadi persoalan nasional. 

“Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi,” katanya.

Tokoh Muhammadiyah ini pun mendorong kerusakan sarana dan prasarana didata secara akurat. Kebijakan pemerintah bersumber dari dapodik. (red)

Kementerian PU segera revitalisasi irigasi tua di NTB untuk dukung pertanian

 

OPSINTB.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pekan lalu berkeliling Provinsi NTB melihat sejumlah infrastruktur. Mulai dari bendungan, irigasi pertanian, hingga jalan. 

"Pak Menteri (Dody Hanggodo) membahas soal jalan port to port, jalan daerah, perluasan bendungan, sampai irigasi pertanian," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi melalui pesan instan. 

Dijelaskan, dengan kedatangan Menteri PU ini, sejumlah peningkatan infrastruktur yang sebelumnya dibahas di Jakarta, dapat dibahas lebih tajam. Pembangunan bypass port to port saat ini sedang tahap studi kelayakan.

"Jalan ini nantinya juga akan dibahas bersama teman-teman anggota DPR RI daerah pemilihan NTB, kita terus dorong realisasi jalan bypass port to port," ucapnya. 

"Akhir tahun ini kita selesai studi kelayakan, tahun depan kita akan fokus ke DED dan pengadaan lahan di sejumlah ruas," sambung Iqbal. 

Lebih lanjut, terkait dengan bendungan, Menteri PU melihat Bendungan Mujur yang  dinanti para petani di wilayah selatan, Bendungan Tanju yang dibutuhkan petani di Dompu, Bendungan Beringin Sila dan Kerekeh di Unter Iwes yang Dibutuhkan petani di Sumbawa.

"Dan Bendungan Bintang Bano di KSB. Kita harap dapat membantu seluruh petani," urainya. 

Selain itu, sambung Iqbal, bersama Menteri PU ia juga langsung melihat proyek Jalan Nasional Samota di Sumbawa yang dibangun 2023.

"Pak Menteri melihat langsung, kenapa belum tersambung di satu titik karena kondisi rawa," kata Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini. 

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara khusus meninjau sejumlah proyek instruksi Presiden Prabowo Subianto yang juga diusulkan oleh Pemprov NTB. 

"Seperti revitalisasi irigasi tua yang sudah puluhan tahun tidak dirawat dan juga sekolah rakyat," katanya. 

"Ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah kita bahas sebelumnya dengan Pak Iqbal (Gubernur NTB) yang saya lihat langsung ke lapangan terutama proyek jalan dan bendungan," sambungnya. (red)

Pelatihan First Aid Major Trauma, Kadispar NTB: Upaya konkret tingkatkan keselamatan wisatawan

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Nur Aulia, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan “Facilitate First Aid Major Trauma Training Delivery & Mentorship Programme” yang diselenggarakan oleh Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) bekerja sama dengan Pemerintah Inggris dan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD NTB.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, pada 20–21 Oktober 2025 di Prime Park Hotel Lombok, diikuti oleh 50 peserta dari berbagai departemen industri perhotelan, khususnya yang berhubungan langsung dengan tamu. Kegiatan ini difasilitasi oleh delapan pelatih ahli dari Polda Bali yang berpengalaman dalam penanganan pertolongan pertama pada trauma besar, dan seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan.

Dalam sambutannya, Ahmad Nur Aulia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak penyelenggara, yaitu IHGMA DPD NTB, JCLEC, dan Kantor Perwakilan Inggris, atas terselenggaranya kegiatan penting ini. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah penting dan konkret dalam mendukung pemenuhan standarisasi hotel berkelas dunia, khususnya dalam peningkatan kompetensi SDM pariwisata di bidang first aid (pertolongan pertama) di lingkungan perhotelan.

“Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan SDM pariwisata NTB yang unggul dan profesional. Upaya seperti ini sangat sejalan dengan ikhtiar kami dalam mewujudkan pariwisata NTB yang berkualitas dan berdaya saing global,” ujar Kadis Pariwisata NTB dalam sambutannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan kemampuan pertolongan pertama (safety & security awareness) bagi tenaga kerja di sektor hospitality industry, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, tanggap, dan sesuai dengan standar internasional.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi agen keselamatan dan ketanggapan darurat di tempat kerja masing-masing, sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi aman, nyaman, dan berkualitas bagi wisatawan dunia. (red)

Yusron Hadi: Pergeseran anggaran untuk program strategis dan mendesak

 

OPSINTB.com - Dua kali pergeseran anggaran yang terjadi di Pemprov NTB sudah sesuai aturan. Sasaran pergeseran ini menyangkut pada program strategis dan mendesak. 

"Kalau bicara mengenai pergeseran anggaran, itu sudah terjadi sejak Covid 19. Dalam satu tahun APBD malah dapat dimungkinkan lebih dari dua kali," kata Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Yusron Hadi melalui siaran persnya. 

Dijelaskan, Pada tahun 2025 terbit inpres 1/2025 dan SE Mendagri 900/2025 yang memerintahkan setiap daerah harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran ke isu-isu strategis pembangunan dimana termaktub dalam ketentuan tersebut ada 7 isu strategis yang menjadi acuan dalam realokasi atau pergeseran anggaran.

"Sasarannya ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," bebernya. 

Berdasarkan arahan pusat, sambung Yusron, kemudian realokasi anggaran belanja itu mencakup pergeseran dana bagi hasil (DBH) dialokasikan untuk dana transfer DBH ke kabupaten-kota, pembayaran utang BPJS, pembayaran bonus atlet PON, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, RTLH (rumah tidak layak huni), hibah KORMI untuk Fornas, peningkatan Rumah Sakit dari Tipe C ke Tipe B, kekurangan TPP ASN Pemprov NTB, dan program strategis lainnya. 

"Penggunaannya ini asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemprov NTB tetap melaporkan dan semua belanja kode rekeningnya sesuai SIPD," terangnya. 

Mengenai pergeseran itu sendiri, kata Yusron, tentu saja boleh dilakukan berdasar pasal 163-164 PP 19 Tahun 2019. Pergeseran dimungkinkan karena ada perubahan pada postur pendapatan maupun belanja  untuk menyeimbangkan struktur APBD. 

"Pergeseran itu boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah perubahan APBD," ucapnya. 

Lebih jauh, kaitan dengan belanja tidak terduga (BTT), dalam posisi masuk pergeseran pertama maupun kedua, nilainya bukan Rp 500 Miliar seperti yang beredar. Alokasi sedari awal BTT itu sekitar Rp 5,7 Miliar. Kemudian pada 9 Desember 2024 terbit SK hasil evaluasi Mendagri APBD 2025 dan di dalam dokumen hasil evaluasi tersebut kita mendapatkan kejelasan bahwa ada tambahan DBH untuk NTB sebesar Rp 496,97 M. 

"Pada saat itu baru pagu yang kita terima, uangnya belum ada masuk kas daerah," ucapnya. 

Kenapa anggaran DBH ini ditempatkan dalam anggaran BTT, kata Yusron, dengan pertimbangan efisiensi waktu pembahasan karena pelaksanaan anggaran 2025 sudah di depan mata, masyarakat sudah menanti kegiatan pemerintah untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat jika ditunda eksekusi tentu juga bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Sehingga pada posisi ini anggaran BTT yang tadinya semula teralokasi Rp 5,7 Miliar ditambah DBH Rp 496,97 M kemudian berubah menjadi 502,67 Miliar," urainya. 

Mengenai hal ini, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) merespons hasil evaluasi APBD kala itu sdh bersepakat bahwa nantinya saat pergeseran APBD bahwa DBH itu akan dialokasikan kembali ke dua hal utama yakni alokasi belanja prioritas pendukung program nasional dan pencapaian visi misi kepala daerah baru serta.

"Termasik belanja prioritas yg belum teralokadi pada APBD 2025 awal. Pada saat ini anggaran utk DBH itu baru pagu saja belum ada uangnya masuk kas daerah," imbuhnya. 

Penggunaan anggaran BTT tahun 2025, untuk bencana dan kondisi darurat sebesar Rp 2,4 Miliar yang semuanya di gunakan  sesuai ketentuan pada pasal 68 dan 69 dalam PP 12/2019. Anggaran BTT dari awalnya Rp 5,7 Miliar kemudian sudah ada digunakan sebesar Rp 2,4 Miliar dan saat ini tersisa menjadi sebesar Rp 16,4 Miliar berarti sesungguhnya ada penambahan belanja BTT sebesar Rp 13,1 Miliar.

"Pemerintah siap menggunakannya untuk penanganan bencana atau keadaan darurat," tutupnya. (red)