Rakor MBG NTB, Sekda Abul Chair: Perkuat kelembagaan dan patuhi SOP!

 

OPSINTB.com - Rakor Satgas Makanan Gizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi NTB digelar Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB di Mataram pada Kamis (23/4/2026). Rakor dibuka Sekda Provinsi NTB H Abul Chair, dihadiri Asisten I Setdaprov NTB Fathul Gani selaku Ketua SatgasProv NTB. Rakor juga mengikutsertakan seluruh OPD terkait Pemprov NTB, Kasatgas Kabupaten/Kota se NTB, Koordinator MBG NTB dan dari unsur steakholder terkait lainnya.

Kepada peserta Rakor Sekda Abul Chair mengingatkan untuk menjalankan mandat dan amanah dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mencerdaskan, menyehatkan generasi penerus bangsa melalui program mulia pemerintah yakni Makanan Gizi Gratis (MBG). Semua pihak harus mempunyai komitmen kuat untuk lebih memperhatikan generasi bangsa ke depan menjadi lebih baik.

 

“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit “Tau-Tau”, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi, derajat kesehatan generasi kita secara umum juga menjadi sorotan. Kita harus memberikan kontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal demikian,” tandasnya mengingatkan.

Abul Chair yang sebelumnya Kepala BPKP Jawa Timur ini juga menyebutkan, perintah Alloh dalam Alquran untuk menjadi kewajiban semua manusia, kewajiban orangtua, kewajiban aparatur negara untuk tidak meninggalkan generasi dalam keadaan yang masih lemah. Namun takutlah kalian ketika meninggalkan generasi anda yang masih lemah, tanggungjawab moral untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi tertinggal dan diabaikan begitu saja.

“Karena itu sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG nya diamanahkan untuk mencetak generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif khususnya di NTB sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman, lemah fisik dan lainnya. Tugas kita Bersama menjadikan generasi kita menjadi lebih baik, cerdas, tekun dan sehat ke depannya,” ujar Abu Chair yang Alumni Universitas Jember ini.

Karena itu, lanjut Abul Chair yang pernah bertugas sebagai Pegawai BPKP di Irian Jaya, sekarang Provinsi Papua ini mengingatkan, dalam pelaksanaannya tugas penting keberadaan Satgas baik ditingkat provinsi kabupaten/kota se NTB menjadi motivasi, memberikan penguatan terhadap eksistensi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Bagaimana Satgas di kabupaten/kota juga bisa mengontrol, mengevaluasi pelaksanaanya di wilayah masing-masing dan berjalan dengan sebaik-baiknya.  

Dia juga mengingatkan, selain itu dalam pelaksanaan program MBG di lapangan juga harus tetap mempedomani aturan-aturan yang sudah digariskan, bagaimana tata kelola pelaksanaannya, penataan kelembagaan, standarisasi pelaksanaannya, SOP yang harus dipatuhi bersama.

“Artinya tak ada satupun yang dalam pelaksanaannya keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti SOP yang sudah ada tentu saja akan lebih mudah dalam mengevaluasi, memonitoring dan menemukan solusinya secara memadai. Bukannya untuk mencari-cari kesalahan tapi sama-sama berkontribusi dan berkiprah nyata untuk membangun generasi bangsa kita. MBG ini menjadi ujung tombak mencetak sumberdaya manusia ke depan yang diharapkan menjadi lebih baik. Mengingat anggaran yang disiapkan pemerintah tidaklah kecil,” jelas Abu Chair.

Sekda Abul Chair juga menekankan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG disuplay dari NTB. Hal ini mengingat NTB kaya akan hasil-hasil produksi dari pertanian, peternakan maupun sumberdaya perikanan baik laut maupun darat. “Bisa dibayangkan dampaknya akan perputaran ekonomi tentu akan cukup tinggi bagi masyarakat NTB,” tutupnya. 

Kepala Satgas MBG Provinsi NTB, H Fathul Gani sebelumnya melaporkan, Rakor MBG kali ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di wilayah Nusa Tengara Barat. Persoalan-persoalan dan kendala-kendala di lapangan yang ditemukan untum segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaannya bisa berjalan sebagaimana diharapkan.

Sekda pada Kabupaten/Kota selaku Kasatgas di wilayanya masing-masing kata Fathul Gani yang juga Asisten I Setdaprov NTB memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pelaksanaan MBG yang tentunya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar berjalan dengan sebaik-baiknya. “Pemprov NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah akan terus mendorong Pemkab/Pemkot se NTB untuk memberikan sosialisasi dan memberikan kemamfaatan bagi penerima manfaat di masing-masing kabupaten/Kota. 

Fathul Gani yang sebelumnya Kasat Pol PP NTB ini juga menyebutkan, berdasarkan data terakhir, ada beberapa dapur yang sudah dibuka kembali, terutama yang telah memenuhi SLHS dan IPAL. Saat ini tersisa 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat tersebut.

Terkait hal ini ia berharap agar ratusan dapur yang belum dibuka bisa menyelesaikan syarat tersebut pada April ini, sehingga bisa beroperasi kembali. Karena dampaknya ribuan penerima manfaat ikut diliburkan imbas penutupan dapur tersebut. "Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan," kata Gani yang juga Asisten I Setda NTB ini. (red)

Jepang incar kerja sama dengan NTB

 

OPSINTB.com - Pemerintah NTB menyambut baik keinginan pemerintah Jepang untuk bekerja sama di berbagai bidang. Beberapa potensi kerja sama yang dibahas dalam pertemuan Gubernur, H Lalu Muhamad Iqbal dengan Konsulat Jenderal Jepang, Miyakawa Katsutoshi adalah sektor tenaga kerja, pariwisata dan investasi industri pengolahan serta energi.

"NTB memiliki semua yang dibutuhkan. Kami menunggu adanya kerja sama dan pembicaraan lanjutan dengan pemerintah dan pelaku usaha dari Jepang,” ujar gubernur di ruang kerjanya, Senin (20/04/2026) saat menerima Konjen Jepang. 

Selain memaparkan potensi NTB di sektor perikanan sampai pariwisata, Gubernur Iqbal juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan yang mendukung hadirnya investasi dan kerjasama lain seperti perdagangan dan tenaga kerja sambil bertukar informasi tentang kelayakan bisnis dan inovasi kerjasama dari yang telah ada selama ini. 

Misalnya, pengiriman tenaga kerja ke Jepang dengan pola pembiayaan bank daerah bekerjasama dengan bank Jepang maupun kerjasama langsung dengan universitas Jepang dengan pola beasiswa pendidikan yang lulusannya langsung direkrut oleh perusahaan. 

Di sektor pariwisata, gubernur menjelaskan kesiapan infrastruktur dan beberapa destinasi  yang belum digarap maksimal untuk investasi. 

Sedangkan di sektor energi, NTB menawarkan kerjasama pertambangan dan energi hijau seperti listrik tenaga matahari yang potensial juga untuk daerah sekitar seperti Bali dan NTT. 

Sementara itu, Konjen Miyakawa dalam pertemuan tersebut antusias menyampaikan keinginan pemerintah Jepang untuk bekerjasama dengan NTB dan menggali informasi yang dibutuhkan terkait izin, situasi terkini dan infrastruktur sembari menjelaskan beberapa hal terkait perkembangan Jepang dalam hal masyarakat, bisnis dan kebijakan pemerintahnya. 

"Selama ini, Jepang memang masih mengarahkan lebih banyak investasi ke Bali. Begitupula dengan trend wisata masyarakat. Namun kami melihat, NTB bisa menjadi partner kerjasama yang layak dalam beberapa hal", ujarnya. 

Hadir pula Kepala Bappeda, Kadis Pariwisata, Kadis Naker dan Kadis PTMPTSP yang ikut memberikan gambaran umum tentang potensi NTB. (red)

Perang total lawan pinjaman ilegal dan judi online

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB bersama DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dan judi online yang kian masif dan berdampak luas.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

FGD yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi NTB ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akademisi Unram Muhammad Risnain, Azhar, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi Informatika kabupaten/kota se-NTB, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penanganan isu yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekedar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan korban yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta generasi muda. 

Di sisi lain, judi online berkembang secara adaptif melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dampaknya, lanjut Aka, tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih sistematis melalui regulasi yang kuat.

“Regulasi nasional sudah tersedia, tetapi belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah. Karena itu, Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Aka juga menegaskan peran strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan isu ini, yakni sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator.

Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan mampu menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses serta informasi yang akurat bagi masyarakat. Sebagai integrator, pemerintah harus menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem penanganan terpadu. Sementara sebagai akselerator, pemerintah dituntut mempercepat edukasi dan intervensi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Diskominfotik NTB diposisikan sebagai pusat kendali (command center) dalam perlindungan ruang digital daerah, dengan peran utama dalam monitoring konten, koordinasi pemblokiran, penyediaan informasi publik, serta pengembangan sistem pengaduan terpadu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB, Azhar, menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam menjawab keresahan masyarakat yang semakin meningkat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat agar penanganan tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Risnain, menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi digital dan perlindungan masyarakat.

FGD ini juga menyoroti perlunya model intervensi terintegrasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi daerah, pembentukan satgas terpadu, literasi digital massal, sistem pengaduan yang efektif, serta intervensi ekonomi bagi masyarakat rentan.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Judi Online. Inisiatif ini dinilai sebagai manuver konstitusional yang berani dan berpotensi menjadi regulasi daerah pertama di Indonesia yang secara spesifik menangani kejahatan keuangan digital.

"Kita sedang menghadapi pergeseran pola kejahatan. Dulu judi dan utang rentenir ada lapak fisiknya, sekarang semuanya invisible atau tidak kasat mata, terjadi di dalam genggaman tangan dan ruang privat. Dampak destruktifnya sangat nyata: lonjakan angka perceraian secara tiba-tiba, aset keluarga melayang tanpa kontrol, hingga tekanan psikologis dan ekonomi ekstrem yang memicu tindakan fatal," ujar Dr. Risnain.

Melalui forum ini, diharapkan Ranperda yang tengah disusun dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat NTB dari ancaman pinjaman ilegal dan judi online.

“Ini bukan sekedar regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Dan ini harus kita mulai sekarang,” tutup Aka. (red)

Kader Gelora NTB didorong perkuat ideologi, targetkan Indonesia jadi kekuatan dunia

 

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan kader yang berfokus pada penguatan ideologi dasar partai, Minggu (12/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPW Partai Gelora NTB ini diikuti oleh kader dan fungsionaris dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora.

Ketua DPP Koordinator Divisi Pemenangan Teritorial Partai Gelora, Ahmad Faradis, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang jati diri dan arah perjuangan partai.

“Ini adalah kegiatan ideologisasi Partai Gelora. Di sinilah peserta memahami apa itu Partai Gelora, arah perjuangan, manifesto, serta hal-hal mendasar yang harus dikuasai oleh kader sebagai politisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama yang ditanamkan adalah konsep “kegeloraan” sebagai semangat dasar dalam membangun narasi besar kebangsaan.

Menurut Faradis, Partai Gelora memiliki visi besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia, dengan target masuk dalam lima besar kekuatan global, sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan kawasan Eropa.

“Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi pemain utama di tingkat global. Jika tidak, kita akan terus menjadi korban dalam dinamika dunia,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak didirikan pada 2019, Partai Gelora telah membaca potensi terjadinya krisis global yang akan melahirkan tatanan dunia baru. Karena itu, kader didorong memiliki kesadaran strategis agar Indonesia mampu mengambil peran dalam perubahan tersebut.

Faradis menekankan pentingnya menjaga idealisme politik di tengah kecenderungan pragmatisme yang kian menguat. Ia menilai narasi dan gagasan harus tetap menjadi fondasi utama perjuangan politik.

“Kalau ada yang mengatakan nasi lebih penting daripada narasi, itu yang harus kita luruskan. Kita berpartai karena membawa narasi besar untuk masyarakat. Itulah yang membedakan kita,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurazi, menegaskan bahwa ideologisasi merupakan fondasi utama dalam membangun kekuatan partai yang berkelanjutan. Ia menyebut, setidaknya ada lima tujuan utama dari penguatan ideologi yang dilakukan DPW Gelora NTB.

"Pertama, membangun identitas dan karakter partai agar kader memiliki keunikan serta ciri khas yang membedakan dengan partai lain," katanya. 

Kedua Pahrurazi berujar, memperkuat soliditas dan kohesi internal. Menurutnya, ideologisasi mampu menyatukan pandangan dari berbagai elemen partai sehingga tercipta kekompakan dalam menghadapi dinamika dan tribulasi politik.

"Ketiga, membentuk militansi dan loyalitas kader dalam memperjuangkan nilai dan visi partai," imbuhnya. 

Selanjutnya pada poin keempat, Gelora akan menjadi kompas dalam menjalankan peran-peran publik, sehingga setiap langkah kader tetap berada dalam koridor perjuangan yang terarah dan berdampak bagi masyarakat.

Kelima, mengikis pragmatisme dan praktik politik transaksional yang kerap terjadi. Ia menegaskan bahwa dalam perjuangan ideologis, yang ditransaksikan adalah gagasan, bukan materi.

“Dengan ideologisasi ini, kami ingin memastikan seluruh kader bergerak dalam satu arah perjuangan yang jelas, berkarakter, dan tidak mudah tergerus oleh kepentingan sesaat. Partai harus hadir membawa solusi dan perubahan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (red)

Pengurus baru MUI NTB dilantik, gubernur tekankan ijtihad sosial hadapi krisis moral

 

OPSINTB.com - Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030 resmi dilaksanakan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi MSi, di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Momentum ini menjadi titik awal penguatan peran ulama dalam merespons berbagai persoalan strategis daerah, termasuk pelecehan seksual NTB dan kemiskinan ekstrem NTB yang kian menjadi perhatian.

Dalam kesempatan tersebut, KH Masduki Baidlowi menegaskan tantangan besar yang dihadapi MUI di era digital saat ini, terutama terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas ulama.

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal."

Ketua panitia, HK Lalu Winengan, dalam laporannya menyampaikan kesiapan penuh MUI NTB untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bersama mulai hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, persiapan pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ketua Umum MUI NTB, Dr TGH Badrun MPd, menegaskan bahwa kepengurusan baru yang terdiri dari 124 tokoh siap bekerja cepat merespons persoalan umat.

"Pengurus MUI NTB 2025–2030 telah terhimpun 124 orang yang terdiri dari para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bersinergi dengan gubernur untuk menyukseskan pembangunan umat," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa MUI NTB langsung bergerak bahkan sebelum pengukuhan resmi dilakukan.

"Sebelum pengukuhan, begitu terpilih kami sudah langsung bekerja. Kami menerima laporan berbagai problem keumatan dan insyaallah minggu depan akan mengumpulkan pengurus MUI kabupaten/kota serta ketua ormas untuk membahasnya,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti sejumlah persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani bersama.

"Salah satu yang sangat mengkhawatirkan di Kota Mataram ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa. Kemudian kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. Ini semua membutuhkan sinergi. Kami siap, seluruh pengurus siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan keumatan," tutur Badrun.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan dua pesan utama kepada MUI terkait peran strategis dalam menghadapi persoalan sosial.

"Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahsul masail saja dan tidak hanya terfokus pada istinbath fikih, tetapi juga melakukan istinbath sosial," ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan seperti pernikahan dini, narkoba, hingga pelecehan seksual NTB membutuhkan perhatian serius dari para ulama.

"Ini perjuangan yang sangat berat untuk menahan agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. Karena itu, MUI diharapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut," ungkap Iqbal.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan besar terkait kemiskinan ekstrem NTB yang masih tinggi.

"Targetnya pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol dan angka kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional," jelasnya.

Gubernur menambahkan bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi fondasi utama meski tidak disebut secara eksplisit dalam program prioritas.

"Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga citra lembaga pendidikan Islam dari stigma negatif.

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial.

*Orasi Kebangsaan Menteri ATR/BPN*

Dalam orasi kebangsaannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga keseimbangan pembangunan bangsa.

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron.

Nusron juga menyampaikan refleksi nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan ajaran ulama besar Abdul Qadir Jailani.

"Jika kita ingin menata dunia dan menyejahterakan manusia, maka dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat.

“Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk memenangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Nusron juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat terletak pada manfaat yang diberikan.

"Kita tidak perlu memiliki cita-cita besar yang berlebihan. Selama kita memberikan manfaat bagi manusia, maka kita akan tetap dikenang," kata Nusron menambahkan.

*Sinergi untuk Menjawab Tantangan NTB*

Pengukuhan ini mengusung tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa dari NTB. Tema tersebut relevan dengan kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pelecehan seksual NTB, maraknya narkoba, hingga kemiskinan ekstrem NTB.

Dengan komposisi kepengurusan yang kuat dan dukungan penuh pemerintah, MUI NTB diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Ke depan, keberhasilan NTB tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberhasilan menekan angka pelecehan seksual NTB serta menuntaskan kemiskinan ekstrem NTB melalui kolaborasi nyata antara ulama dan pemerintah. (red)