Istri Wapres Gibran puji keindahan tenun dan mutiara Lombok

 

OPSINTB.com - Ketua Dewan Kerjinan Nasional (Dekranas), Selvi Ananda tampak antusias saat melihat beragam motif tenun tradisional dari Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo) yang dipajang di NTB Mall dan mengagumi koleksi mutiara Lombok yang dikenal akan keindahan, kilau alami, dan kualitas ekspornya.

Dalam kunjungannya, istri Wapres Gibran itu juga mengajak para anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Maju (SERUNI) untuk turut membeli dan mendukung produk wastra lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap karya pengrajin daerah.

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta Agathia, menyampaikan bahwa kehadiran Ketua Dekranas merupakan kesempatan berharga untuk melihat secara langsung proses panjang budidaya mutiara air laut.

“Menurut beliau, hasil dari proses budidaya mutiara air laut tersebut sudah sangat layak untuk dipasarkan,” pungkasnya. 

Pada kesempatan yang sama, seluruh ibu-ibu SERUNI turut membeli berbagai macam kain tenun, mutiara, serta aneka snack dan makanan khas Lombok yang telah dikemas secara menarik.

Sementara itu, Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Ibu Tina Maman Abdurahman, memborong sejumlah produk unggulan UMKM Lokal, serta mengajak masyarakat Indonesia jadikan NTB sebagai destinasi utama dalam daftar liburan mereka,

“Warga Indonesia wajib sekali datang ke NTB pemandangannya indah, pantainya bagus, makanannya enak-enak dan produk-produk lokal UMKM nya bagus sekali. Pokoknya NTB harus menjadi destinasi utama dalam list liburan kalian,” tutupnya. (red)

Hamdan Kasim tegaskan LPPI dan Pansel Bank NTB Syariah telah bekerja profesional

 

OPSINTB.com - Polemik munculnya pendapat berbeda dari salah satu anggota panitia seleksi (pansel) Bank NTB Syariah dianggap hal lumrah. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim menegaskan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pansel Bank NTB Syariah telah bekerja profesional. 

"Soal ada dissenting opinion (pendapat berbeda) jangan dibesarkan. Jangan nila setitik rusak susu sebelanga," katanya, Rabu (11/6). 

Mantan Ketua KNPI Provinsi NTB ini menjelaskan, pansel bekerja panjang, proses dilakukan secara terbuka. LPPI sebagai head hunter, secara profesional menjaring bankir seluruh Indonesia. 

"Pak Gubernur sebagai pemegang saham pengendali terang meminta proses dilakukan profesional," sambungnya. 

Terkait pendapat Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, meminta agar Gubernur segera mengambil langkah serius. Ia menyarankan agar seluruh anggota Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah segera dipanggil untuk mengklarifikasi dinamika internal yang terjadi karena munculnya dissenting opinion Prof. Zainal Asikin dinilai tidak perlu. 

"Lanjutkan saja semua prosesnya, sekarang nama-nama itu sudah masuk otoritas jasa keuangan (OJK)," ucapnya. 

"Prosesnya panjang, berjenjang. Jangan proses belum selesai minta panggil-panggil pansel," sambungnya. 

Politisi yang dikenal sebagai aktivis HMI ini mengibaratkan proses pengisian komisaris dan direksi Bank NTB Syariah seperti sepak bola. Pertandingan baru berjalan 45 menit, masih ada 45 menit lagi mengetahui hasil akhir. 

"Masak baru babak pertama ini sudah panggil wasit, panggil hakim garis. Tenang saja ada VAR (tayangan ulang)," tegasnya. 

Hamdan melanjutkan, VAR yang dimaksud itu adalah hasil perangkingan dari LPPI dan Pansel terhadap semua calon. Ia pun meyakini keputusan dari LPPI dan Pansel Bank NTB Syariah berjalan kolektif kolegial. 

"Kalau karena ada satu orang yang dituduh ini dan itu, tak kemudian membuat semua prosesnya dituduh macam-macam," ujarnya. 

Ia justru mengingatkan, tradisi baik dalam proses pengisian profesional di BUMD era Iqbal-Dinda dikawal dengan elegan. Prosesnya melibatkan lembaga independen dan profesional. Legislatif sebagai mitra eksekutif harusnya berpikiran yang sama. 

"Saya sangat menghormati pendapat Bu Isvie krn pasti semangat beliau juga untuk perbaikan. Namun, sebagai Ketua Fraksi sekaligus Ketua Komisi, saya nyatakan dukungan penuh terhadap LPPI dan Pansel dalam proses di Bank NTB Syariah hingga tuntas," tukasnya. (red)

19 langkah nyata 100 hari kerja Iqbal-Dinda

 

OPSINTB.com - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal - Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) bergerak cepat dan tepat sejak hari pertama dilantik.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, H Yusron Hadi menyebut, di 100 hari pertama kerja, banyak kebijakan strategis yang telah dilakukan Iqbal-Dinda dalam rangka mewujudknan visi misinya membangun NTB, antara lain:

1. Lunasi hutang rezim lama

Fokus awal Iqbal Dinda pada awal memimpin yaitu menyelesaikan tunggakan yang tersisa. Utang Rp 109 Miliar untuk kabupaten/kotasudah dibayar, utang BPJS senilai Rp 10 Miliar sudah dibayar, komitmen untuk atlet PON senilai Rp 33 Miliar juga diselesaikan, dan beberapa pekerjaan kontraktual dengan pihak ketiga sekitar Rp 40 Miliar juga diselesaikan.

 

2. Perbaki mesin birokrasi

Iqbal-Dinda memulai perubahan dan reformasi dengan melakukan restrukturisasi organisasi, memperbaiki mesin birokrasi yang selama ini gemuk dan dilakukan dengan keyakinan bahwa hanya birokrasi yang sehat yang bisa mendongkrak berbagai angka pertumbuhan dan pelayanan. Menginisiasi lahirnya perda susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Langkah ini mampu menghemat belanja pegawai mencapai sekitar Rp 200 Miliar. Ditargetkan pada 2027 belanja pegawai di Pemprov NTB dapat di bawah 30 persen.

 

3. Permudah proses pengiriman ternak

Iqbal-Dinda pada tiga bulan pertama menerbitkan pergub peternakan (Pergub No 5tahun 2025 tentang Rincian Retribusi JasaUsaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan), sehingga ternak-ternak tersebut bisa PCR di NTB. Pergub ini akan mempermudah proses pengiriman ternak. Adanya PCR di NTB akan menambah pemasukan asli daerah (PAD). Untuk pertama kalinya, melalui komunikasi intensif Gub NTB dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster akhirnya sapi asal NTB diizinkan melintasi Provinsi Bali.

 

4. Perbanyak event kelas dunia

Iqbal-Dinda sudah mulai mewujudkan janjinya, mendukung pariwisata dengan event dan meeting berkelas dunia. Ada 37 Duta Besar dari berbagai negara meeting di NTB untuk mendorong investasi dan kerja sama. Berikutnya 8 negara ikut kejuaran paragliding di Lombok, GT World Challenge Asia; 1.138 pelari dari 46 negara ikut di Rinjani 100 km.

 

5. Perumbuhan ekonomi tanpa tambang

Pada triwulan I, sektor industri tumbuh 2 digit, yaitu 24,89 persen. Di tengah tekanan fiskaldan efisensi belanja, Iqbal Dinda berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 5,77 persen.

 

6. Tekan angka pengangguran

Angka pengangguran pada tahun Februrari 2024 sebesar 3,3 persen, dan berkurang 0,08 pointmenjadi 3,22 persen pada Februari 2025. Partisipasi angkatan kerja pun meningkat dari73,97 persen pada 2024 menjadi 76,5 persenpada Feb 2025. Di tengah efisiensi dan perangekonomi global, Iqbal-Dinda berhasilmendorong pengurangan pengangguran.

 

7. Dorong pertumbuhan sektor pertanian

Sementara dari sektor pertanian yang menyerap 36 persen tenaga kerja di NTB, berhasil tumbuh 10,28 persen. Artinya sektor basis yang menyerap banyak tenaga kerja, padaawal pemerintahan Iqbal-Dinda tumbuh dua digit.

 

8. Maksimalkan aset untuk PAD

Iqbal-Dinda sedang melakukan sensus aset milik pemerintah provinsi. Kembali memaksimalkan daerah untuk PAD. Selama ini hasil pemasukan dari aset berupa tanah dan bangunan hanya Rp 10 miliar. Dengan sensus aset ini diharapkan potensi PAD dapat bertambah.

 

9. Menyehatkan BUMD

Memulai langkah penyehatan BUMD, dimulaidengan pansel dan penggunaan Head Hunter. Bank NTB Syariah menjadi bank daerahpertama di Indonesia yang merekrut komisarisdan direksi melalui head hunter. Ini sebagaisalah satu langkah untuk menempatkan orang terbaik di BUMD. Agar tata kelolanya lebihprofesional. Langkah ini juga akan dilakukandi BUMD milik Provinsi NTB yang lain.

 

10. Meningkatkan infrastruktur penunjang pangan

Memulai peningkatan infrastruktur penunjang pangan. Menata saluran irigasi di kawasanproduktivitas pangan. Termasuk mengajukan rehabilitasi irigasi seluas 40 ribu hektare di Lombok Tengah dan di Dompu kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

11. Meningkatkan konektivitas tol laut

Memulai peningkatan konektivitas Tol Laut dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk pengangkutan komiditi pangan dan ternak menuju Pulau Jawa. Termasuk penambahan jumlah kapal untuk Tol Laut.

 

12. Perkuat pembangunan berbasis desa

Menyusun konsep pembangunan berbasis desa, memetakan potensi 1.116 desa seluruh NTB untuk mendapat bantuan program dan bantuan keuangan melalui Desa Berdaya. Dengan sasaran utama di antaranya 106 desa miskin ekstrem.

 

13. Menurunkan ketimpangan gender

Pada 5 Mei 2025, BPS kembali mengeluarkan data statistik. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,530, menunjukkan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender. Perbaikan di semua dimensi menjadi faktor utama menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi NTB. Secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar kabupaten/kota di ProvinsiNTB.

 

14. Respons cepat membantu korban kekerasan seksual

Gubernur Iqbal merespons cepat kasus "Walid NTB" turun langsung bertemu dengan para korban yang juga mantan santriwati, Gubernur NTB memerintahkan aparatur cepat dan tangkas untuk melindungi korban, serta mengadvokasi hak-hak mereka. Secara khusus Gubernur NTB terus berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak (LPA) untuk menyusun konsep bersama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani kekerasan perempuan dan anak.

 

15. Menyelesaikan TPA Kebun Kongok

Gubernur Iqbal memenuhi seluruh janji Pemprov NTB kepada masyarakat di sekitar TPA Kebun Kongok. Janji ini selama bertahun-tahun belum terpenuhi. TPA yang sudah full-capacity, kini berfungsi kembali. Solusi jangka pendek telah ditempuh dengan perluasan landfill. Solusi jangka menengah akan memperluas areal berupa gunung batu. Sementara solusi jangka panjang menjajaki komunikasi dengan investor asing untuk membuka pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik.    

 

16. Penanganan infrastruktur dan pangan bersama TNI

Kesepakatan penanganan infrastruktur dan pangan bersama tantara serta masyarakat. Pekerjaan fisik akan dilakukan swakelola bersama TNI dan masyarakat. Bagian dari langkah padat karya. Sehingga para petani yang usai panen, dapat mendapatkah upah dari keterlibatan dalam pembangunan.

 

17. Mengirim anak muda ke Jepang

Iqbal-Dinda melepas puluhan anak muda NTB untuk magang ke Jepang. Secara khusus Pemprov NTB juga memberikan anggaran untuk pengiriman anak muda yang berangkat ke Jepang. Mereka akan mengisi ruang teknik seperti komputer, microchip, dan struktur bangunan. Jumlah tenaga magang keluar negeri berbasis skill ini akan terus ditingkatkan.

 

18. Pemberdayaan SMK

Membangun kerja sama antara United Tractors (UT) dalam bidang alat berat khususnya komatsu, pilot project di SMK yang mengaplikasikan link and match di SMKN 6 Mataram.

 

19. Gaet investor asing

Menjajaki komunikasi dengan perusahaan swasta terbesar di Vietnam VinFast terkait rencana pembangunan wellness center di wilayah utara Pulau Lombok.

Ekonomi NTB minus karena tambang, Mendagri Tito telpon Menteri ESDM

 

Foto: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2025.

OPSINTB.com - Penghentian ekspor konsentrat dari PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) mempengaruhi kondisi ekonomi di NTB. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

"Ekonomi NTB minus 1,47 persen. Karena ketergantungan pada pertambangan cukup tinggi, dengan ditutupnya smelter di Sumbawa dan konsentrat tidak boleh diekspor, ini kontribusi tinggi," katanya, di Mataram (4/6).

Hal ini disampaikan oleh Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2025. Secara khusus ia pun mengapresiasi langkah Gubernur NTB dalam mendorong soal ekspor konsentrat. 

"Saya tahu Pak Gubernur kerja keras untuk relaksasi. Saya sudah telpon Pak Bahlil, nanti akan berkomunikasi kembali dengan Pak Bahlil," ujarnya. 

Secara khusus Mantan Kapolri ini menyampaikan sejumlah data tentang NTB. Dari data BPS, angka Inflasi di NTB terjaga memenuhi target 1,63 persen. Sedangkan untuk pengangguran terbukanya angka Provinsi NTB cukup rendah, 2,73 persen. Dibawah nasional sebesar 4,91 persen. 

"Ini kerja bagus. Gini Rasio lumayan agak tinggi 0,375 ada di daerah tertentu yang kaya banget," ucapnya. 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kehadiran Mendagri dan Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Musrenbang menjadi penyemangat mewujudkan visi dan misi Makmur Mendunia. 

"Secara khusus kami ingin meminta arahan dari Bapak Mendagri dan Bapak Wamen Bappenas," katanya. 

Dijelaskan, Musrenbang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini paradigma baru membangun NTB lintas sektor. Keterbatasan SDM dan anggaran dapat ditekan. 

"Menjadikan daerah ini lumbung pangan dan agromaritim. Serta pariwisata berkelas dunia," ucapnya. 

Saat ini, sambungnya, tengah ada studi kelayakan untuk silo jagung. Ada juga studi kelayakan dengan Kampus ITS Surabaya untuk pengangkutan dengan kapal tongkang (mini port). 

"Akan kesulitan kalau membangun dermaga," ucapnya. 

"Termasuk kami minta dukungan dari presiden 40 ribu hektare lahan pertanian," sambungnya. 

Lebih jauh, Provinsi NTB akan memperkuat budi daya perikanan. Selama ini bertumpu ikan tangkap. Selanjutnya, akan diarahkan untuk budi daya perikanan. 

"Termasuk penjajakan konektivitas, dengan destinasi baru ke Pert-Australia, Bangkok-Thailand, maupun Bali. Ke depan menghidupkan Senggigi yang mati suri," imbuhnya. 

Ditambahkan, destinasi wisata di Provinsi NTB belum terkoneksi dengan baik, dimulai dengan perbaiki infrastruktur jalan. 

"Itu akan menyambungkan konektivitas antar destinasi wisata," ucapnya. (red)

27 tahun reformasi: Prof Abdul Wahid soroti konsistensi demokrasi dan ancaman oligarki

 

OPSINTB.com - Perjalanan reformasi Indonesia telah mencapai usia 27 tahun sejak bergulirnya gerakan besar pada 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia telah melalui transformasi politik dan sosial yang signifikan. Namun, sejumlah tantangan besar masih membayangi cita-cita reformasi, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof Dr Abdul Wahid, mengingat kembali atmosfer mencekam menjelang runtuhnya Orde Baru. Ia menuturkan bahwa dirinya menjadi saksi langsung kondisi politik menjelang reformasi, bahkan telah menuliskannya dalam sebuah catatan perlawanan yang sempat menjadi perbincangan luas.

“Waktu itu, pada 1996, saya sudah merasakan bagaimana ketat dan represifnya suasana politik. Buku yang saya tulis tentang catatan perlawanan sempat menjadi perbincangan karena merekam betul bagaimana manusia Indonesia, terutama generasi muda dan mahasiswa, hidup dalam tekanan sistem otoriter Orde Baru,” ungkap Prof Wahid, Rabu (28/5/2025). 

Capaian reformasi: Demokratisasi dan ruang publik yang lebih terbuka

Prof Wahid menilai bahwa reformasi membawa lompatan besar dari masa lalu yang penuh dengan totalitarianisme politik menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Salah satu capaian yang ia soroti adalah pemilu langsung, kebebasan berpendapat, serta partisipasi politik yang luas melalui keberadaan berbagai partai politik.

“Dulu kita hanya mengenal tiga partai politik, tapi pasca reformasi, muncul banyak partai yang memberi warna dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat juga jauh lebih terbuka, termasuk di ruang-ruang digital seperti media sosial,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa otonomi daerah, penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia, hingga penghapusan dwi fungsi ABRI merupakan warisan reformasi yang patut diapresiasi hingga saat ini.

Tantangan 27 tahun reformasi: Oligarki, kesenjangan, dan kemunduran nilai

Meski begitu, Prof Wahid mengingatkan bahwa semangat reformasi belum sepenuhnya konsisten dijaga. Ia menyoroti masih kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi, serta ketimpangan ekonomi yang belum terselesaikan.

“Kalau dulu kita menyebut KKN - korupsi, kolusi, nepotisme - sekarang bentuknya lebih kompleks dan terselubung. Ekonomi masih banyak dimonopoli oleh kelompok elite. Kita belum mencapai keadilan sosial yang merata,” paparnya.

Ia juga mengkritisi wacana penundaan pemilu yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, yang menurutnya bertentangan dengan semangat dasar reformasi.

“Wacana penundaan pemilu itu mencederai cita-cita reformasi. Kita harus konsisten menjaga pemilihan langsung dan kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi yang sehat,” tegasnya.

Pesan untuk generasi muda: Jangan lupa sejarah reformasi

Prof Wahid menyayangkan bahwa generasi muda saat ini kerap merasa jauh dari narasi perjuangan reformasi. Menurutnya, hal ini terjadi karena melimpahnya informasi di era digital yang seringkali menenggelamkan sejarah penting bangsa.

“Generasi muda perlu mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perjuangan masa lalu. Ini penting agar mereka tidak lupa arah perjuangan reformasi dan bisa menjadi penjaga masa depan bangsa,” kata Prof. Wahid.

Harapan dan rekomendasi: Arah baru menuju keadilan sosial

Prof Wahid menyampaikan bahwa ada sejumlah langkah strategis yang perlu diambil untuk menjaga dan memperkuat reformasi ke depan. Di antaranya adalah reformasi agraria dan ekonomi rakyat, agar distribusi kekayaan bisa lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi yang konsisten. Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM yang dikelola rakyat.

Selain itu ia mendorong maksimal pendapatan negara untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Terakhir, pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, termasuk penyediaan lapangan kerja layak, akses permodalan, dan pasar yang adil.

“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pendapatan negara harus kembali ke rakyat untuk kebutuhan dasarnya. Tidak hanya itu, generasi muda perlu dilibatkan secara aktif dan diberi ruang tumbuh lewat pekerjaan layak dan akses ekonomi,” pungkas Prof Wahid. (red)