Penurunan angka stunting di NTB capai rekor baru, Iqbal: Ini hasil kerja bersama

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita. Angka ini menunjukkan capaian yang sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka.

Menurutnya, Pemprov NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:

- Lombok Barat: 9,58 persen

- Lombok Tengah: 9,99 persen

- Lombok Timur: 22,39 persen

- Sumbawa: 10,70 persen

- Dompu: 12,61 persen

- Bima: 12,22 persen

- Sumbawa Barat: 7,1 persen

- Lombok Utara: 14,18 persen

- Kota Mataram: 6,57 persen

- Kota Bima: 9,49 persen

Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.

Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.

Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota:

- Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus baru)

- Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus baru)

- Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus baru)

- Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus baru)

- Dompu: 0,0 persen (tidak ada stunting baru)

- Bima: 0,1 persen (36 kasus)

- Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus baru)

- Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus baru)

- Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus baru)

- Kota Bima: 0,2 persen (14 kasus baru)

Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan, papar Aka.

Gubernur Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.

Lebih lanjut Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa, “Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,”.

Dan harus diingat Pencegahan Dimulai dari Keluarga, untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.

Karena nya kami menghimbau masyarakat untuk: memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang,

memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,

menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat,

segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan NTB, H Lalu Hamzi Fikri menyampaikan, pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.

Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain:

Aksi Bergizi di Sekolah, untuk membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini.

Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti.

Pemantauan Pertumbuhan Balita, melalui layanan Posyandu dan Puskesmas secara rutin.

Refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga.

Tatalaksana Masalah Gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.

Selanjutnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi.

Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan.

Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas.

Pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.

“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri. (red)

Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara: Berkah untuk NTB Makmur Mendunia

 

OPSINTB.com - Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara digelar di halaman tengah Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (24/1/2026), menghadirkan energi persatuan yang kuat antara para masyaikh, tuan guru, dan jajaran pemerintah. Rombongan ulama dari Pondok Pesantren Daarul Lugah Wa Dakwah (Dalwa), Jawa Timur, hadir langsung dipimpin Pengasuh Ponpes Dalwa Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun, didampingi sejumlah pengasuh, di antaranya Habib Ali Ridho Baharun, serta Direktur Pascasarjana Universitas Islam Internasional Dalwa Prof Dr Ali Zainal Abidin bil Faqih.

Mewakili ulama dan tuan guru NTB, Prof Masnun Tahir Rektor UIN Mataram sekaligus Ketua PWNU NTB, menyampaikan sambutan hangat dengan menyebut NTB sebagai “sejengkal tanah surga di bumi.” Ia menegaskan silaturahmi ulama dan umara bukan sekadar seremoni, melainkan kekuatan moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dan memperkuat persatuan umat. “Ulama dan umara harus terus memperkuat silaturahmi dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan bersama,” ujarnya.

Kapolda NTB dalam sambutannya memperkenalkan diri di hadapan majelis, sekaligus menegaskan komitmen menjaga kedekatan antara aparat, ulama, dan masyarakat. Ia juga menyinggung arah pembaruan hukum nasional yang menekankan pendekatan restorative justice, agar penegakan hukum tetap menghadirkan rasa keadilan dan kemaslahatan di tengah masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penghormatan karena NTB dipercaya menjadi tuan rumah majelis penuh keberkahan tersebut. Ia menyebut pertemuan ini sebagai ruang penting untuk memperkuat ikatan batin pemerintah dengan para ulama. “Ini kehormatan bagi NTB. Semoga membawa keberkahan,” kata Miq Iqbal. Ia juga menyinggung kekagumannya pada pemikiran Hasan Bangil yang menurutnya turut memengaruhi perjalanan cara berpikir bangsa. “Saya membaca perdebatan Hasan Bangil dan Soekarno sejak saya SMA. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dzurriyat beliau,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan NTB sebagai negeri yang diberkahi, bahkan menyebut Pulau Lombok dikenal sebagai “negeri seribu wali” dengan jejak sejarah dan makam para wali yang tersebar di berbagai wilayah. Ia lalu menegaskan tiga agenda besar Pemprov NTB: pengentasan 

kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata kelas dunia. “NTB masih memiliki 106 desa kategori kemiskinan ekstrem. Kefakiran itu cenderung membawa pada kekafiran. Semua penyakit sosial berawal dari kemiskinan. Karena itu kita harus mengentaskan kemiskinan,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya dukungan para tuan guru dan masyaikh dalam menggerakkan ikhtiar bersama.

Sementara itu, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun menekankan bahwa pertemuan ulama dan umara adalah kekuatan peradaban. Ia memperkenalkan Ponpes Dalwa sebagai rumah bahasa dan dakwah, serta menegaskan bahwa bahasa dan ilmu dapat menjadi pemersatu umat. Majelis silaturahmi ini menjadi pesan kuat bahwa ketika ulama dan umara bersatu, maka yang lahir bukan sekadar wacana, melainkan kekuatan besar untuk mempercepat NTB Makmur Mendunia melalui penguatan SDM, menjaga nilai, merawat persatuan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat. (red)

SPPG Mataram tegaskan pemberhentian Ahli Gizi bukan karena menu ubi semata

 

OPSINTB.com - Manajemen Satuan Penyediaan Pendidikan dan Gizi (SPPG) Kota Mataram menegaskan, pemberhentian seorang Ahli Gizi (AG) tidak dilakukan semata-mata karena penggantian menu nasi dengan ubi, melainkan akibat akumulasi persoalan kinerja yang berlangsung dalam periode tertentu.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kota Mataram, Hermawan Riadi mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja AG yang bersangkutan.

"Keputusan ini bukan karena satu kejadian saja. Ini hasil evaluasi kinerja secara komprehensif. Kesempatan perbaikan sudah diberikan, tetapi permasalahan mendasar tetap berulang," ujar Hermawan melalui keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi dasar evaluasi. Di antaranya lemahnya perencanaan menu dan bahan baku yang menyebabkan ketidakefisienan anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap proses produksi dan pemorsian makanan sesuai standar gramasi gizi.

Selain itu, AG juga dinilai tidak mematuhi kewajiban untuk standby dan menginap di lokasi SPPG sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada minimnya pengawasan langsung terhadap kegiatan dapur.

Masalah koordinasi dengan Kepala SPPG juga menjadi catatan. Hambatan komunikasi dinilai mengganggu kelancaran operasional harian.

"Keluhan dari pihak sekolah terkait menu sudah kami tindak lanjuti dengan pembinaan dan peringatan tertulis. Namun, setelah diberi waktu perbaikan satu minggu, tidak ada perubahan signifikan," kata Hermawan.

Terkait insiden menu berbahan dasar ubi yang ditolak oleh sekolah dan siswa, Hermawan menegaskan hal itu merupakan puncak dari rangkaian masalah yang telah terjadi sebelumnya.

"Insiden menu ubi itu bukan satu-satunya alasan. Itu hanya titik kulminasi dari kegagalan perencanaan dan pengawasan yang berulang," tegasnya.

Hermawan juga menyampaikan hingga saat ini belum ada surat pemberhentian atau pengunduran diri resmi dari AG yang bersangkutan. Proses administrasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sesuai prosedur, pemberhentian AG, Akuntan (AK), maupun relawan SPPG harus melalui tahapan pembinaan dan Surat Peringatan (SP) mulai dari SP1 hingga SP3.

"Tidak dibenarkan ada pemberhentian tanpa dasar yang jelas atau karena intervensi pihak lain, kecuali atas pengunduran diri resmi," ujarnya.

Manajemen SPPG menegaskan komitmennya untuk menjaga mutu layanan gizi bagi anak-anak sekolah. Setiap keputusan terkait sumber daya manusia akan dilakukan secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan penerima manfaat program. (red)

Bikin bangga! Gubernur NTB hadiahi 33 pekerja layanan publik ibadah umrah gratis

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M Iqbal melepas 33 penerima hadiah umrah, Rabu (21/1/2026), di Pendopo Gubernur NTB. Para jamaah dijadwalkan berangkat pada Kamis (22/1) melalui Muhsinin Tour and Travel dengan pendampingan TGH M Jamiluddin Syahid Al Yazidi.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa program pemberian hadiah umrah merupakan bagian dari cita-citanya sejak awal menjabat, sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja yang selama ini menjaga keberlangsungan layanan publik.

“Di balik kebahagiaan Bapak-Ibu hari ini, saya justru yang paling bahagia. Sejak awal saya bercita-cita bisa memberangkatkan 100 orang untuk umrah di tahun pertama, meski kemampuan kami saat ini baru 33 orang. Namun percayalah, yang memanggil Bapak-Ibu ke Tanah Suci bukan saya, melainkan Allah SWT,” ujarnya.

Penerima hadiah umrah berasal dari berbagai latar belakang profesi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, antara lain kader posyandu, polisi hutan, sopir, tukang kebun, hingga pramusaji. Menurut Gubernur, kontribusi mereka memiliki nilai yang sama pentingnya dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kontribusi kalian semua diakui dan sangat berarti. Kalian bukan pelengkap, melainkan bagian penting dalam proses membangun NTB agar menjadi lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menitipkan doa untuk masyarakat NTB, khususnya mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan, agar segera keluar dari kondisi tersebut.

“Saat turun langsung ke lapangan, saya menyadari bahwa kemiskinan bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang nyata dan berat. Karena itu, saya titip doa agar masyarakat NTB dapat keluar dari kemiskinan dan para pemimpinnya diberi kekuatan untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan, program hadiah umrah akan terus diupayakan berlanjut selama tersedia rezeki. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan program umrah bagi aparatur sipil negara (ASN) berprestasi yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Agus Talino, perwakilan penerima hadiah umrah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

“Kami bersyukur atas rezeki ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi kami untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga Bapak Gubernur dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia,” ujarnya. (red)

Gubernur NTB resmikan Kampung PAS, nikmati kuliner dan live musik keren karya WBP

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia Soedjoko, meresmikan Kampung Pas di Jalan Majapahit, Kota Mataram pada Sabtu (17/01/2026). Kampung Pas ditata sebagai pusat jajanan dan kuliner rakyat yang dilengkapi hiburan live music, sekaligus menjadi alternatif destinasi baru bagi masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya.

Selain meresmikan Kampung Pas, Gubernur NTB dan Ketua Dekranasda NTB juga meresmikan Galeri Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Galeri tersebut menjadi ruang promosi produk kreatif WBP, sekaligus bagian dari penguatan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan nilai ekonomi yang dapat terus dikembangkan.

Gubernur NTB Miq Iqbal menegaskan bahwa kehadiran Kampung Pas merupakan bentuk pemberdayaan yang harus terus diperluas. “Ini bukan sekadar tempat kuliner, tetapi ruang pembinaan dan ruang harapan. Kita ingin warga binaan punya bekal keterampilan dan peluang ekonomi yang nyata,” ujar Miq Iqbal.

Kampung Pas merupakan inisiatif warga binaan yang dikolaborasikan bersama pihak Lapas serta para kepala Lapas di seluruh Provinsi NTB, dengan dukungan berbagai elemen dan komunitas di Kota Mataram. Area Kampung Pas dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal melalui stand makanan dan minuman yang tertata sederhana namun rapi, didukung akses yang mudah serta lahan parkir yang memadai.

Kehadiran Kampung Pas diharapkan tidak hanya menjadi tempat bersantai dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas, khususnya bagi warga binaan. Melalui kegiatan usaha dan galeri karya, Kampung Pas menjadi wujud kolaborasi yang menghadirkan manfaat sosial, ekonomi, sekaligus memperkuat semangat inklusif dalam pembangunan daerah. (red)

Gubernur NTB kebut aktivasi Koperasi Merah Putih

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Data Dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan, dari total 1.166 KDKMP yang telah terbentuk, sebanyak 454 koperasi sudah masuk dalam portal PT Agrinas. Dari jumlah tersebut, 249 koperasi sedang dalam proses pembangunan gerai, sementara 176 koperasi masih dalam tahap pemenuhan persyaratan untuk dapat dibangun.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, aktivasi KDKMP akan menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM. Ia juga mengarahkan agar koordinasi dengan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri terus diperkuat untuk melanjutkan persiapan 50 KDKMP model, dengan fokus utama pada percepatan aktivasi bisnis berdasarkan norma bisnis dan norma koperasi. 

Gubernur juga meminta skema pelatihan bagi pengurus dan manajer koperasi segera diaktifkan agar koperasi mampu berjalan profesional sejak awal.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan aset Pemprov NTB, Gubernur Iqbal menekankan agar luasan lahan yang digunakan hanya sesuai ketentuan minimal dari pemerintah pusat, tidak melebihi batas yang ditetapkan. Ia juga menegaskan skema pemanfaatan aset dilakukan melalui sewa pakai yang dievaluasi setiap 5 tahun, dengan grace period 2 tahun untuk konstruksi dan awal operasional. Mulai tahun ketiga, sewa ditetapkan secara rendah dan rasional, serta dituangkan dalam kontrak yang memuat hak dan kewajiban secara jelas, termasuk pengamanan dan pemeliharaan aset, serta kewajiban pembayaran PBB dan ketentuan lainnya.

Dalam laporan kepada Gubernur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan menyampaikan, pada periode 12–14 Januari 2026, Tim Aset BKAD bersama tim Dinas Koperasi UKM NTB telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 49 persil lahan aset milik Pemprov NTB yang diajukan desa/kelurahan sebagai lokasi KDKMP.

Dirinya menyebutkan pula dalam rapat koordinasi daring bersama Dinas Koperasi UMKM se kabupaten/kota pada Rabu (14/1/2026) bahwa sebagai langkah penguatan pengendalian di lapangan, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB juga menyepakati penggunaan dashboard sederhana sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian program, agar respons cepat dapat diberikan jika muncul kendala yang membutuhkan intervensi segera.

Adapun pemanfaatan aset Pemprov NTB ini diharapkan menjadi role model bagi pemanfaatan aset serupa oleh pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, maupun desa, mengingat persoalan lahan masih menjadi salah satu hambatan paling dominan dalam percepatan program. (red)