Titik balik pembangunan NTB: DTSEN sebagai single source of truth

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menegaskan transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan perencanaan dan penentuan sasaran program. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bantuan sosial dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan tumpang tindih data selama ini.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Pembagian Peran Pemanfaatan DTSEN yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H Ahsanul Khalik, di Kantor Diskominfotik NTB, Rabu (29/4/2026).

“DTSEN akan menjadi single source of truth. Ini langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid, meminimalisir kesalahan sasaran, dan mempercepat penanganan kemiskinan,” tegas pria yang akrab dipanggil Aka.

Ia menjelaskan, tata kelola DTSEN di NTB disusun secara terintegrasi: Gubernur sebagai pengendali kebijakan, Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan lintas OPD, Diskominfotik sebagai walidata, OPD sebagai produsen data, serta tim teknis sebagai pengolah data.

Senentara itu Kepala BPS NTB, Wahyudin menegaskan, DTSEN membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menargetkan program, dari pendekatan umum menjadi berbasis klasifikasi kesejahteraan (desil) yang lebih presisi.

Ia memaparkan, proses verifikasi lapangan (ground check) tahap kedua per 8 April 2026 telah mencapai 17,51 persen, dengan dukungan pendamping PKH sebesar 23,85 persen di NTB.

“Validasi ini memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ini bukan sekedar statistik, tetapi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat,” ujarnya.

Melalui pendekatan desil (1–10), pemerintah kini dapat merancang intervensi yang lebih adaptif, tidak hanya terbatas pada kelompok sangat miskin.

“Program bisa menyasar desil 1 sampai 5 sesuai kebutuhan. Ini membuka peluang masyarakat naik kelas secara bertahap,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, akses data tetap mengikuti prinsip perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data agregat melalui mekanisme resmi, sementara data by name by address (BNBA) tetap dijaga kerahasiaannya.

Ke depan, BPS akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Juni–Agustus 2026 untuk memastikan pembaruan data yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Bappeda NTB menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan ke depan wajib berbasis data, dengan DTSEN sebagai rujukan utama. Melalui aplikasi SEPAKAT, data digunakan mulai dari analisis hingga penyusunan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Dinas Sosial NTB menyampaikan masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait akurasi informasi dari masyarakat. Penguatan peran pemerintah desa dan koordinasi dengan BPS kabupaten/kota menjadi kunci dalam proses verifikasi.

Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, turut mendukung penguatan DTSEN, termasuk mendorong penempatan tenaga fungsional statistisi di OPD serta peningkatan keamanan dan interoperabilitas melalui portal NTB Satu Data.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan: Menerbitkan Surat Edaran Gubernur untuk memperkuat verifikasi data hingga tingkat desa, menyusun regulasi yang mewajibkan OPD menggunakan DTSEN dalam seluruh program, mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk analisis data

Aka menegaskan, implementasi DTSEN menjadi titik balik dalam sistem pembangunan daerah.

“Kita tidak lagi bekerja dengan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data yang presisi. Ini perubahan mendasar agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (red)

Pemprov NTB bangun sektor kesehatan melalui Desa Berdaya

 

OPSINTB.com - Tantangan utama pembangunan kesehatan di NTB adalah data yang terintegrasi. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data (evidence-based policy) untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.

“Kami masih menghadapi persoalan data yang tersebar dan belum terintegrasi. Ke depan, kami mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas agar kebijakan kesehatan lebih akurat,” ungkap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Semiloka Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 yang diselenggarakan di Mataram, Selasa (28/4/2026).

Sebagai solusi, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis desa, termasuk penyusunan indeks kesehatan desa. Program ini juga memanfaatkan potensi 7.000 posyandu dengan sekitar 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data.

“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan tiga isu utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Menurutnya, sektor kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung ketiga prioritas tersebut.

“Kesehatan memang tidak disebut secara eksplisit sebagai prioritas, tetapi menjadi bagian yang melekat. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kesehatan yang baik,” jelasnya.

Kegiatan bertema “Indonesia Sehat dari Desa” ini berlangsung pada 28 April hingga 1 Mei 2026, dengan fokus pada penguatan kapasitas dinas kesehatan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada ADINKES yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi NTB untuk menyambut kepala dinas kesehatan se-Indonesia dan para ahli di bidang kesehatan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi kami dalam pembangunan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprovi NTB saat ini tengah mendorong pengembangan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Sementara itu, Ketua Umum ADINKES, Moh Subuh menyampaikan, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam pembangunan kesehatan, khususnya melalui pemberdayaan desa.

“Kondisi kesehatan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kita ingin bangkit dari desa, karena dari sanalah upaya mewujudkan masyarakat sehat bisa dimulai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian faktor risiko kesehatan, seperti kebiasaan merokok pada usia dini yang berdampak pada berbagai penyakit, termasuk stunting dan tuberkulosis.

“Pengendalian rokok, khususnya pada remaja, menjadi salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.

Semiloka Nasional ADINKES merupakan agenda tahunan yang membahas strategi dan kebijakan kesehatan nasional, termasuk pengendalian penyakit dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan dari seluruh Indonesia serta pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah strategis menuju sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan nasional. (red)

Pemprov NTB percepat realisasi program prioritas, sinkronkan agenda daerah dengan pusat

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur.

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal. 

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah. 

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. 

"Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah," ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

"Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

"Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah," jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

"Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri," katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

"Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

"Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib," tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

"Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran. (red)

Rakor MBG NTB, Sekda Abul Chair: Perkuat kelembagaan dan patuhi SOP!

 

OPSINTB.com - Rakor Satgas Makanan Gizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi NTB digelar Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB di Mataram pada Kamis (23/4/2026). Rakor dibuka Sekda Provinsi NTB H Abul Chair, dihadiri Asisten I Setdaprov NTB Fathul Gani selaku Ketua SatgasProv NTB. Rakor juga mengikutsertakan seluruh OPD terkait Pemprov NTB, Kasatgas Kabupaten/Kota se NTB, Koordinator MBG NTB dan dari unsur steakholder terkait lainnya.

Kepada peserta Rakor Sekda Abul Chair mengingatkan untuk menjalankan mandat dan amanah dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mencerdaskan, menyehatkan generasi penerus bangsa melalui program mulia pemerintah yakni Makanan Gizi Gratis (MBG). Semua pihak harus mempunyai komitmen kuat untuk lebih memperhatikan generasi bangsa ke depan menjadi lebih baik.

 

“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit “Tau-Tau”, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi, derajat kesehatan generasi kita secara umum juga menjadi sorotan. Kita harus memberikan kontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal demikian,” tandasnya mengingatkan.

Abul Chair yang sebelumnya Kepala BPKP Jawa Timur ini juga menyebutkan, perintah Alloh dalam Alquran untuk menjadi kewajiban semua manusia, kewajiban orangtua, kewajiban aparatur negara untuk tidak meninggalkan generasi dalam keadaan yang masih lemah. Namun takutlah kalian ketika meninggalkan generasi anda yang masih lemah, tanggungjawab moral untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi tertinggal dan diabaikan begitu saja.

“Karena itu sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG nya diamanahkan untuk mencetak generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif khususnya di NTB sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman, lemah fisik dan lainnya. Tugas kita Bersama menjadikan generasi kita menjadi lebih baik, cerdas, tekun dan sehat ke depannya,” ujar Abu Chair yang Alumni Universitas Jember ini.

Karena itu, lanjut Abul Chair yang pernah bertugas sebagai Pegawai BPKP di Irian Jaya, sekarang Provinsi Papua ini mengingatkan, dalam pelaksanaannya tugas penting keberadaan Satgas baik ditingkat provinsi kabupaten/kota se NTB menjadi motivasi, memberikan penguatan terhadap eksistensi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Bagaimana Satgas di kabupaten/kota juga bisa mengontrol, mengevaluasi pelaksanaanya di wilayah masing-masing dan berjalan dengan sebaik-baiknya.  

Dia juga mengingatkan, selain itu dalam pelaksanaan program MBG di lapangan juga harus tetap mempedomani aturan-aturan yang sudah digariskan, bagaimana tata kelola pelaksanaannya, penataan kelembagaan, standarisasi pelaksanaannya, SOP yang harus dipatuhi bersama.

“Artinya tak ada satupun yang dalam pelaksanaannya keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti SOP yang sudah ada tentu saja akan lebih mudah dalam mengevaluasi, memonitoring dan menemukan solusinya secara memadai. Bukannya untuk mencari-cari kesalahan tapi sama-sama berkontribusi dan berkiprah nyata untuk membangun generasi bangsa kita. MBG ini menjadi ujung tombak mencetak sumberdaya manusia ke depan yang diharapkan menjadi lebih baik. Mengingat anggaran yang disiapkan pemerintah tidaklah kecil,” jelas Abu Chair.

Sekda Abul Chair juga menekankan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG disuplay dari NTB. Hal ini mengingat NTB kaya akan hasil-hasil produksi dari pertanian, peternakan maupun sumberdaya perikanan baik laut maupun darat. “Bisa dibayangkan dampaknya akan perputaran ekonomi tentu akan cukup tinggi bagi masyarakat NTB,” tutupnya. 

Kepala Satgas MBG Provinsi NTB, H Fathul Gani sebelumnya melaporkan, Rakor MBG kali ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di wilayah Nusa Tengara Barat. Persoalan-persoalan dan kendala-kendala di lapangan yang ditemukan untum segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaannya bisa berjalan sebagaimana diharapkan.

Sekda pada Kabupaten/Kota selaku Kasatgas di wilayanya masing-masing kata Fathul Gani yang juga Asisten I Setdaprov NTB memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pelaksanaan MBG yang tentunya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar berjalan dengan sebaik-baiknya. “Pemprov NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah akan terus mendorong Pemkab/Pemkot se NTB untuk memberikan sosialisasi dan memberikan kemamfaatan bagi penerima manfaat di masing-masing kabupaten/Kota. 

Fathul Gani yang sebelumnya Kasat Pol PP NTB ini juga menyebutkan, berdasarkan data terakhir, ada beberapa dapur yang sudah dibuka kembali, terutama yang telah memenuhi SLHS dan IPAL. Saat ini tersisa 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat tersebut.

Terkait hal ini ia berharap agar ratusan dapur yang belum dibuka bisa menyelesaikan syarat tersebut pada April ini, sehingga bisa beroperasi kembali. Karena dampaknya ribuan penerima manfaat ikut diliburkan imbas penutupan dapur tersebut. "Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan," kata Gani yang juga Asisten I Setda NTB ini. (red)

Lepas jamaah haji kloter I, Gubernur Iqbal: Kami titip doa untuk NTB

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji Kloter I asal Kabupaten Lombok Timur dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Bir Ali I, Asrama Haji Lombok, Senin (21/4/2026).

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menyampaikan bahwa keberangkatan jamaah haji merupakan momen istimewa, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci.

“Bapak dan Ibu yang berangkat malam ini adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama,” ujar Gubernur.

Miq Iqbal juga menegaskan bahwa tahun ini menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, seiring dimulainya peran Kementerian Haji sebagai institusi khusus yang menangani layanan haji secara lebih fokus dan profesional.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji. Kita doakan bersama agar penyelenggaraan tahun ini berjalan lancar dan semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPR RI Komisi VIII yang datang langsung dari Jakarta untuk melepas jamaah, sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan penyelenggaraan haji.

Gubernur juga mengingatkan para jamaah agar menjaga nama baik bangsa dan daerah selama berada di Tanah Suci.

“Jamaah haji Indonesia dikenal sebagai jamaah yang rapi, disiplin, ramah, dan saling tolong-menolong. Jaga sikap dan ikuti arahan petugas agar ibadah berjalan lancar,” pesannya.

Secara khusus, Miq Iqbal menitipkan doa kepada para jamaah untuk kemajuan daerah Nusa Tenggara Barat.

“Kami titip doa untuk NTB di tempat-tempat mustajab. Semoga daerah kita menjadi daerah yang makmur, sejahtera, dan dijauhkan dari segala bencana,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. Lalu Muhammad Amin, melaporkan bahwa jumlah jamaah haji Kloter I asal Kabupaten Lombok Timur sebanyak 393 orang. Dari jumlah tersebut, dua orang jamaah tidak dapat diberangkatkan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan telah digantikan oleh jamaah lain.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa pelepasan jamaah haji kali ini merupakan momen istimewa karena dipimpin langsung oleh Gubernur NTB sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya jamaah haji.

“Kehadiran Bapak Gubernur menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemberangkatan berjalan lancar dan jamaah mendapatkan pelayanan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Kita semua berharap dan berdoa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” imbuhnya. (red)