Guru paruh waktu Lombok Tengah demo minta naik gaji

 

OPSINTB.com – ‘’Jadi guru jujur berbakti memang makan hati.’’ Guru, seperti digambarkan Iwan Fals dalam lirik lagu ‘’Umar Bakri’’, mengayomi, meneladani pekerja keras, tapi gaji sedikit. Itulah yang melatarbelakangi puluhan guru PPPK paruh waktu di Lombok Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati setempat, Rabu (29/4/2026).

Seperti tak mau kalah dengan Nakes PPPK paruh waktu, yang tuntutannya kurang lebih sama yaitu kenaikan gaji dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

‘’Sesuai yang tertera dalam Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, gaji sesuai upah minimum yang berlaku di suatu daerah,’’ ujar Sinasah, guru SDN 1 Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

Tak kunjung ditemui bupati, para guru membakar kardus dan tisu sambil berorasi, kemudian berdoa. Beberapa orang guru terlihat meneteskan air mata saat lagu Himne Guru diputar.

Mereka juga mengutarakan,  selain digaji Rp 200 ribu perbulan, ternyata dari nilai tersebut juga terdapat potongan-potongan tertentu. ‘’Sehingga, untuk transportasi ke sekolah saja tak mencukupi,’’ kata mereka.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, saat dikonfirmasi usai menemui para guru menyatakan, tuntutan kenaikan gaji dan permintaan pengangkatan menjadi penuh waktu adalah harapan semua pihak agar para guru sejahtera.

‘’Tetapi, tidak serta-merta bisa dipenuhi. Harus ada usaha kita ke kementerian dan harus menunggu APBD perubahan lalu dibahas TAPD serta diparipurnakan di DPR,’’ ujar Bupati.

Kata Bupati, status mereka menjadi penuh waktu masih terbuka lebar, tapi akan didiskusikan terlebih dahulu dengan kementerian. ‘’Ya, akan berproses. Sama dengan honorer yang lain juga. Tapi, sabar dulu, mereka kan baru kemarin dapat SK,’’ ucapnya.

Pathul menyebut, besaran gaji yang diterima seharusnya tidak dipermasalahkan. Sebab, sebagian besar guru paruh waktu juga sudah bersertifikasi. Dia merinci, dari 1.500 orang guru paruh waktu, 1.069 orang di antaranya sudah tersertifikasi.

‘’Artinya kan ada tunjangan lainnya, pendapatan lainnya yang mereka dapatkan,’’ jelas Bupati.

Bupati mengatakan, gaji Rp 200 perbulan ini hanya bersifat sementara. Jumlah bisa bertambah jika keuangan daerah telah stabil. Akhirnya, setelah mendapatkan jawaban dari Bupati, para guru membubarkan diri dengan tertib. (wan)

Tembus industri global, mahasiswa Hamzanwadi berangkat magang ke Jepang

 

OPSINTB.com - Universitas Hamzanwadi, napakan jejak menuju panggung nasional. Kali ini  tercatat 19 mahasiswa yang mengikuti Program Magang Internasional ke Jepang, bagi mahasiswa Program Studi Pariwisata Universitas Hamzanwadi. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Internasional ini berlangsung di Meeting Room Rektorat Universitas Hamzanwadi, pukul 09.00–11.00 WITA, Kamis (23/04/2026).

Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, jajaran wakil rektor, Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Koordinator Prodi Pariwisata Muhammad Ramli, M.Pd, Direktur PT Indonesia Nippon Anugrah (INA) Parman Munte, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, serta para peserta beserta orang tua.

Sebanyak 19 mahasiswa akan diberangkatkan dalam dua kloter.  Keberangkatan pertama akan mulai tanggal 5 Mei 2026.

Program ini merupakan hasil proses panjang sejak April 2025, mulai dari sosialisasi, seleksi, wawancara, hingga pelatihan bahasa. 

Selama satu tahun, mahasiswa akan menjalani magang di industri internasional yang kemudian dikonversi menjadi dua semester perkuliahan.

Koordinator Prodi Pariwisata, Muhammad Ramli mengingatkan, agar mahasiswa tetap menjaga komitmen akademik, khususnya dalam penyelesaian tugas akhir.

"Sekaligus membuka peluang bagi batch berikutnya untuk mengikuti program serupa," terangnya. 

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hamzanwadi, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, pesan penuh motivasi kepada peserta. Dia meminta seluruh peserta magang untk memanfaatkan waktu satu tahun ini sebaik mungkin.

"Tingkatkan skill dan kemampuan bahasa," pintanya.

Pengalaman seperti ini, imbuhnya, tidak bisa dibeli, tetapi akan menjadi bekal besar untuk masa depan.

Ia mengapresiasi kerja sama dengan PT INA serta membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak.

"Termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Imigrasi Lombok Timur, guna menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global," terang Ummi Rohmi.

Sementara itu, Direktur PT INA, Parman Munte menyampaikan, mahasiswa akan ditempatkan di Gensen Holding dan Itoens Hotel. Dirinya optimistis mahasiswa Universitas Hamzanwadi mampu beradaptasi dengan cepat di Jepang, didukung hasil pelatihan dan seleksi yang menunjukkan kesiapan yang sangat baik.

Program ini menjadi langkah nyata Universitas Hamzanwadi dalam mendorong mahasiswa menembus batas global, sekaligus memperkuat kompetensi dan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja internasional. (zaa)

Program guru tamu, siswa jurusan kuliner SMK NWDI Pancor belajar fruit carving bersama cheff professional

 

‎OPSINTB.com - Estetika dalam dunia kuliner bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai nilai tambah untuk satu produk. Seni ini dapat dibilang juga menjadi salah satu hal yang krusial bagi seorang profesional.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Jurusan Kuliner SMK Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Pancor, tidak tanggung-tanggung, sekolah menghadirkan dua pakar langsung dari Indonesian Chef Association (ICA) NTB untuk memberikan pelatihan intensif kepada 46 siswa kelas X dan XI. 

Langkah ini menjadi strategi jitu sekolah dalam membekali peserta didik dengan keahlian spesifik sebelum mereka diterjunkan ke dunia kerja nyata.

‎

‎Kaprodi Kuliner SMK NWDI Pancor, Evilia Rochmi menjelaskan, fruit carving dipilih karena manfaatnya yang sangat besar di dunia kerja, terutama di sektor perhotelan dan restoran kelas atas. 

‎

‎"Hari ini kita belajar mengukir buah pepaya karena teksturnya yang ideal bagi pemula untuk diukir," kata Kaprodi SMK NWDI Pancor Evilia Rochmi, disela kegiatan Guru Tamu dengan tema Fruit Carving atau seni mengukir buah, Senin (20/04/2026).

Kegiatan guru tamu tersebut,  lanjutnya, merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan minimal sekali setiap semester.

Fruit carving, kata dia, adalah skill yang sangat dibutuhkan di industri. Pihaknya ingin siswa setempat memiliki pegangan khusus saat lulus nanti.

Menurutnya, pelatihan kali ini terasa sangat mendesak bagi siswa kelas XI yang dijadwalkan akan berangkat magang (Prakerin) pada bulan Juni mendatang ke berbagai hotel berbintang yang ada di wilayah Lombok dan sekitarnya. 

‎

‎"Di sekolah mungkin mereka belajar teknik dasar, tapi hari ini mereka belajar langsung dari ahlinya. Pembelajarannya jauh lebih konkret karena dibimbing oleh Chef profesional langsung," tegasnya.

‎

‎Sementara itu, Wakil Kepala SMK NWDI Pancor Bidang Kurikulum, Ricky Ardiansyah, S.Pd, menyatakan bahwa interaksi langsung dengan praktisi adalah kunci agar siswa tidak gagap saat berada di lingkungan industri.

‎

‎Kegiatan itu disebutnya merupakan upaya sekolah agar anak-anak tidak kaget saat di dunia kerja nanti. 

"Dampaknya sangat nyata. Sebagai contoh, siswa kami yang sedang PKL di Sparga Resort bahkan sudah ada yang ditarik sebagai tenaga casual karena keahliannya dinilai mumpuni," ungkapnya.

‎

‎Ia menekankan, kebijakan mengundang praktisi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) tidak hanya terbatas pada jurusan Kuliner. SMK NWDI Pancor secara konsisten mendorong jurusan lain seperti Perhotelan, Tata Busana, hingga Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) untuk aktif berinteraksi dengan para ahli di bidangnya.

‎

‎"Selain akademisi, kita juga mengundang para praktisi. Semua jurusan kita dorong untuk melakukan hal yang sama agar mereka bisa berinteraksi langsung dengan kebutuhan industri," jelasnya

‎

Salah seorang siswa, Nila Ratna Saputri, mengaku merasa bangga bisa belajar langsung bersama Cheff profesional dari ICA NTB. Ia berharap, dengan adanya praktik seperti itu, dirinya bisa  lebih siap ketika mengikuti kegiatan PKL di dunia industri nantinya. 

‎

‎"Kegiatan ini sangat membantu sekali bagi kami yang hendak PKL di dunia industri nanti, karena sudah ada pengalaman dasar," ujarnya. 

‎

‎Ia mengakui, teknik Fruit Curving yang tengah dipelajari itu memang gampang-gampang susah untuk dilakukan. Namun Ia percaya bahwa dengan adanya bimbingan dari ahlinya, hal itu akan lebih memudahkan.

‎

‎"Memang susah sih, tapi kalau kita belajar dengan baik dan serius mungkin akan lebih terasa gampang dan terbiasa," pungkasnya. 

‎

‎Dengan adanya pelatihan fruit carving ini, SMK NWDI Pancor ber komitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan tangan yang siap bersaing di pasar kerja global. (zaa)

Perpisahan tak boleh berlebihan, Dikbud Lombok Timur keluarkan larangan

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan imbauan tegas terkait pelaksanaan kegiatan perpisahan siswa kelas akhir di jenjang PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Sekretaris Dinas Dikbud Lombok Timur, Lalu Bayan Purwadi, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah beban biaya berlebih bagi orang tua siswa menjelang akhir tahun pelajaran.

“Sekolah diminta memastikan kegiatan perpisahan berjalan sederhana, tidak berlebihan, dan tidak memberatkan wali murid,” ujarnya.

Dalam edaran tersebut, Dikbud secara tegas melarang siswa melakukan konvoi atau pawai setelah ujian sekolah maupun saat pengumuman kelulusan. 

Selain itu, kegiatan karyawisata atau study tour ke luar daerah maupun ke tempat wisata dalam rangka perpisahan juga tidak diperbolehkan.

Sebagai gantinya, kegiatan perpisahan diimbau dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan konsep sederhana dan sarat nilai pendidikan karakter. Kegiatan tersebut juga harus diinisiasi oleh siswa, seperti melalui OSIS atau panitia siswa, sementara guru hanya berperan sebagai pembina dan pengawas.

“Guru dan pihak sekolah tidak boleh menjadi penyelenggara utama. Mereka hanya melakukan pengawasan agar kegiatan tetap sesuai norma dan tata tertib,” jelas Lalu Bayan.

Dikbud juga melarang adanya pungutan biaya yang membebani orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, sekolah tetap didorong untuk memanfaatkan dana BOS sesuai petunjuk teknis guna mendukung kegiatan perpisahan secara wajar.

Lebih lanjut, kegiatan perpisahan dianjurkan diisi dengan kegiatan positif seperti syukuran sederhana, pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi, hingga kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan lingkungan atau tempat ibadah.

Dikbud menegaskan bahwa kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan ini di masing-masing sekolah.

“Kami ingin memastikan momen kelulusan tetap bermakna tanpa harus berlebihan, sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kepada siswa,” tutupnya. (red)

Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)

Revitalisasi SMK di NTB: Targetkan 400 sertifikasi tanpa diskriminasi

 

OPSINTB.com - Pemrpov NTB terus mendorong pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan pada saat sesi dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3/2026).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi, berkualitas, dan dikerjakan dengan baik meski dengan anggaran terbatas. Dirinya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan …,” ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut, serta berpesan agar guru menjadi orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini ditujukan agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Target tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran”, tutur Gubernur.

Sementara itu, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun dipastikan telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian yg j Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.

Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional.” Tegas Gubernur Iqbal

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar terbaik.

Gubernur Iqbka memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal, demi mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Namun, perjuangan bersama kini mulai menunjukkan hasil.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.

Pemeprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan. Gubernur Iqbal berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif pada masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Dirinya menyebut Menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta, bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional. (red)