Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa - OPSINTB.com | News References

18/11/26

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Hambali, mengungkap sejumlah indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditemukan di beberapa desa. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa.


Hambali menuturkan, salah satu praktik yang dinilai menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan desa terjadi ketika kepala desa bersama bendahara mencairkan dana di bank, tetapi uang yang dicairkan justru langsung dikuasai oleh kepala desa.


"Kalau kepala desa dan bendahara datang ke bank, kemudian uangnya masuk ke tas kepala desa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, itu sudah salah. Mekanisme seperti itu saja sudah tidak benar," ungkap Hambali. Selasa (17/11/2026).


Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Bendahara memiliki peran penting dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.


Ia juga mengungkapkan, terdapat desa yang pengelolaan keuangannya sepenuhnya dikendalikan kepala desa, sementara bendahara tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut. 


Bahkan lanjutnya, dalam beberapa kasus, hak perangkat desa seperti honor maupun siltap diduga bayak yang diembat oleh oknum kepala desa.


"Tidak semua sih kepala desa yang begitu, tetapi ada oknum,"terangnya


Selain itu, Hambali menyoroti adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tertentu justru dialihkan ke kegiatan lain tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.


Temuan lainnya adalah pekerjaan fisik yang belum direalisasikan meskipun anggarannya telah dicairkan dan pertanggungjawaban administrasinya telah diselesaikan. Bahkan, ada pekerjaan yang baru dikerjakan ketika tim melakukan pemeriksaan atau monitoring.


"Ada yang anggarannya tahun sebelumnya, tetapi baru dikerjakan ketika kami turun melakukan pemeriksaan. Setelah dikonfirmasi, ternyata uangnya sudah habis, sementara pekerjaan fisiknya baru dilaksanakan saat pemeriksaan berlangsung," jelasnya.


Hambali menegaskan, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena Dana Desa merupakan uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.


Ia mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, terlebih penggunaan Dana Desa saat ini mendapat pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas, masyarakat hingga media.


Menurutnya, Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan stunting.


"Uang desa ini adalah uang rakyat. Harapan kami, dana tersebut benar-benar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran desa, kemajuan pembangunan, serta membantu mengurangi angka kemiskinan dan stunting," tegasnya.


Untuk mencegah terulangnya persoalan tersebut, Dinas PMD Lombok Timur secara rutin melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa minimal dua kali dalam setahun.


Namun, Hambali menilai pembinaan tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas PMD. Ia berharap ke depan kegiatan bimbingan teknis juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat.


Dengan keterlibatan lembaga tersebut, kepala desa dan perangkat desa tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis mengenai tata kelola keuangan, tetapi juga mengetahui secara langsung berbagai bentuk pelanggaran beserta konsekuensi hukumnya.


"Kalau kami mungkin lebih banyak menyampaikan teknis pengelolaan keuangan. Tetapi bagaimana pengelolaan yang melanggar aturan, itu perlu disampaikan juga oleh APH dan Inspektorat agar menjadi pembelajaran sekaligus memberikan efek jera," pungkasnya. (kin)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama