OPSINTB.com - Tercatat dua kegiatan seremonial yang digelar di tahun ini. Satu Festival 1 Muharam, kedua peringatan HUT Lombok Timur 131 yang direncanakan dilaksanakan pada 31 Agustus mendatang.
Tentu kedua acara seremonial ini menjadi sorotan. Terlebih di tengah adanya soal infrastruktur.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kendati demikian, menurutnya, agenda peringatan hari jadi daerah juga tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari momentum mengingat sejarah berdirinya Kabupaten Lombok Timur.
"Supaya dua-duanya bisa jalan. Mengingat kapan lahirnya Lombok Timur itu juga perlu, tetapi memperhatikan kebutuhan masyarakat di Lombok Timur juga perlu," kata Nurhasanah, kepada opsintb.com, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan, pelaksanaan berbagai kegiatan daerah harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, DPRD Lombok Timur terus mengawal agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan, mendapatkan porsi perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Selama ini kami sedang membahas APBD 2027. Kami kawal terus untuk perbaikan infrastruktur di Lombok Timur, khususnya jalan," ujarnya.
Menurut Nurhasanah, kondisi jalan di Lombok Timur masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Banyak ruas dalam kondisi rusak, sehingga penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah setiap tahun.
Ia menilai, perbaikan jalan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik akan memperkuat konektivitas antardaerah dan mempermudah aktivitas ekonomi warga.
"Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa ada konektivitas, khususnya jalan. Jadi tentu ini menjadi prioritas dari pemerintah daerah juga sebenarnya," tegasnya.
Nurhasanah menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki komitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun, banyaknya ruas jalan yang membutuhkan penanganan membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait kritik masyarakat yang mempertanyakan anggaran kegiatan seremonial dan berharap dana tersebut dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan jalan, Nurhasanah mengatakan masyarakat memiliki penilaian masing-masing terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sementara agenda daerah yang memiliki nilai sejarah dan sosial tetap dapat dilaksanakan secara proporsional.
"Sekali lagi, kembali lagi kita lihat kemampuan daerah. Yang jelas, kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, tetap menjadi perhatian dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah setiap tahun," pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami