Bupati Iron desak BPJS: Pelayanan harus cepat, keluhan warga jangan diabaikan!

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, meminta BPJS Kesehatan memperkuat kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, responsif, dan berkualitas.

Hal itu disampaikan Haerul Warisin saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Kamis (20/8/2026). Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah H Muhammad Juaini Taofik.

Forum tersebut digelar mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026.

Bupati Iron secara khusus meminta Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur segera memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Ia juga menyoroti persoalan peserta BPJS yang tiba-tiba terhapus dari kepesertaan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, apabila seorang peserta sebelumnya telah terdaftar pada fasilitas kesehatan kemudian kepesertaannya terhapus, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

"Kalau ada peserta yang sebelumnya terdaftar kemudian terhapus, harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya," tegasnya.

Selain kepesertaan, Iron menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mutu tenaga kesehatan, kelengkapan peralatan medis, hingga ketersediaan obat-obatan harus menjadi perhatian bersama.

Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Iron meminta pengelolaan sampah dilakukan dengan baik serta melarang penempatan barang pribadi di ruang pelayanan karena dapat mengganggu kenyamanan pasien dan kualitas pelayanan.

"Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan," katanya

Ia menilai kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus aspek vital dalam pembangunan daerah. Karena itu, forum kemitraan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Lombok Timur.

Di sisi lain, Bupati mengakui besarnya jumlah peserta BPJS membuat beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah cukup signifikan. Meski demikian, Pemkab Lombok Timur tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemda, kata dia, akan mencari solusi bersama legislatif dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan program kesehatan.

"Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan," bebernya

Bupati juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh mitra yang selama ini telah bekerja sama dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menekankan agar proses pendaftaran peserta dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terjadi penolakan terhadap calon peserta yang memenuhi ketentuan.

Sinergi antara BPJS Kesehatan, instansi kesehatan, dan Dinas Sosial juga diminta terus diperkuat agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat diberikan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, Iron menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas karena merupakan salah satu layanan dasar utama.

Pemkab Lombok Timur bahkan akan meninjau kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan pada tahun anggaran 2026 demi menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.

Forum kemitraan ini diharapkan menjadi wadah penguatan koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Dalam struktur forum, Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris.

Sementara anggotanya terdiri dari Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong. (zaa)