Banggar DPRD Loteng dorong pemda detail periksa sumber PAD

Banggar DPRD Loteng dorong pemda detail periksa sumber PAD

OPSINTB.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah (Loteng) mendorong Pemda Loteng lebih detail memeriksa sumber-sumber pendapatan daerah. ''Sesungguhnya itu mendorong pemda untuk lebih detail memeriksa sumber-sumber pendapatan daerah kita. Sehingga jelas sumbernya, jelas juga harganya,'' kata anggota Banggar DPRD, Ahmad Samsul Hadi ditemui wartawan, Senin (10/8/2026).

Sebagai contoh, rumah potong hewan (RPH). Menurutnya, pemda seharusnya lebih teliti dalam mendata jumlah RPH dan jumlah hewan yang dipotong dalam sehari. Kendati tidak melakukan pemotongan setiap hari, namun pada hari-hari tertentu seperti Idul Adha ataupun perayaan hari besar agama lainnya, RPH terkadang memotong lebih dari satu.

''Kemudian kita meminta untuk memeriksa RPH, pasti ada yang tidak berizin. Sekarang apa yang dilakukan? Semua harus punya izin, kemudian berkaitan tentang limbah, dan macam-macam,'' imbuhnya.

Adapun RPH, ia menjelaskan, harus membayar Rp20 ribu kepada pemda dari setiap hewan yang dipotong. Sebagai contoh, RPH yang telah memiliki pembeli ''tradisional'' atau punya langganan banyak bisa saja melakukan pemotongan dua sampai tiga ekor per hari.

Contoh kedua, jasa penyewaan alat berat oleh Dinas PUPR. Ia meminta pemda menaikkan tarif sewa alat berat. Sebab, Ahmad melanjutkan, jasa sewa alat berat tidak mungkin sama dengan dua tiga tahun ke belakang.

''Tidak mungkin harga sewa sama dengan satu tahun yang lalu. Dalam tiga-empat bulan saja pasti tarif beda.''

''Potensi PAD kita itu harus digali sedalam-dalamnya oleh pemda,'' tambahnya.

Lebih jauh Ahmad mencontohkan, tempat wisata pemandian Aiq Bukak di Kecamatan Batukliang Utara. Ia menyebut, tidak mungkin dalam setahun pemandian legendaris itu hanya dikunjungi oleh 1.500 wisatawan.

''Jadi itu yang kami minta untuk didorong PAD-nya,'' ujarnya.

Oleh sebab itu, Komisi Pengawasan atau tim Banggar meminta pemda mendata ulang jumlah wisatawan yang berkunjung. Karena bisa jadi data yang tidak valid menjadi sumber bocornya PAD Loteng.

''Misalnya dari sektor pajak bumi dan bangunan. Pemda bisa memanggil kepala desa atau sedahan untuk memeriksa angka yang kita pegang presisi dengan dokumen yang dipegang desa-desa,'' papar Ahmad. (wan)