OPSINTB.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah (Loteng) menyoroti dua penyebab rentan konflik dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pertama, konflik kerap kali dipicu aspek sejarah. Aspek sejarah mengacu berbagai peristiwa di masa lalu, seperti sengketa wilayah dan dendam antar kelompok akar rumput.
‘’Hal ini yang memicu ketegangan atau benturan di masa kini,’’ kata Kepala Bakesbangpol Loteng, Murdi AP, dikonfirmasi Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, hal tersebut terjadi karena ingatan kolektif atau trauma sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Kedua, konflik juga kerap dipicu status desa. Misalnya, Murdi melanjutkan, suatu desa memiliki klasifikasi desa berkembang atau kawasan cepat tumbuh.
‘’Kawasan cepat tumbuh itu aktivitas sosial dan ekonominya tinggi. Tingkat pendapatan, kemudian pendidikan penduduknya rata-rata di atas,’’ imbuhnya.
Secara sosiologis juga, masyarakat akar rumput yang terlibat hampir setiap hari bertemu, yang menyebabkan tingkat sensitivitas masyarakat tinggi.
Adapun tahapan Pilkades serentak di Loteng telah dimulai pekan kemarin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah memanggil para perangkat desa. Pemanggilan ini, kata Kepala DPMD Loteng Baiq Murniati, untuk pembentukan panitia Pilkades, yang sebelumnya akan dibimtek dahulu.
‘’Panitia yang dibentuk nanti oleh BPD, tidak ada yang berpihak pada calon tertentu yang sedang berkompetisi. Harus netral,’’ tegasnya.
Adapun Pilkades serentak di Loteng akan dilakukan pada 29 Oktober 2026. 87 desa yang terlibat, ungkap Murniati, membutuhkan dana sekitar Rp4,6 miliar. Dana tersebut disiapkan dari APBD dan APBDes.
‘’Besaran bantuan yang disalurkan kepada masing-masing desa penyelenggara Pilkades sesuai dengan jumlah TPS,’’ ungkap Murniati. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami