OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan resmi menyelesaikan penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.
Kerja sama strategis ini menjadi solusi konkret pemerintah daerah dan perbankan syariah untuk memberikan akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan. Program ini sekaligus memutus rantai praktik rekrutmen ilegal atau non-prosedural yang sering merugikan calon tenaga kerja akibat keterbatasan pembiayaan dari pihak ketiga.
Respons Atas Tingginya Permintaan PMI NTB
Langkah ini diambil menyusul tingginya animo masyarakat NTB untuk bekerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyumbang PMI terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai kontributor tertinggi tingkat provinsi.
Sepanjang tahun 2025, tercatat 35.215 orang PMI asal NTB telah diberangkatkan. Untuk tahun 2026, proyeksi pemberangkatan diperkirakan stabil di kisaran 30.000 orang, ditambah minat peserta magang yang mencapai lebih dari 1.000 orang.
Plafon Rp10 Miliar untuk Tahun 2026
Menyadari potensi yang sangat besar tersebut, Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal sebesar Rp10 miliar pada tahun buku 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan Magang. Penyaluran bersifat fleksibel dengan pola top-up, sehingga anggaran dapat ditambah sesuai penyerapan dan kebutuhan di lapangan.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) finalisasi program, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen manajemen untuk menghadirkan layanan prima sesuai prinsip syariah dan tata kelola perbankan yang sehat.
Tiga Pola Pembiayaan KUR PMI dan Magang
Bank NTB Syariah menawarkan tiga pola pembiayaan yang adaptif:
1. Pola Channeling
Kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi. LPK merekomendasikan calon nasabah, kemudian bank melakukan verifikasi, analisis kelayakan, dan pencairan setelah akad.
2. Pola Langsung kepada PMI
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Khusus bagi calon PMI yang sudah terdaftar resmi di BP3MI dan memiliki visa kerja.
3. Pembiayaan Khusus Peserta Magang
Kerja sama langsung melalui PKS dengan LPK resmi penyelenggara magang luar negeri bagi peserta yang lulus seleksi visa magang.
“Seluruh skema KUR yang kami susun wajib mematuhi ketentuan Permenko Bidang Perekonomian, termasuk Permenko Nomor 1 Tahun 2026. Pencairan dana baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang resmi terbit untuk memitigasi risiko NPF,” jelas Agus Suhendro.
Proses Verifikasi Paralel dan Mitigasi Risiko
Menjawab keluhan pengelola LPK mengenai biaya talangan, Bank NTB Syariah menerapkan verifikasi paralel (prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan) sejak masa pelatihan. Sehingga begitu visa terbit, dana dapat langsung cair.
Untuk menjaga rasio NPF di bawah 5% sesuai ketentuan OJK, pengembalian dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji bulanan di negara penempatan. Bank juga memperkuat kerja sama dengan perbankan global untuk mengelola remitansi. Keluarga inti (orang tua atau pasangan) wajib terlibat sebagai penjamin moral dan ikut menandatangani akad.
Fokus Pilot Project: Malaysia dan Jepang
Pemprov NTB memfokuskan tahap awal (pilot project) pada dua negara tujuan utama:
• Malaysia (Sektor PMI)
Plafon Rp10 juta – Rp80 juta. Dana digunakan untuk biaya riil persiapan (paspor, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan, medical check-up, tiket, dan visa). Untuk penempatan zero cost, dibuka pembiayaan modal kerja bagi P3MI resmi.
• Jepang (Sektor Magang)
Plafon Rp50 juta – Rp70 juta per peserta. Pembiayaan mencakup pelatihan bahasa N3, akomodasi, konsumsi, asuransi, dan visa magang, sejalan dengan kuota dari Kementerian Desa PDT.
Dukungan Penuh Pemprov NTB
Program ini didukung penuh Pemprov NTB. Disnakertrans NTB sedang mempercepat penyelesaian Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang progresnya sudah mencapai 80%. Sementara Biro Hukum Setda NTB menyusun Peraturan Gubernur (Perkada) untuk menyelaraskan program dengan Perda yang ada.
Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen memberikan pendampingan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya. Dengan remitansi NTB yang mencapai Rp234 miliar (2023) dan Rp223 miliar (2024), pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat mengubah remitansi menjadi modal usaha produktif, menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, dan mengurangi kemiskinan di daerah. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami