28/04/26

Home Lombok Timur Bupati Lotim curhat ke Mensos, dari lahan program SR hingga BPJS

Bupati Lotim curhat ke Mensos, dari lahan program SR hingga BPJS

Redaksi
Lombok Timur - 4/28/2026

Bupati Lotim curhat ke Mensos, dari lahan program SR hingga BPJS

OPSINTB.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah pada Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung berbagai persoalan daerah kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menyoroti dua isu utama, yakni kendala lahan untuk program Sekolah Rakyat serta penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

H Iron menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi hambatan, khususnya pada ketersediaan lahan dan fasilitas.

"Saat ini, sekitar 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menempati eks Akper Sakra," beber H Haerul Warisin di hadapan Mensos.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun, kebutuhan terbaru mencapai 7 hektare.

Meski demikian, Pemda Lombok Timur tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Selain program Sekolah Rakyat, bupati juga mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 130.000 warga di Lombok Timur.

Padahal bebernya, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar, meningkat dari Rp 80 miliar pada tahun sebelumnya, untuk membiayai kepesertaan masyarakat.

Ia menilai, jika penonaktifan tersebut tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran hingga Rp 50 miliar, yang dinilai cukup memberatkan APBD.

"Kami harus menambah anggaran cukup besar. Meski pendapatan daerah meningkat, beban ini tetap berat," ujarnya.

Sementara itu, untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), H Iron memastikan kondisi di Lombok Timur relatif aman dan berjalan baik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan.

Terkait BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 70 ribu peserta dari 130 ribu yang dinonaktifkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun lanjutnya, sebanyak 72 ribu jiwa diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.

"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," pungkasnya. (zaa)