OPSINTB.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (27/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyetujui usulan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan 10 unit kapal bagi nelayan setempat.
Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat pesisir di Lombok Timur.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, matur tampiasih atas kunjungan kerja Bapak Menteri di Desa Ekas Buana," ucap Bupati Haerul Warisin.
Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya itu memaparkan, Kabupaten Lombok Timur memiliki panjang garis pantai sekitar 220 kilometer yang menyimpan potensi besar di sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pariwisata bahari.
Di wilayah Ekas Buana, imbuhnya, masyarakat mengembangkan budidaya lobster dan ikan kerapu dengan keramba jaring apung, sekaligus menjadi kawasan wisata surfing dan kuliner terapung.
Bupati menegaskan keberadaan daripada kampung nelayan merah putih masih ada kekurangan diantaranya yang merupakan kebutuhan mendesak nelayan. Utamanya terkait ketersediaan bahan bakar dan sarana tangkap.
“Yang pertama adalah SPBN. tentu sangat sulit dari pertamina izinnya. Mudah-mudahan izin kami dapatkan sehingga BUMD kami, PT Energi Selaparang, bisa mendirikan SPBN di sini,” katanya.
Saat menjabat Wakil Bupati Lotim periode 2013–2018, kenangnya, pihaknya telah membangun dua SPBN yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masing-masing berlokasi di Tanjung Luar dan Pelabuhan Haji.
Tanjung luar, kata dia, saat ini menjadi salah satu dari empat desa yang sedang diusulkan untuk berdirinya kampung nelayan merah putih ada 4 lokasi.
Selain SPBN, Bupati juga memohon bantuan kapal dan mesin bagi nelayan yang sebagian besar dalam kondisi rusak.
"Kapalnya tidak ada, mesin-mesin banyak yang hancur. Mudah-mudahan kami bisa dibantu, Pak Menteri,"ungkapnya.
Dalam kesempatan itu H Haerul, menyinggung angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih berada di kisaran 13,43 persen lebih dari total penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kontribusi cukup besar, terangnya, berasal dari masyarakat nelayan.
Namun demikian dirinya meyakini dengan adanya kampung nelayan, sebanyak 10 ton ikan yang bisa disimpan. Pada saat tangkapan bayak tidak usah di jual taruh disitu tetap Mahal.
Nantinya akan dikembalikan dengan tata niaga koperasi, Pemkab Lotim akan turun tangan memanfaatkan badan usaha milik daerah untuk membantu.
Selanjutnya, dirinya menyebut prihal program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya dari seluruh Kabupaten di NTB Lombok Timur paling banyak dapurnya lebih daripada 250 buah.
"Bisa dihitung pak Mentri, penduduk kami satu setengah juta, mbg kami 250 lebih. Berapa kebutuhan ikannya, berapa kebutuhan udangnya, berapa kebutuhan sayurnya dan sebagainya. Nah, sehingga tentu alhamdulillah, KNP-KNP seperti ini masih kami butuhkan,"ujarnya
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan, pemerintah pusat akan membantu kebutuhan nelayan di wilayah tersebut.
"Permintaan Pak Bupati untuk SPBN nanti segera kita tindak lanjuti. Yang mengelola adalah pemerintah daerah melalui BUMD," tegasnya.
Terkait sarana tangkap, Menteri menyatakan KKP akan menyalurkan bantuan 10 unit kapal lengkap dengan mesin. Kalau kapalnya masih bagus tapi mesinnya rusak, pihaknya akan mebantu mesinnya.
Menteri juga menyoroti banyaknya keramba di perairan Ekas dan meminta jajaran direktorat terkait untuk melakukan penataan serta memberikan dukungan tambahan.
Ia mengingatkan masyarakat agar menjaga fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dibangun pemerintah.
"Kalau senang dibangun kampung nelayan ini, tolong dijaga dan dikelola dengan baik. Ini milik saudara-saudara semua, dibangun untuk memerangi kemiskinan," katanya.
Selain itu, Menteri mendorong agar benih bening lobster (BBL) tidak lagi dijual keluar, melainkan dibudidayakan di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kalau enggak punya keramba, minta sama pak Jejen. Kalau enggak bisa akses pak Jejen melalui pak bupati, ya langsung akan kita bantu," tandasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami