OPSINTB.com - Keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata untuk mengambil alih pengelolaan wisata Sunrise Land Lombok, berujung putusnya mata rantai ekonomi.
Pasalnya, puluhan masyarakat setempat yang sebelumnya bekerja di kawasan wisata tersebut, kini kembali kehilangan mata pencaharian.
Puluhan warga lokal dan menjalankan konsep pariwisata berbasis masyarakat harus berfikir ulang menghidupi isi dapurnya.
Direktur Sunrise Land Lombok, Qori Baiyinaturrosy menyampaikan, seluruh pengelolaan yang dilakukan sejak awal telah sesuai dengan master plan pengembangan pariwisata daerah. Secara pribadi, kata dia, memang telah berniat mengundurkan diri dari jabatannya pada 2025, seiring dengan hampir terealisasinya seluruh konsep yang telah dipraktikkan di lapangan.
“Harapan kami sebenarnya sederhana, hanya meminta perpanjangan kontrak sampai akhir tahun ini sebagai masa transisi. Saya siap membuat kontrak bermaterai dan memastikan tidak akan memperpanjang kontrak lagi setelah itu,” ucapnya, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, sistem kontrak tetap diberlakukan secara tahunan. Pihaknya memastikan tidak akan melanjutkan kerja sama tahun 2027 nanti.
Namun, jika ada kebijakan kepala daerah untuk memberikan pengelolaan jangka panjang, opsi itu sebutnya masih bisa dipertimbangkan.
Alternatif lain yang diajukan adalah pemberian masa transisi minimal tiga bulan agar pengelola dapat merapikan aset, menyelesaikan tanggung jawab, serta mengurus nasib para karyawan.
Menurutnya, sebagian aset yang dibangun selama pengelolaan Sunrise Land Lombok memang sejak awal diniatkan sebagai aset sosial, seperti musala dan fasilitas umum lainnya, yang diharapkan dapat menjadi amal jariyah dan tetap dimanfaatkan masyarakat.
Dampak pengambilalihan ini juga dirasakan langsung oleh para pekerja. Beberapa pengelola terpaksa mencari pekerjaan ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
"Dua pengelola telah mendaftar kerja ke Malaysia, sementara satu pengelola asal Lombok Barat memilih pulang kampung untuk mencari pekerjaan lain," papar Qory.
Pengambilan alih itu, membuat pihak manajemen memutar otak agar para pekerja setempat tetap bisa bekerja. Yakni dengan melobi sejumlah instansi untuk mencari peluang kerja sementara.
“Terkait pekerjaan kami ke depan, jujur saja kondisinya tidak menentu. Yang jelas karyawan tetap kami berjumlah 24 orang dan karyawan tidak tetap sekitar 28 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga setempat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa konsep pengelolaan yang diterapkan selama ini sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang kerap digaungkan pemerintah.
Sunrise Land Lombok disebut berhasil menjadi salah satu destinasi yang tidak hanya memberdayakan masyarakat lokal dengan modal minim, tetapi juga aktif menyalurkan donasi bagi korban bencana, baik berupa uang maupun barang.
“Kami berani adu konsep secara terbuka. Kalau benar ada investor besar dari Jakarta, silakan dipresentasikan ke publik. Cari mana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat terbaik di Indonesia dengan dampak sosial sebesar ini,” tegasnya.
Ia mengkritisi logika birokrasi yang menilai keberhasilan pariwisata semata dari besarnya modal atau nilai investasi.
Menurutnya, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pengurangan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja seharusnya menjadi indikator utama.
“Kalau PAD hanya dihitung dari nominal uang, itu logika yang cacat. Kami sudah membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM,” pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami