Pemda Loteng dan TNI bersatu kawal pembangunan KDMP

Redaksi
Lombok Tengah - 11/05/2025

Pemda Loteng dan TNI bersatu kawal pembangunan KDMP

OPSINTB.com - Pemda Loteng bakal melibatkan TNI untuk mengawasi pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pelibatan tentara dalam pembangunan itu untuk mengejar target seluruh gedung KDMP di 154 di Loteng tuntas dibangun akhir tahun ini. Pemda menargetkan sampai 15 November 2025 pendataan aset desa sebagai lahan untuk pembangunan KDMP rampung.

‘’Makanya TNI dilibatkan sebagai satuan kerja. Tidak di dinas, tidak di Pemda, langsung ke satuan kerja,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Loteng, Iksan pada wartawan, Selasa (4/11/2025).

TNI, lanjut Iksan, akan bekerjasama dengan PT Aganis, yang akan membiayai pembangunan gedung KDMP. Sebagaimana syarat dari pemerintah pusat, yang mewajibkan untuk pembangunan gedung KDMP minimal harus 1.000 meter persegi, maka setiap desa diwajibkan memenuhi syarat tersebut.

Bagaimana dengan desa yang tidak memiliki lahan atau aset? Iksan menekankan desa-desa yang tidak memiliki lahan agar menyewa. ‘’Ya sewa! Kalau ada di situ punyanya kabupaten/provinsi; bisa disewa,’’ ujarnya.

Iksan menyebut beberapa desa sudah menjadi percontohan, seperti Desa Rambitan di Kecamatan Pujut. Di mana pembangunan KDMP-nya sudah dilaunching beberapa pekan kemarin.

Apa yang akan diperoleh desa dengan adanya KDMP ini? Hal itu tergantung dari kepiawaian pengelola koperasi untuk melihat peluang bisnis yang bisa diangkat. Dia mencontohkan, jika di suatu desa mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, maka KDMP bisa menjual pupuk, atau alat-alat pertanian, dan lain sebagainya.

‘’Makanya pengelola kita tekan sudah mulai menyusun RAB-nya, mau melakukan apa di desanya,’’ kata Iksan.

Dandim 1620 Loteng, Letnal Kolonel Armed Karimmuddin Rangkuti, menegaskan terkait pelibatan tentara tak berarti TNI mengambil alih KDMP, namun pelibatan tentara sejalan dengan perintah pusat untuk memajukan KDMP.

‘’Kami ditugaskan mengawasi pembangunan KDMP ini, namun pengawasan adalah untuk percepatan pembangunan KDMP. Tidak alih-alih mengambil KDMP,’’ tegasnya.

Setelah pembangunan usai, Karimmuddin menambahkan, dalam operasional KDMP tidak akan ada pelibatan tentara. Semua akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, khususnya desa sebagai pengelola.

‘’Harapannya nanti KDMP ini merupakan pusat dari kemandirian suatu wilayah, sehingga perputaran ekonomi yang ada di wilayah desa berjalan baik bagi kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (wan)