OPSINTB.com - Tak sedikit dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami musibah di luar negeri. Di setiap kesulitan itu pun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), terus hadir menunjukkan kepedulian yang nyata.
Sepanjang tahun 2025, berbagai kasus yang dialami PMI asal NTB. Mulai menghadapi masalah hukum, sakit, hingga meninggal dunia, semuanya berhasil ditangani dan dipulangkan dengan aman ke kampung halaman.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi NTB, M Anang Yusran menerangkan, fungsi perlindungan dan koordinasi tetap menjadi prioritas, meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kami wajib melayani dan memfasilitasi, bahkan untuk PMI yang berangkat secara ilegal sekalipun, karena mereka tetap warga NTB yang harus dilindungi,” ucapnya, Jumat (22/8/2025)
Sejumlah kasus menonjol tahun ini antara lain pemulangan PMI dari Jeddah, Malaysia, hingga Timur Tengah yang mengalami kecelakaan kerja maupun sakit.
Didapati juga kasus PMI yang meninggal akibat tindak kriminal di Malaysia juga berhasil ditangani dengan cepat melalui kerja sama erat antara Pemprov NTB, BP3MI Mataram, serta KBRI di negara tujuan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, yang memiliki pengalaman panjang sebagai mantan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu dan mantan Duta Besar RI di Turki.
Dengan jejaring dan komunikasi yang kuat, proses pemulangan PMI dapat dilakukan lebih cepat, sehingga keluarga di tanah air bisa segera mendapatkan kepastian.
“Kasus di Malaysia sempat berlarut, tetapi begitu Pak Gubernur langsung berkomunikasi dengan pihak KBRI, proses pemulangan berjalan lancar,” jelasnya.
Posisi NTB sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar bagi perekonomian nasional melalui pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 17 ribu warga NTB telah diberangkatkan ke luar negeri secara resmi, dengan catatan remiten hampir mencapai Rp103 miliar pengiriman uang dari luar negeri ke Gumi Gora ini.
Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi pengirim PMI terbesar nomor empat di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Sebenarnya potensi yang luar biasa, untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," sebutnya.
Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, NTB justru berada di posisi nomor satu secara nasional. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, Lombok Timur menjadi penyumbang terbesar kedua di Indonesia setelah Indramayu.
Mayoritas PMI asal NTB, kata dia, berangkat secara resmi dan tidak menemui permasalahan bahkan kecil sekali yang bermasalah.
“Yang sering bermasalah justru mereka yang berangkat secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi,” pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami