OPSINTB.com - Sebanyak Rp73 miliar dana transfer pusat ke Lotim mengalami pemangkasan. Hal itu buntut dari kebijakan efesiensi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dampak dari itu, nampaknya ASN di Lotim harus mengecangkan ikat pinggang. Pasalnya, beberapa kegiatan harus ditidiakan.
Penjabat Bupati Lotim, HM Juaini Taofik mengatakan, pemangkasan tersebut terfokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan ke daerah.
Meskipun demikian, Taofik menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah untuk memastikan kelangsungan layanan publik tidak terganggu.
"Termasuk Dana Desa (DD) sebesar Rp 274 miliar untuk 234 desa se Kabupaten Lotim dipastikan tidak akan terganggu," ucap Ofik, Kamis (6/2/2025).
Pemkab Lotim sendiri sudah memastikan untuk tidak juga mengurangi alokasi dana.
Lantaran itu di setiap kesempatan, dirinya menekankan pentingnya adaptasi dan peningkatan kompetensi.
Dijelaskannya bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dan desa mengalami pemangkasan. Hal itu tentunya akan berdampak pada berbagai kegiatan, termasuk rapat, seminar, dan seremonial.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, terutama di era digital. Menurutnya, hal ini penting, sebab apa yang dimiliki saat ini tidak cukup menghadapi tantangan di masa depan.
"Kompetensi harus terus ditingkatkan," tegasnya.
Pemkab Lotim berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan efisien, seiring dengan panduan dari Kementerian Keuangan yang telah menetapkan angka-angka yang harus dipangkas. Seperti biaya rapat dan kegiatan makan minum.
Pemangkasan dana ini telah diketahui berdasarkan hasil zoom meeting antara Pemerintah Kabupaten Lotim dengan Kementerian Keuangan.
"Kebijakan efisiensi anggaran ini disesuaikan dengan intruksi presiden," paparnya.
Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri menyampaikan, Lotim siap melaksanakan kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Upaya efisiensi akan dilakukan dengan melakukan refokusing APBD 2025.
"Memang, mau tidak mau akan berdampak di daerah dengan adanya kebijakan Presiden itu, tapi kan belum ada juklak juknis," terang Yusri.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Kabupaten Lotim ini mengemukakan, sudah ada beberapa item kegiatan yang akan direfokusing. Harapannya, mudahan tidak berakibat fatal pada belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa daerah.
Dikatakannya akan siapkan skema untuk penentuan anggaran. Mana yang prioritas sesuai visi dan misi bupati akan dikedepankan.
"Prinsipnya kita bersama antara eksekutif dan legislatif," paparnya. (kin)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami