OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Kegiatan itu dilaksanakan di Ballroom Kantor Bupati Lotim, yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Kelurahan di Gumi Patuh Karya, Rabu (04/09/2024).
Dalam sambutannya, Pj Sekda Lombok Timur, H Hasni mengatakan, acara itu penting. Lantaran itu dirinya meminta agar seluruh Kades dan Lurah mengikuti kegiatan itu dengan sungguh-sungguh.
Lombok Timur, lanjut Pj Sekda, dengan 21 kecamatan, 239 desa, dan 15 kelurahan mendapatkan dana desa paling besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Tahun 2024 lebih dari Rp. 281 milyar, angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp277 milyar lebih," kata H Hasni.
Kendati demikian, dia berharap tahun 2025 mendatang ada penambahan dana desa guna mengoptimalkan pembagunan.
Keinginan H Hasni utu, seirama dengan harapan kepala desa yang dalam beberapa tahun terakhir. Yang mengalokasikan sebagian untuk bantalan sosial atau bantuan terkait gempa dan penanggulangan covid-19.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekda, juga menyinggung prihal keberadaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Dia mengapresiasi sistem yang dinilainya membantu Pemerintahan Desa mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggung jawaban.
"Siskeudes ini sangat membantu Pemdes," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Widarjanto, dalam paparan materi Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa menjelaskan, paradigma baru pembangunan ekonomi desa dan masyarakat desa.
Ia memaparkan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023, Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU, pasal 117, adalah pembentukan BUMDesa.
"BUMDesa yang dibentuk oleh pemerintah desa dimaksudkan mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ucapnya.
Dalam paparannya, dirinya mengapresiasi BUMDesa Kembang Kuning, yang dinilainya patut dicontoh oleh BUMDesa lainnya.
Dia berharap seluruh BUMDesa yang ada dapat mendaftarkan diri untuk status kelembagaannya.
Selain itu peserta juga menerima materi terkait Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, dan Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami