Menuju nol perkawinan anak di Lombok Timur

Redaksi
Lombok Timur - 7/04/2024

Menuju nol perkawinan anak di Lombok Timur

OPSINTB.com - Kerja sama dan kolaborasi sangat dibutuhkan, bahkan menjadi harga mati. Artinya tidak boleh ada ego sektoral dan merasa paling hebat.

Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, saat membuka kegiatan Penandatanganan MoU penyusunan aksi bersama dan penetapan tim koordinasi program berani 2 di Lotim, Menuju Nol Perkawinan Anak, yang berlangsung di ruang Rapat Bappeda pada Rabu (03/07/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati, mengapresiasi peran camat, Kades dan Kader dalam mempertahankan dan menekan angka stunting di Lombok Timur.

Dirinya, mengaku bersyukur dapat menindaklanjuti arahan Pj Gubernur untuk fokus dalam persoalan perkawinan anak dengan melibatkan banyak pihak.

Ia menyebut sejumlah lembaga mulai dari MUI, Pengurus Daerah NW, Pengurus Cabang Muhammadiyah, Forum Ponpes, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Yayasan Relief Islamic Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, Telkomsel Wilayah NTB, Lakpesdam Pengurus Cabang NU, Majelis Adat Sasak Paer Timuk, Forum Kepala Desa dan Forum Badan Perwakilan Desa.

Tidak hanya unsur daerah tetapi lembaga lainnya juga," tuturnya.

Ia mengingatkan agar tidak menutup mata terkait perkawinan anak.

"Waktu sekarang adalah titipan untuk generasi kita di masa mendatang maka terkait perkawinan anak akan menjadi prioritas kita," tambahnya.

Menurutnya semua lembaga tersebut memiliki tujuan dan sasaran sama, karena itu ia mengingatkan agar kerja sama antar stakeholder tersebut diperkuat.

Sementara itu Ketua LPA NTB H. Sahan menyampaikan bahwa penandatanganan MoU kali ini merupakan tindak lanjut dan penyamaan resepsi dari kegiatan Kick Off Berani 2.

"Inilah salah satu program yang ditindaklanjuti termasuk fokus dalam perkawinan anak di Lotim," katanya.

Selain Lombok Timur, isu pencegahan perkawinan anak juga difokuskan di Lombok Tengah dan Lombok Utara seperti sudah dicanangkan di tingkat provinsi NTB. (kin)