30/05/24

Home Lombok Tengah Loteng kembali terima opini WTP, Bupati: Ini hasil kerja bersama

Loteng kembali terima opini WTP, Bupati: Ini hasil kerja bersama

Redaksi
Lombok Tengah - 5/30/2024

Loteng kembali terima opini WTP, Bupati: Ini hasil kerja bersama

OPSINTB.com - Pemkab Loteng berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Raihan ini merupakan pencapaian yang ke-12 bagi Kabupaten Loteng.

Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menerima langsung opini WTP tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana di Mataram pada Kamis (30/05/2024).

Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Ia mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, sehingga predikat ini bisa dipertahankan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Loteng atas kerja sama dan kemitraan yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal ini untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah," ujar Bupati HL Pathul Bahri.

Bupati menambahkan bahwa opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Loteng. "Pencapaian ini kami dedikasikan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud kesungguhan seluruh jajaran Pemkab Loteng dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," ungkapnya.

Bupati berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Sekda Loteng HL Firman Wijaya menjelaskan, bahwa LKPD Kabupaten Loteng Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

"Perolehan opini WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Loteng. Selain itu, Loteng mendapat peringkat 1 atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK, dengan nilai 88,35 persen," jelas HL Firman Wijaya. (wan)