OPSINTB.com - Persoalan pupuk terus jadi perbincangan hangat. Tak hanya dikalangan petani tapi tidak jarang juga jadi jualan politik, terlebih yang bersubsidi.
Tentunya Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan hadir ditengah persoalan klasik tersebut. Utamanya agar mencegah terjadinya penyelewengan.
Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, saat menerima Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Herbert Nababan, bersama rombongan, untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan pupuk subsidi.
Pj Bupati menyampaikan, kuota pupuk yang diterima Pemda meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ia merincikan untuk urea naik sampai 90 persen, sementara NPK 120 persen.
"Namun demikian poin pentingnya adalah memastikan pupuk tersebut didistribusikan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan," terang pria yang karib disapa Ofik ini, Rabu (15/05/2024) di Ruang Rapat Bupati.
Dirinya memastikan jika nantinya ditemukan kasus penyelewengan, akan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), ujarnya, sebagai wadah koordinasi dalam pengawasan pendistribusian pupuk dan pestisida tetap dipertahankan.
Sebelumnya Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Herbert Nababan, menyampaikan, kunjungan timnya merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, khusunya pupuk bersubsidi. Pihaknya hendak memastikan, kuota pupuk yang telah diberikan pemerintah pusat tepat sasaran dan disalurkan tepat waktu mendukung usaha tani masyarakat.
"Memastikan harapan tersebut, di hadapan Tim Satgasus Pj. Bupati menandatangani SK Pupuk Subsidi untuk masing-masing kecamatan yang ada di daerah ini," pungkasnya. (kin)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami