Kanit UPT minta membuat video klarifikasi, ini pesan Sekdis Dukcapil Lotim

Foto: Arfany M Masany, Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Timur. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com - Postingan kritikan kepada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dukcapil Kecamatan Labuhan Haji yang viral beberapa hari lalu, terus berlanjut. Permintaan klarifikasi juga sudah dilakukan oleh pemilik akun Ziadatul Ilmi, melalui laman Facebooknya.

Perisitiwa itu bermula saat pemilik akun Facebook, Ziadatul Ilmi menyampaikan kritikan prihal keluarganya yang menurut dia sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Atas postingannya itu dirinya diminta untuk melakukan klarifikasi, meminta maaf secara terbuka dan menghapus statusnya tersebut.

Lantaran statusnya itu diduga membuat gaduh di masyarakat. Oleh karena itu dirinya memenuhi permintaan Kanit UPT Dukcapil Labuan Haji, untuk melakukan hal yang diminta.

Di antara permintaan klarifikasi itu, selain meminta maaf dan menghapus postingan, dirinya juga diminta untuk membuat video tentang KTP Elektronik sudah dicetak oleh UPT Dukcapil Labuan Haji.

"Saya sudah klarifikasi sambil divideokan, dengan itu permasalahan sudah dianggap selesai oleh Kanit UPT Dukcapil," cerita Ziadatul Ilmi Kepada opsintb.com melalui aplikasi WhatsApp, Rabu (24/04/2024).

Namun beberapa jam kemudian, Ziadatul Ilmi dikirimkan pesan lewat WhatsApp oleh Kanit UPT Dukcapil Labuhan Haji, diminta agar dirinya kembali membuat konten video klarifikasi, guna memperbaiki nama baik instansinya. Yang berisi bahwa Pihak UPT Dukcapil Labuhan Haji sudah menyelesaikan Administrasi Kependudukan untuk Percetakan KTP Elektronik dan juga menunjukkan KTP tersebut.

"Padahal pas mereka videokan saya untuk klarifikasi di Kantor UPT Dukcapil Labuhan Haji sudah dikatakan selesai, tapi sekarang saya dipaksa dan diintimidasi untuk membuat video," jelasnya.

Bahkan melalui pesan, Kanit UPT Dukcapil ingin membawa Pol PP datang ke rumah Ziadatul Ilmi jika ia tidak berkenan membuat video klarifikasi secara mandiri.

"Katanya pembuatan konten video itu langsung perintah dari Sekdis Dukcapil Lombok Timur dan langsung dikirim ke dinas dan saya merasa aneh kenapa saya dibawakan Pol PP," herannya sembari mengatakan dirinya merasa ketakutan.

Sementara Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Timur, Arfany M Masany mengaku, masih banyak yang harus dibenahi di semua UPT Dukcapil di Lotim. Namun secara internal pengawasan pembinaan dan evaluasi tetap pihaknya lakukan.

Tapi menurutnya, hal itu dirasa tidak cukup, sehingga ia sangat bersyukur ada pihak-pihak yang di luar Dukcapil yang terlibat secara kelembagaan.

Sebab, ada lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelayanan publik seperti Ombudsman serta ada KPK dengan zona Integritasnya kemudian ada MENPANRB dengan biro organisasi provinsi.

"Nah ini kan langkah-langkah untuk terus dibenahi dan juga di luar itu ada media dan aktivis yang memberikan masukan kalau ada yang perlu dibenahi," jelasnya.

Dikatakan, UPT Dukcapil di Labuhan Haji itu masih sangat standar dalam pelayanan, dibandingkan dengan UPT yang lainya.

Sehingga dengan kasus kritikan oleh Ziadatul Ilmi tersebut ternyata sama dengan penilaiannya yang perlu dibenahi.

"Setelah saya baca komen di FB itu ternyata banyak keluhan masyarakat tetapi tida semua UPT, dikarenakan UPT kami ada yang sudah baik dan ada beberapa aspek di UPT kami yang Perlu benahi termasuk di Labuhan Haji," terangnya.

Dinas Dukcapil Lombok Timur, terangnya, saat ini terus berupaya membenahi pelayanannya. Dirinya percaya dalam upaya-upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan langkah-langkah biasa, tetapi harus melalui cara yang luar biasa secara terukur dan terencana dengan baik.

"Dengan jumlah penduduk Lombok Timur terbesar di NTB dan kondisi geografisnya membentang dari berbagai wilayah, maka kita mengembangkan berbagai bentuk layanan untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi pungli dalam layanannya," sebutnya.

Saat media ini menanyakan terkait dengan masih adanya pungli praktik calo, dirinya berharap dengan berbagai bentuk pelayanan yang sudah dilakukan, sudah bisa terminimalisir.

Sedangkan upaya secara kasuistik saat ini pihaknya sedang mendalami peroses yang ada.

"Jika memang ada yang melakukan pungli dan pencaloan dari petugas atau pegawai Dukcapil kami sangat berharap untuk mengadukan langsung dan kami akan tindak tegas selama terbukti," katanya.

Ia mengakui, kenapa peroses percetakan KTP elektronik sampai saat ini bermasalah, dikarenakan dalam proses pendistribusian kecukupan stok blangko dari pusat masih terkendala.

"Permohonan masyarakat dalam percetakan KTP elektronik masih belum sesuai dengan jumlah blangko yang diberikan oleh pusat, makanya kita katakan masih terbatas," terangnya.

Dijelaskan dengan keterbatasan blangko dari pusat, pihaknya diarahkan untuk beralih ke dokumen KTP secara digital atau Indentitas Kependudukan Digital atau IKD.

"Ini sudah secara regulasi digunakan untuk sebagai kebutuhan masyarakat sehingga di setiap layanan kita jika memang diperlukan, statusnya untuk perbaiki dan sebagainya bisa mengunakan identitas kependudukan digital," jelasnya.

Dari kritikan yang viral kemarin, ia sangat bersyukur, agar adanya harapan perbaikan yang diutarakan oleh masyarakat melalui media sosial dan lain sebagainya ia sangat berterimakasih.

"Kritikan ini nantinya bagian dari upaya kami untuk mengetahui dimana titik yang perlu dibenahi, jadi terimakasih atas kritikan masyarakat, Dukcapil terus berupaya untuk memberi pelayanan lebih baik," tutupnya. (zaa)