OPSINTB.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, di beberapa media menuding sejumlah kepala sekolah penggerak yang dimutasi memiliki rekam jejak yang buruk. Menanggapi hal tersebut, mereka yang dipindah tugaskan itu menantang Kadis Dikbud untuk membuka masalah yang disangkakan.
Mantan Kepsek SDN 2 Pandan Dure, Sumiati, mengaku tak hanya kaget dipecat sebagai kepala sekolah penggerak. Namun juga hal serupa ia rasakan ketika membaca sebuah berita di media yang dituding tak transparan dalam mengelola keuangan.
"Kalau memang saya dikatakan tidak teransparan tolong dong diberitahu saya. Saya tidak terasnparan dalam bidang keuangan dalam hal apa," tanya Sumiati.
Diceritakannya, ia merasa kaget tiba-tiba mengetahui dirinya telah dipecat dan diganti sebagai kepala sekolah penggerak. Dia mengaku bertugas di sekolah tersebut baru berjalan 3 tahun sebagai kepala sekolah penggerak.
Pemecatan yang dialamtkan kepada dirinya tanpa sepengetahuannya. Kejadian itu disebutnya secara tiba-tiba saat dirinya menjabat dan digantikan oleh orang lain. Dari Kepsek turun menjadi guru biasa di SDN 1 Sikur.
"Saya tidak tau telah diganti menjadi kepala Sekolah karena pelantikan kepala sekolahnya terlebih dahulu baru saya dikasih SK yang ditugaskan di Sekolah SDN 1 Sikur," bebernya.
Terlebih lagi, pemecatan yang dilakukan oleh Kadis Dikbud lantaran dituding tak transparan dalam mengelola keuangan. Oleh sebab itu dirinya meminta agar Kadis menjelaskan kepadanya tuduhan tersebut.
Selama ini, terangnya, tidak pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat. Kemudian di Arkas pelaporan dirinya tak pernah menyalahi aturan, bahkan ia mengikuti sesuai asas yang berlaku.
"Dari pernyataan pak kadis dalam pemecatan saya jadi kepala sekolah pengerak karena tidak teransparan, saya mohon dibuktikan karena saya merasa dizolimi," ketusnya.
Lantaran itu ia menantang Kadis Dikbud Lombok Timur sebagai pemangku kebijakan untuk membuktikan tudingan itu.
"Apa tempat ketidak teransparanan itu, sedangkan surat pemberitahuan tentang kesalahannya pun tidak diberikan, juga tidak pernah di BAP terkait kesalahannya sebagai kepala sekolah," ucapnya.
Ia juga membeberkan, dana BOS yang diterima di SDN setempat kurang dari 50 juta yang diterimanya sekali dalam enam bulan. Itupun disebutnya 60 persen untuk menggaji guru honorer.
Jadi, lanjutnya, dengan sisa anggaran 40 peresen BOS yang dikelola untuk pembelian ATK, membiyai kegiatan, belum lagi dana yang tak boleh ada di RPU karena pesanan atasan.
"Hal itu kami berusaha mensiasati agar pengelolaaan dana sekolah itu berjalan dengan baik," jelasnya.
Ia membeberkan, aktivitas selama dirinya menjabat bisa dibuktikan di channel youtube milik SDN 2 Pandan Dure. Dirinya mengklaim sudah banyak sekali kegiatan yang ia lakukan baik secara internal maupun ekternal.
Di lain sisi, kata dia, penataan sekolah sewaktu dia datang tiga tahun lalu terlihat kumuh, tak memiliki sumber air, tidak memiliki bangku dan kekurangan sarana dan perasarana.
"Sekarang boleh dibuktikan lihat di channel youtube kami SDN 2 Pandan Dure, sudah bayak pasilitas dan sarana persara disana, dengan ide dan gagasan saya mampu menjadikan sekolah tersebut dari kumuh menjadi sekolah yang luar biasa," tutupnya (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami