Isu penghapusan Sirkuit Mandalika dari kalender WSBK, Bupati: Mendiskreditkan Loteng - OPSINTB.com | News References -->

16/06/23

Isu penghapusan Sirkuit Mandalika dari kalender WSBK, Bupati: Mendiskreditkan Loteng

Isu penghapusan Sirkuit Mandalika dari kalender WSBK, Bupati: Mendiskreditkan Loteng

 
Isu penghapusan Sirkuit Mandalika dari kalender WSBK, Bupati: Mendiskreditkan Loteng


OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri buka suara terkait isu Sirkuit Mandalika, Loteng yang akan dihapus dari kalender World Superbike (WSBK).


Isu itu sebelumnya muncul melalui salah satu pemberitaan media pusat. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa alasan akan dihapusnya Sirkuit Mandalika dari kalender WSBK diduga didasari meruginya pihak penyelenggara dalam hal ini ITDC dan MGPA.


Terkait hal itu, Pathul menilai tidak semua usaha yang baru dimulai akan langsung mendatangkan untung. Ia mengibaratkan, KEK Mandalika hari ini seperti awal mula dirintisnya pariwisata di Pulau Bali 30 tahun lalu. Maka, sudah menjadi tugas semua pihak untuk ikut berbenah. Dalam hal ini di Sirkuit Mandalika dan KEK Mandalika.


''Tidak semua usaha pada tahun kedua dan ketiga itu untung. Banyak pengusaha-pengusaha yang ''bakar uang'' dulu, karena persoalan promosi yang tidak maksimal dan lain sebagainya,'' kata Pathul Bahri di ruang kerjanya, Jumat (16/6/2023).


Terkait alasan dihapus karena merugi, Pathul menyebut tidak menutup kemungkinan disebabkan manajemen internal pihak terkait. Pemda dalam hal ini juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan. ''Kami tidak tau kalau mereka rugi atau tidak. Siapa yang mengawasi mereka, manajemen mereka; kami tidak tau!,'' ujar Bupati Pathul. 


Lanjutnya, pemda dalam hal ini mendukung penuh keberadaan dan pembangunan Sirkuit Mandalika. Bahkan, sebagai bentuk dukungan penuh kepada pemerintah dan ITDC, makam-makam nenek moyang dan tokoh masyarakat di kawasan tersebut dipindahkan dengan bantuan pemda setempat. 


Pathul menyebut, jika muncul riak-riak di kalangan masyarakat, itu merupakan suatu hal yang wajar. Sebab, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ribuan hektar tanahnya diambil meskipun dengan ganti rugi tidaklah mudah. Karena selain menghilangkan mata pencarian masyarakat, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan suasana baru di tempat relokasi. 


''Sehingga wajarlah muncul riak-riak kecil di kalangan masyarakat,'' katanya. 


Alasan merugi, sebut Pathul, juga sangat mendiskreditkan Pemda Loteng. Hal itu tentunya akan berdampak pada kedatangan para investor. Mereka tentunya akan enggan untuk berinvestasi di Loteng. 


''Kita rugi ini. Orang tidak berani berinvestasi kemudian,'' ungkapnya. 


Bupati berharap anggota DPR RI Dapil NTB ikut menyuarakan permasalahan ini di pusat. Disebutkannya, hal ini juga untuk mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lingkar sirkuit.


''Dan, kami berharap DPR RI Dapil NTB ikut bersuara tentang hal ini,'' pungkasnya. (wan)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama