Pemkab Lotim minta gubernur segera cabut izin tambang PT AMG

Redaksi
Lombok Timur - 2/23/2023

Pemkab Lotim minta gubernur segera cabut izin tambang PT AMG

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur meminta Gubernur NTB agar segera menghentikan kegiatan penambangan pasir besi PT AMG di wilayah Kecamatan Pringgabaya.

Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui silaturrahmi antara Pemkab Lombok Timur bersama masyarakat wilayah Kecamatan Pringgabaya yang diwakili tokoh setempat, DPRD, Forkopimda, serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kamis (23/2/2023).

Kesepakatan tersebut menyusul kisruh penambangan pasir besi PT AMG yang dinilai meresahkan masyarakat. Perusahaan tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merusak infrastruktur jalan yang telah dibangun pemerintah.

Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sekitar melainkan pula merugikan negara. Lebih lagi tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur.

Selain meminta Gubernur untuk menghentikan aktivitas penambangan yang dilakukan PT AMG dengan mencabut dan membatalkan izin penambangan di wilayah Kecamatan Pringgabaya, kesepakatan bersama tersebut juga berisi permintaan kepada Gubernur NTB untuk tidak lagi memberikan segala bentuk izin penambangan kepada Perusahaan manapun di wilayah Kecamatan Pringgabaya, utamanya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan, kehutanan, dan energi serta sumberdaya mineral ada pada pemerintah pusat dan provinsi. Karena itu Pemda Lombok Timur tidak memiliki kewenangan kecuali untuk menghentikan sementara dan menyampaikan kepada pemerintah provinsi.

Kesepakatan lainnya adalah menutup sementara seluruh kegiatan penambangan pasir besi demi kondusifitas, keamanan, dan kelestarian lingkungan di Wilayah Kecamatan Pringgabaya.

Rapat yang berlangsung di ruang VIP Pendopo Bupati dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dan dihadiri pula sejumlah pimpinan OPD seperti Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD. (red)